1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. MAHKAMAH AGUNG
  4. Pidana Khusus
  5. Korupsi
  6. Kerugian Keuangan Negara

Putusan MAHKAMAH AGUNG
1016 K/PID.SUS/2017

    Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1016 K/PID.SUS/2017
    Tanggal 15 Juni 2017 — Ir. H. PRAYITNO

    Nomor 1016 K/PID.SUS/2017
    Tingkat Proses Kasasi
    Klasifikasi Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
    Kata Kunci Unsur "setiap orang" Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor
    Tahun 2017
    Tanggal Register —
    Lembaga Peradilan MAHKAMAH AGUNG
    Jenis Lembaga Peradilan MA
    Hakim Ketua Salman Luthan
    Hakim Anggota Lumme, H. Syamsul Rakan Chaniago
    Panitera Ida Satriani
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya TDW = TOLAK, JPU = KABUL
    Catatan Amar —
    Tanggal Musyawarah 15 Juni 2017
    Tanggal Dibacakan 15 Juni 2017
    Kaidah Penerapan asas lex specialis derogat leg generali untuk redaksi Pasal 2 dan Pasal 3 menjadi tidak tepat dan tidak proporsional.
    Status Berkekuatan Hukum Tetap
    Abstrak Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Dalam pertimbangannya, judex factie berpendapat bahwa dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor tidak terbukti. Menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa selaku Wakil Kepala Sub Divisi Regional XII Perum Bulog Madura lebih tepat diadili dalam kedudukan atau jabatannya untuk subyek hukum Pasal 3 UU Tipikor, yang merupakan subyek hukum yang bersifat khusus. Mahkamah Agung membatalkan putusan dan pertimbangan hukum judex factie tersebut. Dalam pertimbangan hukumnya, MA berpendapat bahwa unsur setiap orang meliputi semua orang, baik orang yang tidak memiliki jabatan maupun yang memiliki jabatan, baik swasta maupun pegawai negeri, pejabat negara dan pejabat BUMN.


1002
620