Putusan PT MAKASSAR
273/PDT/2014/PT MKS

Putusan PT MAKASSAR Nomor 273/PDT/2014/PT MKS
Tanggal 15 Januari 2015 — Pembanding/Terbanding/Penggugat : NY. TRESJE TICOALU, SE Diwakili Oleh : ARFAN, SH
Terbanding/Pembanding/Tergugat : PEMERINTAHAN KOTA MAKASSAR Cq KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN Diwakili Oleh : Arvan SH
Terbanding/Tergugat : ST. HADJERAH DG. DJIA
Terbanding/Tergugat : H. BACHTIAR
Terbanding/Tergugat : PEMERINTAHAN R.I. Cq. MENTERI AGRARIA Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KAKANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL SULAWESI SELATAN Cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MAKASSAR.
Terbanding/Tergugat : FARIDA TASWIN
Terbanding/Tergugat : WINDI TASWIN
Terbanding/Tergugat : WILDAN TASWIN
Terbanding/Tergugat : FAUZAN TASWIN
Terbanding/Tergugat : Ir. TASWIN B
Terbanding/Tergugat : Dra. BUDI T
Terbanding/Tergugat : ROSIHAN P
Terbanding/Tergugat : MIRNA
Terbanding/Tergugat : ELYA

• MENERIMA PERMOHONAN BANDING YANG DIAJUKAN OLEH PEMBANDING SEMULA PENGGUGAT ;
• MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR TANGGAL 03 JUNI 2014 NOMOR :232 / PDT.G / 2013 / PN.MKS YANG DIMOHONKAN BANDING TERSEBUT ;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI :

DALAM PROVISI :

• MENOLAK TUNTUTAN PROVISI DARI PENGGUGAT ;

DALAM EKSEPSI :

• MENOLAK EKSPSI DARI TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT I S/D VI ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. MENGABULKAN GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SEBAGIAN;
2. MENYATAKAN BAHWA PENGGUGAT ADALAH PEMILIK SAH SECARA HUKUM ATAS SEBIDANG TANAH DAN RUMAH YANG TERLETAK DI JALAN DG. TOMPO NO. 25/27 MAKASSAR BERDASARKAN SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 875/MALOKU TERTANGGAL 11 MEI 1993 SURAT UKUR NO. 38 TANGGAL 3 PEBRUARI 1971 SELUAS 523 M2 ATAS NAMA TRESYE TICOALU, SE., BERIKUT BANGUNAN RUMAH PERMANENT YANG ADA DI ATASNYA MILIK TRESJE TICOALU, SE.CQ PENGGUGAT ;
3. MENYATAKAN BAHWA OBJEK SENGKETA BENAR ADALAH MERUPAKAN RUMAH YANG DI REQUIREER OLEH PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DAN HARUS DIKEMBALIKAN DALAM KEADAAN KOSONG / TIDAK DIKUASAI OLEH PIHAK MANAPUN KEPADA PEMILIK YANG SAH SECARA HUKUM YAITU PENGGUGAT;
4. MENYATAKAN BAHWA TERGUGAT II DAN TERGUGAT III TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG MERUGIKAN PENGGUGAT;
5. MENYATAKAN BAHWA PERBUATAN, TERGUGAT II DAN TERGUGAT III MAUPUN TURUT TERGUGAT I SAMPAI DENGAN TURUT TERGUGAT IX TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
6. MENGHUKUM TERGUGAT II DAN TERGUGAT III DAN MAUPUN TURUT TERGUGAT I SAMPAI DENGAN TERGUGAT IX ATAU SIAPAPUN YANG MENDAPAT HAK DARI PADANYA UNTUK MENGOSONGKAN OBYEK SENGKETA DAN MENGEMBALIKAN / MENYERAHKAN KEPADA PEMILIKNYA ( PENGGUGAT ) DALAM KEADAAN KOSONG;
7. MENGHUKUM TERGUGAT ATAU SIAPAPUN YANG MENGUASAI OBJEK SENGKETA UNTUK MENYERAHKAN TANAH DAN BANGUNAN AQUO DALAM KEADAAN KOSONG DAN BAIK KEPADA PARA PENGGUGAT, APABILA PERLU DENGAN UPAYA PAKSA MELALUI APARAT NEGARA ATAU POLISI ;
8. MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELAIN DAN SELEBIHNYA;

DALAM REKONPENSI :

• MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT DALAM REKONPENSI

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI:

• MENGHUKUM TERBANDING SEMULA TERGUGAT II UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA PADA KEDUA TINGKAT PERADILAN DAN DI TINGKAT BANDING SEJUMLAH RP 150.000,- (SERATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH) ;

• Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat ;
• Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 03 Juni 2014 Nomor :232 / Pdt.G / 2013 / PN.Mks yang dimohonkan banding tersebut ;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI :

Dalam Provisi :

• Menolak tuntutan provisi dari Penggugat ;

Dalam Eksepsi :

• Menolak ekspsi dari Tergugat II dan Turut Tergugat I s/d VI ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah secara hukum atas sebidang tanah dan rumah yang terletak di Jalan Dg. Tompo No. 25/27 Makassar berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 875/Maloku tertanggal 11 Mei 1993 Surat Ukur No. 38 tanggal 3 Pebruari 1971 seluas 523 m2 atas nama Tresye Ticoalu, SE., berikut bangunan rumah permanent yang ada di atasnya milik TRESJE TICOALU, SE.Cq Penggugat ;
3. Menyatakan bahwa objek sengketa benar adalah merupakan rumah yang di requireer oleh Pemerintah Kota Makassar dan harus dikembalikan dalam keadaan kosong / tidak dikuasai oleh pihak manapun kepada Pemilik yang sah secara hukum yaitu Penggugat;
4. Menyatakan bahwa Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat;
5. Menyatakan bahwa perbuatan, Tergugat II dan Tergugat III maupun Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IX telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III dan maupun Turut Tergugat I sampai dengan Tergugat IX atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan obyek sengketa dan mengembalikan / menyerahkan kepada pemiliknya ( Penggugat ) dalam keadaan kosong;
7. Menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai objek sengketa untuk menyerahkan tanah dan bangunan aquo dalam keadaan kosong dan baik kepada Para Penggugat, apabila perlu dengan upaya paksa melalui Aparat Negara atau Polisi ;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI :

• Menolak gugatan Penggugat dalam rekonpensi

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI:

• Menghukum Terbanding semula Tergugat II untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dan di tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;