1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. MAHKAMAH AGUNG
  4. Pidana Khusus
  5. Korupsi
  6. Kerugian Keuangan Negara

Putusan MAHKAMAH AGUNG
766 K/PID.SUS/2016

    Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 766 K/PID.SUS/2016
    Tanggal 1 Juni 2016 —RUSDI ARSYAD, S.Hut. bin M. ARSYAD B
    Nomor 766 K/PID.SUS/2016
    Tingkat Proses Kasasi
    Klasifikasi Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
    Kata Kunci Unsur melawan hukum
    Tahun 2016
    Tanggal Register —
    Lembaga Peradilan MAHKAMAH AGUNG
    Jenis Lembaga Peradilan MA
    Hakim Ketua Artidjo Alkostar
    Hakim Anggota Lumme, H. Abdul Latif
    Panitera Ekova Rahayu Avianti
    Amar Kabul
    Catatan Amar —
    Tanggal Musyawarah 1 Juni 2016
    Tanggal Dibacakan 1 Juni 2016
    Kaidah Perbuatan Terdakwa yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya merupakan suatu perbuatan melawan hukum
    Status Berkekuatan Hukum Tetap
    Abstrak Dalam perkara ini, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dengan pertimbangan bahwa unsur perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan unsur perbuatan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi tidak terpenuhi. Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh. Mahkamah Agung (MA) membatalkan putusan judex factie di atas. Dalam pertimbangan hukumnya, MA berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena telah bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa selaku PPK yang seharusnya tidak dilakukan atau patut diketahuinya bahwa pekerjaan belum selesai 100%, namun Terdakwa tetap menandatangani dan menyetujui dokumen yang menjadi dasar pencairan anggaran proyek.


807
759