1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN GORONTALO
  4. Pidana Khusus
  5. Korupsi

Putusan PN GORONTALO
17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Gto

    Putusan PN GORONTALO Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Gto
    Tanggal 5 Oktober 2016 — - MAX E. MAGGIE, S.H
    Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Gto
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Pidana Khusus Korupsi
    Kata Kunci KORUPSI
    Tahun 2016
    Tanggal Register —
    Lembaga Peradilan PN GORONTALO
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua Aris Bawono Langgeng
    Hakim Anggota Ade Suherman, M.h - Banelaus Naipospos
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya - BEBAS
    Catatan Amar - M E N G A D I L I :1. Menyatakan Terdakwa MAX E. MAGGIE, S.H. tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan primair dan subsidair;2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan penuntut umum;3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;5. Menyatakan barang bukti berupa :1. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 250/Kpts ? II/1984, tanggal 20 Desember 1984 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi Dati I Sulawesi Utara seluas + 1.877.220 (satu juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh) Hektar sebagai kawasan hutan, (fotocopy Peta terlampir).2. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 452/Kpts ? II/1999, tanggal 17 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara seluas 1.615.070 (satu juta enam ratus lima belas ribu tujuh puluh) Hektar, (fotocopy Peta terlampir).3. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.325/Menhut-II/2010, tanggal 25 Mei 2010 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Gorontalo, (fotocopy Peta terlampir).Barang bukti nomor (1-3) dikembalikan kepada Balai Pemantapan Kawasan Hutan Gorontalo.4. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik asli Nomor 52 Atas Nama Pemegang Hak Hi. ZAINUDDIN HASAN, Luas 19.940 M;5. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik asli Nomor 53 Atas Nama Pemegang Hak INDRAWANTO HASAN, Luas 19.799 M;6. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik asli Nomor 54 Atas Nama Pemegang Hak NURHAYATI LASALENG, Luas 19.725 M;7. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik asli Nomor 55 Atas Nama Pemegang Hak Ha. NURHAYATI LASALENG, Luas 19.932 M;8. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik asli Nomor 56 Atas Nama Pemegang Hak Hi. ZAINUDDIN HASAN, Luas 19.531 M;9. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik asli Nomor 57 Atas Nama Pemegang Hak Ha. NURHAYATI LASALENG, Luas 17.645 M;10. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik asli Nomor 58 Atas Nama Pemegang Hak INDRAWANTO HASAN, Luas 19.503 M;11. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik asli Nomor 59 Atas Nama Pemegang Hak Hi. ZAINUDDIN HASAN,Luas 19.951 M;12. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik asli Nomor 60 Atas Nama Pemegang Hak INDRAWANTO HASAN, Luas 19.934 M;13. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik asli Nomor 61 Atas Nama Pemegang Hak Haji ZAINUDDIN HASAN, Luas 20.000 M;14. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik asli Nomor 62 Atas Nama Pemegang Hak Hi. ZAINUDDIN HASAN, Luas 20.000 M;15. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik asli Nomor 63 Atas Nama Pemegang Hak Hi. ZAINUDDIN HASAN, Luas 19.880 M;16. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik asli Nomor 64 Atas Nama Pemegang Hak Hi. ZAINUDDIN HASAN, Luas 19.090 M;17. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik asli Nomor 65 Atas Nama Pemegang Hak Hi. ZAINUDDIN HASAN, Luas 19.740 M;18. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik asli Nomor 66 Atas Nama Pemegang Hak Hi. ZAINUDDIN HASAN, Luas 19.870 M;19. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik asli Nomor 67 Atas Nama Pemegang Hak Ha. NURHAYATI LASALENG, Luas 20.000 M;20. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik asli Nomor 68 Atas Nama Pemegang Hak Ha. NURHAYATI LASALENG, Luas 20.000 M;21. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik asli Nomor 69 Atas Nama Pemegang Hak INDRAWANTO, Luas 19.030 M;22. