1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PTUN SURABAYA
  4. TUN

Putusan PTUN SURABAYA
66/G/2018/PTUN.SBY

    Putusan PTUN SURABAYA Nomor 66/G/2018/PTUN.SBY
    Tanggal 1 Oktober 2018 — Penggugat:
    RIZKY EKANATA
    Tergugat:
    KEPALA DESA SAMBIREJO KECAMATAN PARE KABUPATEN KEDIRI
    Intervensi:
    DHORA PUSPITA SARI
    Nomor 66/G/2018/PTUN.SBY
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi TUN
    TUN Kepegawaian
    Kata Kunci Kepegawaian
    Tahun 2018
    Tanggal Register 19 April 2018
    Lembaga Peradilan PTUN SURABAYA
    Jenis Lembaga Peradilan PTUN
    Hakim Ketua Hakim Ketua Dedy Kurniawan
    Hakim Anggota Hakim Anggota 1: Husein Amin Effendi,
    hakim Anggota 2: Erly Suhermanto
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya DIKABULKAN
    Catatan Amar

    M E N G A D I L I :

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; ---------------------------------
    2. Menyatakan batal keputusan objek sengketa a quo yang diterbitkan Tergugat yaitu : Keputusan Kepala Desa Sambirejo Nomor : 188.45/01/418.76.02/2018, terbit tanggal 09 Februari 2018 Tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Desa Sambirejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, atas nama DHORA PUSPITA SARI; ------------
    3. Mewajibkan Tergugat mencabut keputusan objek sengketa a quo yang diterbitkan Tergugat yaitu : Keputusan Kepala Desa Sambirejo Nomor : 188.45/01/418.76.02/2018, terbit tanggal 09 Februari 2018 Tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Desa Sambirejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, atas nama DHORA PUSPITA SARI; ---------------------------------------------
    4. Memerintahkan dan atau mewajibkan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan baru yang berisi Pengangkatan Penggugat sebagai Sekretaris Desa di Desa Sambirejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri sesuai urutan peringkat dari Tim Pengangkatan Perangkat Desa Sambirejo melalui prosedur dan atau mekanisme yang diatur ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk itu; -------------------------
    5. Menghukum Tergugat dikenakan sanksi administratif sedang berupa pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan apabila tidak melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; ----------------------------------------------------------------------------------------------
    6. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung-renteng sejumlah Rp. 383.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah); ---------------------------------------------------------
    Tanggal Musyawarah —
    Tanggal Dibacakan 1 Oktober 2018
    Kaidah —
    Abstrak


107
45