Putusan PT MANADO
3/Pid.Sus-TPK/2019/PT MND

Putusan PT MANADO Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2019/PT MND
Tanggal 20 Juni 2019 — Pembanding/Terdakwa : DIRK SELANNO alias DEKI Diwakili Oleh : DIRK SELANNO alias DEKI
Terbanding/Penuntut Umum : HENGKY S. KAENDO, SH

• Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
• Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 1 November 2018 Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnd sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang telah dijatuhkan dan redaksi amar, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa DIRK SELANNO alias DEKI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer.
  2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer tersebut.
  3. Menyatakan Terdakwa DIRK SELANNO alias DEKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut.
  4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan, apabila pidana denda sebesar tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
  5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
  6. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) berkas foto copy Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 28/Kep-71.300/I/2014 tentang Penetapan Kecamatan Lokasi PRONA di Kabupaten/Kota Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2014 yang telah dilegalisir;
2. 1 (satu) berkas foto copy Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor: 06/Kep/71.04/II/2014 tentang Penetapan Lokasi Kelurahan dan Desa Kegiatan Legalisasi Aset Tanah PRONA Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2014 yang telah dilegalisir;
3. 1 (satu) berkas foto copy Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor: 05/Kep-71.04/I/2014 tentang Penunjukan Satuan Tugas Kegiatan Legalisasi Aset Tanah PRONA Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2014 yang telah dilegalisir;
4. 1 (satu) berkas foto copy Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 34/Kep-71.300/I/2015 tanggal 22 Januari 2015 tentang Penetapan Kecamatan Lokasi PRONA di Kabupaten/Kota Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2015 yang telah dilegalisir;
5. 1 (satu) berkas foto copy Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor: SK.07/Kep-71.04.1/I/2015 tanggal 12 Januari 2015 tentang Penetapan Lokasi Kelurahan dan Desa Kegiatan Legalisasi Aset Tanah PRONA Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2015 yang telah dilegalisir;
6. 1 (satu) berkas foto copy Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor: 08/Kep/71.04/I/2015 tanggal 12 Januari 2015 tentang Pelaksana Satuan Tugas Kegiatan Legalisasi Aset Tanah PRONA Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2015 yang telah dilegalisir;
7. 1 (satu) berkas foto copy Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 43/Kep-71.300/I/2016 tanggal 21 Januari 2016 tentang Penetapan Kecamatan Lokasi PRONA di Kabupaten/Kota Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2016 yang telah dilegalisir;
8. 1 (satu) berkas foto copy Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor: 15/Kep-71.04.1/I/2016 tanggal 22 Januari 2016 tentang Penetapan Lokasi Kelurahan dan Desa Kegiatan Legalisasi Aset Tanah PRONA Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2016 yang telah dilegalisir;
9. 1 (satu) berkas foto copy Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor: 14/Kep/71.04/I/2016 tanggal 22 Januari 2016 tentang Pelaksana Satuan Tugas Kegiatan Legalisasi Aset Tanah PRONA Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2016 yang telah dilegalisir;
10. 1 (satu) berkas foto copy Surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 715/17.1-400/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 perihal petunjuk teknis PRONA Tahun 2016;
11. 1 (satu) berkas foto copy Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2015 tanggal 23 Januari 2015 tentang Program Nasional Agraria (PRONA);
12. 1 (satu) berkas foto copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2014 Nomor SP DIPA-056.01.2.655413/2014 tanggal 05 Desember 2013 yang telah dilegalisir;
13. 1 (satu) berkas foto copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2015 Nomor SP DIPA-056.01.2.655413/2015 tanggal 01 Juni 2015 yang telah dilegalisir;
14. 1 (satu) berkas foto copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2016 Nomor SP DIPA-056.01.2.655413/2016 tanggal 07 Desember 2015 yang telah dilegalisir.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Perkara Terdakwa Harlen Bernhard Wungow, S.H.

• Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).