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik asli Nomor 70 Atas Nama Pemegang Hak INDRAWANTO, Luas 20.000 M;23. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik asli Nomor 71 Atas Nama Pemegang Hak INDRAWANTO, Luas 20.000 M;24. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik asli Nomor 72 Atas Nama Pemegang Hak Ha. NURHAYATI LASALENG, Luas 20.000 M;Barang bukti Nomor (4-24) berupa sertifikat tanah hak milik dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Zainuddin Hasan.25. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik asli Nomor 52 Atas Nama Pemegang Hak NELSON POMALINGO, Luas 14.267 M;26. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik asli Nomor 53 Atas Nama Pemegang Hak NELSON POMALINGO, Luas 17.692 M;27. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik asli Nomor 54 Atas Nama Pemegang Hak FERY ARMIN NAWAI, Luas 12.873 M;Barang bukti nomor (25-27) berupa sertifikat tanah hak milik dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Nelson Pomalingo.28. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Warkah Hak Milik Nomor : 52/TUDI s/d 61/TUDI atas nama Adnan Pakaya, Dkk 10 (sepuluh) Bidang Kegiatan Proda Swadana Tahun 2002;29. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Warkah Hak Milik Nomor : 62/TUDI s/d 72/TUDI atas nama Hi. Zainuddin Hasan, Dkk 11 (sebelas) Bidang Kegiatan Rutin Massal Tahun 2004;30. 1 (satu) eksemplar asli perihal Penyampaian Warkah Sertifikat Hak Milik An. Nelson Pomalingo, Dkk (lampiran Peta);31. 1 (satu) eksemplar fotocopy perihal Administrasi Penerbitan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Menteri Negera Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional;32. 1 (satu) eksemplar fotocopy Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara;33. 1 (satu) eksemplar fotocopy Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan;34. 1 (satu) eksemplar fotocopy Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 tahun 1992 Tentang Susunan Dan Tugas Panitia Pemeriksaan Tanah;35. 1 (satu) eksemplar fotocopy Warkah Hak Milik Nomor : 3005/II/01 atas nama Nelson Pomalingo Tahun 2001;36. 1 (satu) eksemplar fotocopy Warkah Hak Milik Nomor : 3006/II/01 atas nama Nelson Pomalingo Tahun 2001;37. 1 (satu) eksemplar fotocopy Warkah Hak Milik Nomor : 3007/II/01 atas nama Nelson Pomalingo Tahun 2001;Barang bukti nomor (28-37) dikembalikan kepada BadanPertanahan Nasional Gorontalo Utara38. 1 (satu) lembar Peta Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman PT. GEMA NUSANTARA JAYA di Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo Luas + 29.750 Ha skala 1:100.000 dengan Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.610/Menhut-II/2011 tanggal 25 Oktober 2011;39. 1 (satu) lembar Peta Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman pada Hutan Produksi PT. GORONTALO CITRA LESTARI di Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo Luas + 46.170 Ha skala 1:100.000 dengan Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.261/Menhut-II/2011 tanggal 12 Mei 2011;40. 1 (satu) eksemplar fotocopy tabel koordinat dan peta dengan Surat Nomor : S345/BPKH XV-2/2015 tanggal 06 Oktober 2015;41. 1 (satu) lembar Peta Kawasan Hutan dan Perairan Propinsi Sulawesi Utara skala 1:250.000 dengan Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia Nomor : 452/KP b-II/99 tanggal 17 Juni 1999;42. 1 (satu) lembar Peta Kawasan Hutan Provinsi Gorontalo skala 1:250.000 dengan Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.325/Menhut-II/2010 tanggal 25 Mei 2010;43. 1 (satu) eksemplar fotocopy Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor : P.2/VII-SEPT/2014, tanggal 04 Februari 2014 perihal Petunjuk Pelaksanaan Penataan Batas Kawasan Hutan Dan Wilayah Tertentu Yang Ditunjuk Sebagai Kawasan Hutan Dengan Menggunakan GNSS (Global Navigation Satellite System) Kementrian Kehutanan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan;Barang bukti nomor (38-43) di kembalikan kepada PT. Gorontalo Citra Lestari.6. Membebankan biaya perkara kepada Negara.
    Tanggal Musyawarah —
    Tanggal Dibacakan 5 Oktober 2016
    Kaidah —
    Abstrak
  • Download Zip
  • —
  • Download PDF
  • —


90
30