Putusan PT JAKARTA
337/PID.SUS/2020/PT DKI

Putusan PT JAKARTA Nomor 337/PID.SUS/2020/PT DKI
Tanggal 24 September 2020 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi

MENIMBANG, BAHWA TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA TANGGAL 17 JUNI 2020 NOMOR 165/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR TERSEBUT TERDAKWA MELALUI PENASEHAT HUKUM TERDAKWA MENGAJUKAN PERMINTAAN BANDING PADA TANGGAL 17 JUNI 2020 DAN PENUNTUT UMUM MENGAJUKAN PERMINTAAN BANDING PADA TANGGAL 22 JUNI 2020, SEBAGAIMANA TERNYATA BERDASARKAN AKTA PERMINTAAN BANDING MASING - MASING NOMOR 94/AKTA.PID/2020/PN.JKT.UTR JO NOMOR 165/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR YANG DIBUAT OLEH PANITERA PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA ;

MENIMBANG, BAHWA TENTANG ADANYA PERMINTAAN BANDING DARI TERDAKWA TELAH DIBERITAHUKAN KEPADA PENUNTUT UMUM PADA TANGGAL 22 JUNI 2020 DAN TENTANG ADANYA PERMINTAAN BANDING DARI PENUNTUT UMUM TELAH DIBERITAHUKAN KEPADA TERDAKWA PADA TANGGAL 24 JUNI 2020, SEBAGAIMANA TERNYATA DALAM RELAAS PEMBERITAHUAN UNTUK ITU YANG MASING - MASING TELAH DIJALANKAN OLEH JURUSITA PENGGANTI PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA ;

MENIMBANG, BAHWA PENASEHAT HUKUM TERDAKWA MENGAJUKAN MEMORI BANDING TANGGAL 20 JULI 2020 YANG DITERIMA DI KEPANITERAAN PIDANA PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA PADA TANGGAL 22 JULI 2020. TURUNAN MEMORI BANDING TERSEBUT TELAH DIBERITAHUKAN DAN DISERAHKAN KEPADA PENUNTUT UMUM, SEDANGKAN PENUNTUT UMUM SEHUBUNGAN DENGAN PERMINTAAN BANDINGNYA TIDAK MENGAJUKAN MEMORI BANDING DAN ATAS MEMORI BANDING YANG DIAJUKAN PENASEHAT HUKUM TERDAKWA TIDAK MENGAJUKAN KONTRA MEMORI BANDING ;

MENIMBANG, BAHWA SEBELUM BERKAS PERKARA ATAS NAMA TERDAKWA DIKIRIM KE PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA UNTUK DIPERIKSA PADA TINGKAT BANDING, KEPADA TERDAKWA / PENASEHAT HUKUM TERDAKWA DAN KEPADA PENUNUT UMUM TELAH DIBERI KESEMPATAN UNTUK MELIHAT DAN MEMPELAJARI BERKAS PERKARA (INZAGE) DI KEPANITERAAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA SELAMA 7 (TUJUH) HARI KERJA TERHITUNG MULAI TANGGAL 7 JULI 2020 SAMPAI DENGAN TANGGAL 14 JULI 2020 ;

MENIMBANG, BAHWA DALAM PEMERIKSAAN TINGKAT BANDING, SETELAH MAJLIS HAKIM TINGKAT BANDIING MENCERMATI WAKTU SAAT PENJATUHAN PUTUSAN PERKARA TERDAKWA OLEH MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA TANGGAL 17 JUNI 2020 DAN WAKTU SAAT TERDAKWA MELALUI PENASEHAT HUKUM TERDAKWA MENGAJUKAN PERMINTAAN BANDING PADA TANGGAL ITU JUGA 17 JUNI 2020 DAN PENUNTUT UMUM MENGAJUKAN PERMINTAAN BANDING PADA TANGGAL 22 JUNI 2020 SERTA MENCERMATI SEGALA FORMALITAS MENGENAI UPAYA HUKUM BANDING YANG DIATUR PASAL 233 - 243 KUHAP MAKA PERMINTAAN BANDING DARI PENUNTUT UMUM TELAH DIAJUKAN DALAM TANGGAL WAKTU DAN MENURUT TATA CARA SERTA MEMENUHI SYARAT YANG DITENTUKAN UNDANG - UNDANG, OLEH KARENANYA DAPAT DITERIMA ;

