1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. MAHKAMAH AGUNG
  4. Pidana Khusus
  5. Korupsi
  6. Kerugian Keuangan Negara

Putusan MAHKAMAH AGUNG
281 K/Pid.Sus/2017

    Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 281 K/Pid.Sus/2017
    Tanggal 20 Nopember 2017 — PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNGPINANG ; ACHMAD SAFI’I
    Nomor 281 K/Pid.Sus/2017
    Tingkat Proses Kasasi
    Klasifikasi Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
    Kata Kunci pengembalian kerugian
    Tahun 2017
    Tanggal Register —
    Lembaga Peradilan MAHKAMAH AGUNG
    Jenis Lembaga Peradilan MA
    Hakim Ketua Artidjo Alkostar
    Hakim Anggota Lumme, Abdul Latief
    Panitera - Nur Sari Baktiana
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya KABUL JPU
    Catatan Amar —
    Tanggal Musyawarah 20 Nopember 2017
    Tanggal Dibacakan 20 Nopember 2017
    Kaidah —
    Status Berkekuatan Hukum Tetap
    Abstrak Dalam perkara ini, Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang menghukum Terdakwa karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi yaitu Terdakwa tidak mengembalikan uang muka yang telah diterimanya dalam pekerjaan pengadaan/pembangunan gadung kantor kecamatan. Pengembalian uang muka tersebut dilakukan karena para pihak sepakat untuk mengakhiri perjanjian kerja/kontrak kerjasama, dan Terdakwa harus mengembalikan uang muka tersebut dalam jangka waktu 60 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 23 UU No. 15 Tahun 2004. Putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru. Dalam pertimbangan hukumnya, judex factie tingkat banding berpendapat bahwa Pasal 23 UU No.15 Tahun 2004 tidak berlaku bagi Terdakwa, sebab pasal tersebut hanya berlaku bagi pegawai negeri atau penyelenggara pemerintahan negara/daerah. Dengan demikian, menurut Majelis Hakim Banding, Terdakwa tidak terbukti melakukan tindakan yang didakwakan karena unsur melawan hukumnya tidak terpenuhi. MA membatalkan putusan judex factie tingkat banding Menurut MA, Terdakwa terbukti melawan hukum yaitu melakukan tindakan yang bertentang dengan kewajiban hukumnya yang tertuang dalam perjanjian kerja sama, juga melanggar Pasal 87 ayat (3) Perpres No. 70 Tahun 2012 serta Pasal 18 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2014. Dengan demikian, menurut MA, perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor.


268
89