1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PT SURABAYA
  4. Pidana Khusus
  5. Korupsi

Putusan PT SURABAYA
56/PID.SUS/2017/PT SBY

    Putusan PT SURABAYA Nomor 56/PID.SUS/2017/PT SBY
    Tanggal 20 Juli 2017 — NOR HOLIS
    Nomor 56/PID.SUS/2017/PT SBY
    Tingkat Proses Banding
    Klasifikasi Pidana Khusus Korupsi
    Kata Kunci
    Tahun 2017
    Tanggal Register 19 Juni 2017
    Lembaga Peradilan PT SURABAYA
    Jenis Lembaga Peradilan PT
    Hakim Ketua Syamsul Ali
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya DIPERBAIKI
    Catatan Amar MENGADILI:I. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;II. Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 5 Mei 2017, Nomor 286/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Sby yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dan menguatkan untuk selain dan selebihnya sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut: 1. Menyatakan Terdakwa NOR HOLIS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana %u201CKORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA%u201D sebagaimana dalam dakwaan Primair;2. Membebaskan Terdakwa NOR HOLIS dari dakwaan Primair;3. Menyatakan Terdakwa NOR HOLIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana %u201CKORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA%u201D sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;4. Menjatuhkan pidana kepada NOR HOLIS, oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; 5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; 7. Menetapkan barang bukti berupa : 1) 1 buah HP Oppo;2) 1 Stempel UD MAJU BERSAMA;3) 1 SEPEDA MOTOR VARIO dengan plat nomor M 3719 NL;4) 1 SEPEDA MOTOR VIXION dengan plat nomor M 6746 PB;5) 3 buah dompet berisi uang sebesar Rp610.000,00 + Rp4.150.000,00 + Rp11.370.000.00;6) 1 kontak mobil;7) 4 lembar Kwitansi pembelian emas ;8) 1 lembar berita acara uang titipan;9) 1 bendel kwitansi;10) 1 bendel kwitansi penerimaan;11) 1 lembar kwitansi pencairan dari BANK BCA;12) 1 1 bendel nota pencairan;13) 2 buku kerja;14) 1 bendel bukti pembelian;15) 1 bendel foto copy rekening BANK BRI;16) 1 dosir rincian penggunaan dana / perincian belanja tahap pertama;17) 1 bendel laporan pelaksanaan program BSPS Quikquin anggaran tahun 2013;18) 1 bendel foto copy KTP Masyarakat dan lain-lain;19) 1 tas stempel;20) 1 bendel surat pertanggung jawaban SPJ;21) 1 laptop merk acer carger n mouse;22) 1 CPU komputer + Monitor;23) 1 paket komputer dan Monitor;24) 1 bendel SKCK;25) 1 bendel Tanda terima;26) 1 bendel Surat2 dari BANK;27) 1 buah BUKU data penerimaan BSPS tahun 2013 tim penyelenggara SUNARTO;28) 1 bendel rekap tandatangan masyarakat;29) 1 bendel nota pembelian;30) 1 bendel surat pernyataan dari masyarakat;31) 1 buku catatan;32) 1 bendel kuwtansi pencairan;33) 5 buah CD laporan program BSPS;34) 1 bendel keputusan kepala desa tentang pembentukan kelompok penerima bantuan stimulasi perumahan swadaya tahun 2013;35) 1 bendel tanda penerima BSPS 2013;36) 5 buah flasdisk, 1 memori card;37) 1 buah hardich;38) 1 bendel KTP asli masyarakat;39) 1 Bendel rekapitulas usulan kegiatan program bantuan perumahan dan kawasan pemukiman program bantuan stimulasi perumahan swadaya;40) 1 bendel foto copy KK masyarakat;41) 1 Bendel Catatan BSPS;42) Uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus juta rupiah);43) Foto copy Perjanjian Kerja Kontrak Nomor : 06/SPK/PPK-PRS.4/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013 untuk pekerjaan konsultasi Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat (KM-TPM) Propinsi Jawa Timur (P.I-19) antara pejabat pembuat komitmen penyediaan rumah swadaya wilayah 3 satuan kerja pemberdayaan perumahan swadaya dengan PT. Maxitech Utama Indonesia;44) Foto copy Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 06 tahun 2013 tentang Pedoman pelaksanaan bantuan stimulant perumahan swadaya;45) Foto copy surat edaran Nomor 54 tahun 2012 tanggal 22 Juni 2012 kepada Bupati/Walikota seluruh Indonesia dari Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia Deputi Bidang Perumahan Swadaya perihal : Kriteria, Persyaratan dan Tata Cara Penunjukkan Calon Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM);46) Foto copy Keputusan Direktur Utama PT. Maxitech Utama Indonesia No. 01/SK-TPM/MAX/VII/2013 tanggal tentang penetapan tenaga pendamping masyarakat (TPM) dalam pelaksanaan bantuan stimulant perumahan swadaya tahun 2013 kabupaten sampan propinsi jawa timur Direktur Utama PT. Maxitech Utama Indonesia;47) Surat Keputusan Bupati Sampang No. 188.45/558/ KEP/434.013/2013 tanggal 16 Desember 2013 tentang Tim Verifikasi Program Bnatuan Stimulan Perumahan Swadaya Kementerian Perumahan Rakyat di Kabupaten Sampang tahun anggaran 2013;48) Surat Bupati Sampang kepada Menetri Negara Perumahan Rakyat No. 056/081/434.017/2013 tanggal 01 Maret 2013 tentang usulan lokasi penerima bantuan stimulant perumahan swadaya (BSPS) tahun 2013;Semuanya dirampas untuk Negara.8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).
    Tanggal Musyawarah —
    Tanggal Dibacakan 20 Juli 2017
    Kaidah —
    Abstrak


56
29