MENIMBANG, BAHWA PENASEHAT HUKUM TERDAKWA DI DALAM MEMORI BANDINGNYA PADA POKOKNYA MENYATAKAN KEBERATAN ATAS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA DALAM PERKARA TERDAKWA KARENA PERTIMBANGAN - PERTIMBANGANNYA TELAH MENGESAMPINGKAN FAKTA HUKUM YANG TERUNGKAP DI PERSIDANGAN DAN SURAT DAKWAAN TIDAK MENCANTUMKAN PASAL 55 AYAT (1) KE 1 KUHP TENTANG PERBUATAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA - SAMA. BERDASARKAN HAL TERSEBUT MEMOHON AGAR PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA TANGGAL 17 JUNI 2020 NOMOR 165/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR DALAM PERKARA TERDAKWA TERSEBUT DIBATALKAN DAN PENGADILAN TINGGI MENGADILI SENDIRI YANG POKOK AMARNYA MEMBEBASKAN TERDAKWA DARI DAKWAAN ATAU MELEPASKAN TERDAKWA DARI TUNTUTAN HUKUM ;

MENIMBANG, BAHWA MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING SETELAH MEMERIKSA DENGAN SEKSAMA DAN MEMPELAJARI BERKAS PERKARA BERIKUT TURUNAN RESMI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA TANGGAL 17 JUNI 2020 NOMOR 165/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR DALAM PERKARA TERDAKWA TERSEBUT DIATAS, SEPENDAPAT DENGAN MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA BAHWA TERDAKWA TERBUKTI SECARA SAH DAN MENYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA YANG MENJADI DAKWAAN ATAS DIRINYA DALAM DAKWAAN ALTERNATIF KESATU ( PASAL 28 AYAT (1) JO PASAL 45A AYAT (1) UNDANG - UNDANG RI NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK ) DAN MENYETUJUI PEMIDANAN YANG TELAH DIJATUHKAN PADA TERDAKWA KARENA MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TELAH MEMBERI ALASAN - ALASAN YANG DIPERTIMBANGKAN DENGAN TEPAT DAN BENAR SERTA TELAH MEMPERHATIKAN KEADAAN - KEADAAN YANG MEMBERATKAN DAN MERINGANKAN BAGI TERDAKWA, OLEH KARENANNYA PERTIMBANGAN - PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TERSEBUT DIAMBIL ALIH DAN DIJADIKAN SEBAGAI PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING DALAM MEMUTUS PERKARA A QUO DI TINGKAT BANDING ;

MENIMBANG, BAHWA MEMGENAI KEBERATAN PENASEHAT HUKUM TERDAKWA YANG DIKEMUKAKAN DI DALAM MEMORI BANDINGNYA TERLEPAS DARI ALASAN APAPUN, MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING MEMPERTIMBANGKAN SEBAGAI BERIKUT :

• BAHWA DARI FAKTA HUKUM YANG TERUNGKAP DIPERSIDANGAN, BERDASARKAN KETERANGAN SAKSI - SAKSI DAN KETERANGAN TERDAKWA SERTA DENGAN ADANYA BARANG - BARANG BUKTI TERSEBUT DALAM HUBUNGANNYA SATU SAMA LAIN, PERBUATAN TERDAKWA TELAH MEMENUHI UNSUR - UNSUR TINDAK PIDANA YANG DIRUMUSKAN DALAM PASAL 28 AYAT (1) JO PASAL 45A AYAT (1) UNDANG - UNDANG RI NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN DARI JALANNYA PERSIDANGAN TIDAK DITEMUKAN FAKTA YANG DAPAT MEGECUALIKAN TERDAKWA DARI PENJATUHAN PIDANA ;
• BAHWA HAL - HAL YANG DIKEMUKAN PENASEHAT HUKUM TERDAKWA DALAM MEMORI BANDINGNYA TERSEBUT TIDAK DAPAT DIJADIKAN ALASAN UNTUK MEMBATALKAN ATAU MENGUBAH PUTUSAN YANG TELAH DIJATUHKAN OLEH MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA ;

