1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. MAHKAMAH AGUNG
  4. Pidana Khusus

Putusan MAHKAMAH AGUNG
390 K/PID.SUS/2017

    Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 390 K/PID.SUS/2017
    Tanggal 6 September 2017 — Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang ; H. MUH. HUSAIN ZAIN bin ZAIN;
    Nomor 390 K/PID.SUS/2017
    Tingkat Proses Kasasi
    Klasifikasi Pidana Khusus
    Kata Kunci Unsur "melawan hukum" Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor
    Tahun 2017
    Tanggal Register —
    Lembaga Peradilan MAHKAMAH AGUNG
    Jenis Lembaga Peradilan MA
    Hakim Ketua Artidjo Alkostar
    Hakim Anggota Lumme, H. Abdul Latief
    Panitera - Achmad Rifai
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya KABUL JPU ; TOLAK TDW
    Catatan Amar —
    Tanggal Musyawarah 6 September 2017
    Tanggal Dibacakan 6 September 2017
    Kaidah Unsur menyalahgunakan kewenangan adalah juga bagian dari perbuatan melawan hukum yang sifatnya species tanpa harus membedakan kedudukan dan jabatan Terdakwa selaku pelaku tindak pidana korupsi, justeru oleh karena Terdakwa sebagai subyek hukum berlaku umum kepada siapa saja sepanjang mampu bertanggungjawab menurut hukum tanpa harus membedakan kedudukan dan jabatan Terdakwa dalam perkara korupsi a quo
    Status Berkekuatan Hukum Tetap
    Abstrak Dalam perkara ini, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar membebaskan Terdakwa dari Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor karena menilai perbuatan Terdakwa bukanlah sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) tersebut. Menurut Majelis Hakim, unsur secara melawan hukum dari perbuatan Terdakwa bersifat khusus karena perbuatan melawan hukum tersebut terjadi berkaitan dengan adanya kewenangan yang dimiliki oleh Terdakwa yang mempunyai jabatan atau kedudukan. Pertimbangan hukum itu dinilai tepat dan benar oleh Judex Facti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri. Mahkamah Agung (MA) yang mengadili pada tingkat kasasi tidak sependapat dengan judex factie. Dalam pertimbangan hukumnya, MA berpendapat bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan adalah juga bagian dari perbuatan melawan hukum yang sifatnya species tanpa harus membedakan kedudukan dan jabatan Terdakwa selaku pelaku tindak pidana korupsi, justeru oleh karena Terdakwa sebagai subyek hukum berlaku umum kepada siapa saja sepanjang mampu bertanggungjawab menurut hukum tanpa harus membedakan kedudukan dan jabatan Terdakwa dalam perkara korupsi a quo. Berdasarkan pertimbangan tersebut, MA membatalkan putusan judex factie.


115
510