1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN KUTAI BARAT
  4. Pidana Khusus
  5. Narkotika dan Psikotropika

Putusan PN KUTAI BARAT
70/Pid.Sus/2014/PN Sdw (Narkotika)

    Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 70/Pid.Sus/2014/PN Sdw (Narkotika)
    Tanggal 1 Oktober 2014 —NANANG ARIFIN bin PENDI
    Nomor 70/Pid.Sus/2014/PN Sdw (Narkotika)
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
    Kata Kunci Narkotika
    Tahun 2014
    Tanggal Register —
    Lembaga Peradilan PN KUTAI BARAT
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua Parlin Mangatas Bona Tua
    Hakim Anggota Dan Agung Kusumo Nugroho, Andreas Pungky Maradona
    Panitera Zulkifli
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya HUKUM
    Catatan Amar M E N G A D I L I1. Menyatakan terdakwa NANANG ARIFIN bin PENDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ???tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman???;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NANANG ARIFIN bin PENDI oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;5. Menetapkan barang bukti berupa:- 2 (dua) poket shabu yang dibungkus plastik bening;- 1 (satu) lembar tissu warna putih;- 1 (satu) lembar celana panjang warna hijau merk cardinal;Dirampas untuk dimusnahkan;- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna ungu;Dirampas untuk negara;6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah):
    Tanggal Musyawarah 30 September 2014
    Tanggal Dibacakan 1 Oktober 2014
    Kaidah Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barang siapa” atau “hij”, sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;
    Abstrak


62
2