MENIMBANG, BAHWA BERDASARKAN PERTIMBANGAN - PERTIMBANGKAN TERSEBUT DI ATAS MAKA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA TANGGAL 17 JUNI 2020 NOMOR 165/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR YANG DIMINTAKAN BANDING TERSEBUT DAPAT DIKUATKAN ;

MENIMBANG, BAHWA OLEH KARENA TERDAKWA DINYATAKAN BERSALAH DAN DIJATUHI PIDANA MAKA IA HARUS DIBEBANI MEMBAYAR BIAYA PERKARA PADA TINGKAT PERTAMA DAN TINGKAT BANDING YANG UNTUK TINGKAT BANDING DITETAPKAN DALAM AMAR PUTUSAN INI ;

MEMPERHATIKAN, UNDANG - UNDANG DAN PERATURAN - PERATURAN HUKUM YANG BERSANGKUTAN, TERUTAMA UNDANG - UNDANG RI NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KUHAP DAN UNDANG - UNDANG RI NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 17 Juni 2020 Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 17 Juni 2020 dan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 22 Juni 2020, sebagaimana ternyata berdasarkan Akta Permintaan Banding masing - masing Nomor 94/Akta.Pid/2020/PN.Jkt.Utr Jo Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;

Menimbang, bahwa tentang adanya permintaan banding dari Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Juni 2020 dan tentang adanya Permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Juni 2020, sebagaimana ternyata dalam relaas pemberitahuan untuk itu yang masing - masing telah dijalankan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 20 Juli 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 22 Juli 2020. Turunan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum, sedangkan Penuntut Umum sehubungan dengan permintaan bandingnya tidak mengajukan memori banding dan atas memori banding yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara atas nama Terdakwa dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk diperiksa pada tingkat banding, kepada Terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa dan kepada Penunut Umum telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020 ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding, setelah Majlis Hakim Tingkat Bandiing mencermati waktu saat penjatuhan putusan perkara Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 17 Juni 2020 dan waktu saat Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal itu juga 17 Juni 2020 dan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 22 Juni 2020 serta mencermati segala formalitas mengenai upaya hukum banding yang diatur Pasal 233 - 243 KUHAP maka permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tanggal waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan Undang - Undang, oleh karenanya dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa di dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam perkara Terdakwa karena pertimbangan - pertimbangannya telah mengesampingkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan surat dakwaan tidak mencantumkan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tentang perbuatan yang dilakukan secara bersama - sama. Berdasarkan hal tersebut memohon agar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 17 Juni 2020 Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr dalam perkara Terdakwa tersebut dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri yang pokok amarnya membebaskan Terdakwa dari dakwaan atau melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dengan seksama dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 17 Juni 2020 Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr dalam perkara Terdakwa tersebut diatas, sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang menjadi dakwaan atas dirinya dalam dakwaan alternatif kesatu ( Pasal 28 ayat (1) Jo Pasal 45A ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ) dan menyetujui pemidanan yang telah dijatuhkan pada Terdakwa karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberi alasan - alasan yang dipertimbangkan dengan tepat dan benar serta telah memperhatikan keadaan - keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, oleh karenannya pertimbangan - pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa memgenai keberatan Penasehat Hukum Terdakwa yang dikemukakan di dalam memori bandingnya terlepas dari alasan apapun, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

• Bahwa dari fakta Hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa serta dengan adanya barang - barang bukti tersebut dalam hubungannya satu sama lain, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur - unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 28 ayat (1) Jo Pasal 45A ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan dari jalannya persidangan tidak ditemukan fakta yang dapat megecualikan Terdakwa dari penjatuhan pidana ;
• Bahwa hal - hal yang dikemukan Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan atau mengubah putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangkan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 17 Juni 2020 Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding yang untuk tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Undang - Undang dan Peraturan - Peraturan hukum yang bersangkutan, terutama Undang - Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan Undang - undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.