1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. MAHKAMAH AGUNG
  4. Perdata Khusus
  5. PHI

Putusan MAHKAMAH AGUNG
228 K/Pdt.Sus-PHI/2019

    Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 228 K/Pdt.Sus-PHI/2019
    Tanggal 9 April 2019 — PT YAMAHA MOTOR MOLD INDONESIA VS SUKRI MARGIYONO
    Nomor 228 K/Pdt.Sus-PHI/2019
    Tingkat Proses Kasasi
    Klasifikasi Perdata Khusus PHI
    Kata Kunci PHI
    Tahun 2019
    Tanggal Register —
    Lembaga Peradilan MAHKAMAH AGUNG
    Jenis Lembaga Peradilan MA
    Hakim Ketua Yakup Ginting
    Hakim Anggota Fauzan, Sugeng Santoso
    Panitera Jarno Budiyono
    Amar Tolak Perbaikan
    Catatan Amar - Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT YAMAHA MOTOR MOLD INDONESIA tersebut;- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor Putusan Nomor 176/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bdg tanggal 10 Desember 2018 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut: Dalam Eksepsi:- Menolak eksepsi Tergugat; Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat dengan Surat Keputusan Nomor 037/SK-PHK/HRD/YMMID/II/2018 batal demi hukum;3. Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat belum pernah terputus;4. Memerintahkan Tergugat memanggil Penggugat untuk bekerja kembali di perusahaan Tergugat pada tempat dan jabatan semula, paling lambat 14 (empat belas) hari setelah putusan perkara a quo dibacakan;5. Menghukum Tergugat untuk membayar tunai dan sekaligus upah Para Penggugat sejak bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Desember 2018, dan Tunjangan Hari Raya tahun 2018 sebesar:Upah bulan Maret 2018 dan bulan April 2018 = Rp 8.300.976,00Upah bulan Mei 2018 sampai denganbulan Desember 2018 = Rp 34.868.809,00Tunjangan Hari Raya tahun 2018 = Rp 4.418.601,00Jumlah = Rp 47.588.386,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah);6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp210.500,00 (dua ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah) per hari kepada Penggugat apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan ini, khususnya mengenai pelaksanaan untuk memanggil Penggugat bekerja kembali sejak putusan ini dibacakan;7. Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada negara;
    Tanggal Musyawarah 9 April 2019
    Tanggal Dibacakan 9 April 2019
    Kaidah —
    Status Berkekuatan Hukum Tetap
    Abstrak


72
26