Putusan PT PADANG
237/PID.SUS/2020/PT PDG

Putusan PT PADANG Nomor 237/PID.SUS/2020/PT PDG
Tanggal 19 Oktober 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : ARIDONA BUSTARI, S.H., M.H.
Terbanding/Terdakwa : TATA SASMITA

M E N G A D I L I

1. MENERIMA PERMINTAAN BANDING DARI PENUNTUT UMUM;
2. MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SOLOK TANGGAL 7 SEPTEMBER 2020 NOMOR 78/PID.SUS/2020/PN SLK, YANG DIMOHONKAN BANDING TERSEBUT;

MENGADILI SENDIRI

1. MENYATAKAN TERDAKWA TATA SASMITA TERSEBUT DIATAS, TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA SEBAGAIMANA DIDAKWAKAN OLEH PENUNTUT UMUM;
2. MEMBEBASKAN TERDAKWA OLEH KARENA ITU DARI DAKWAAN TERSEBUT;
3. MEMULIHKAN HAK TERDAKWA DALAM KEDUDUKAN, HARKAT DAN MARTABATNYA;
4. MENETAPKAN BARANG BUKTI BERUPA 1 (SATU) RANGKAP AKTA JAMINAN FIDUSIA AN. TATA SASMITA NOMOR 305 21APRIL 2018, 1 (SATU) LEMBAR SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA NOMOR W3.00046697.AH.05.01 TAHUN 2018 TANGGAL 27 APRIL 2018, DAN 1 (SATU) LEMBAR SURAT PERNYATAAN YANG DITANDA TANGANI OLEH TATA SASMITA TANGGAL 21 APRIL 2018, DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI JEKI KURNIA PUTRA, SE PGL. JEKI;
5. MEMBEBANKAN BIAYA PERKARA KEPADA NEGARA;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Solok tanggal 7 September 2020 Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Slk, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Tata Sasmita tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) rangkap akta jaminan fidusia an. Tata Sasmita nomor 305 21April 2018, 1 (satu) lembar sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W3.00046697.AH.05.01 tahun 2018 tanggal 27 April 2018, dan 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Tata Sasmita tanggal 21 April 2018, dikembalikan kepada saksi Jeki Kurnia Putra, SE pgl. Jeki;
5. Membebankan biaya perkara kepada negara;