- MENERIMA PERMOHONAN BANDING DARI PEMBANDING KONVENSI/TERBANDING REKONVENSI SEMULA PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI DAN PERMOHONAN BANDING DARI PEMBANDING REKONVENSI/ TERBANDING KONVENSI SEMULA TERGUGAT I,II DAN TURUT TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI;
- MENGUATKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KOTAMOBAGU NOMOR 17/PDT.G/2019/PN KTG TANGGAL 5 SEPTEMBER 2019 ;
- MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KOTAMOBAGU NOMOR 17/PDT.G/2019/PN KTG TANGGAL 5 SEPTEMBER 2019, YANG DIMOHONKAN BANDING TERSEBUT ;
- MENOLAK EKSEPSI DARI TERBANDING KONVENSI SEMULA TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT KONVENSI;
- MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KOTAMOBAGU NOMOR 17/PDT.G/2019/PN KTG TANGGAL 5 SEPTEMBER 2019, YANG DIMOHONKAN BANDING TERSEBUT;
- MENYATAKAN SECARA HUKUM BAHWA TANAH OBJEK SENGKETA BERUPA SEBIDANG TANAH KINTAL SELUAS 1644 M?2; SHM NO. 332/KOTAMOBAGU YANG BATAS - BATASNYA:
- MENYATAKAN PENGUASAAN TERBANDING KONVENSI SEMULA TERGUGAT I, TERGUGAT IIDAN TURUT TERGUGAT KONVENSI, ATAU SIAPA SAJA YANG MENDAPATKAN HAK DARI PADA ITU ADALAH TIDAK SAH;
- MENGHUKUM TERBANDING KONVENSI SEMULA TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT KONVENSI, ATAU SIAPA SAJA YANG MENDAPATKAN HAK DARI PADA ITU UNTUK KELUAR DARI TANAH OBJEK SENGKETA;
- MENGHUKUM TERBANDING KONVENSI SEMULA TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT KONVENSI UNTUK MEMBAYAR UANG PAKSA (DWANGSOOM) SEBESAR RP. 200.000.-( DUARATUS RIBU RUPIAH ) SETIAP HARI KETERLAMBATAN KELUAR DARI TANAH OBJEK SENGKETA TERHITUNG SEJAK PUTUSAN PERKARA INI BERKEKUATAN HUKUM TETAP;
- MENOLAK GUGATAN PEMBANDING KONVENSI SEMULA PENGGUGAT KONVENSI SELAIN DAN SELEBIHNYA;
- MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KOTAMOBAGU NOMOR 17/PDT.G/2019/PN KTG TANGGAL 5 SEPTEMBER 2019, YANG DIMOHONKAN BANDING TERSEBUT;
- MENOLAK GUGATAN PEMBANDING REKONVENSI SEMULA PENGGUGAT REKONVENSI ;
- MENGHUKUM PEMBANDING REKONVENSI SEMULA PENGGUGAT REKONVENSI UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA SEJUMLAH NIHIL;
- MENGHUKUM TERBANDING KONVENSI/PEMBANDING REKONVENSI SEMULA TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI UNTUK MEMBAYARBIAYA PERKARA DALAM KEDUA TINGKAT PERADILAN DAN DI TINGKAT BANDING DITETAPKAN SEBESAR RP. 150 000 00 ( SERATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH )
- Menerima permohonan banding dari Pembanding Konvensi/Terbanding Rekonvensi semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan permohonan banding dari Pembanding Rekonvensi/ Terbanding Konvensi semula Tergugat I,II dan Turut Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu nomor 17/Pdt.G/2019/PN Ktg tanggal 5 September 2019 ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu nomor 17/Pdt.G/2019/PN Ktg tanggal 5 September 2019, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menolak eksepsi dari Terbanding Konvensi semula Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat Konvensi;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu nomor 17/Pdt.G/2019/PN Ktg tanggal 5 September 2019, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menyatakan secara hukum bahwa Tanah Objek Sengketa berupa sebidang tanah kintal seluas 1644 M?2; SHM No. 332/Kotamobagu yang batas - batasnya:
- Menyatakan Penguasaan Terbanding Konvensi semula Tergugat I, Tergugat IIdan Turut Tergugat konvensi, atau siapa saja yang mendapatkan hak dari pada itu adalah tidak sah;
- Menghukum Terbanding Konvensi semula Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat konvensi, atau siapa saja yang mendapatkan hak dari pada itu untuk keluar dari tanah objek sengketa;
- Menghukum Terbanding Konvensi semula Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat konvensi untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 200.000.-( duaratus ribu rupiah ) setiap hari keterlambatan keluar dari Tanah Objek Sengketa terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
- Menolak gugatan Pembanding Konvensi semula Penggugat Konvensi selain dan selebihnya;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu nomor 17/Pdt.G/2019/PN Ktg tanggal 5 September 2019, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menolak gugatan Pembanding Rekonvensi semula Penggugat Rekonvensi ;
- Menghukum Pembanding Rekonvensi semula Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil;
- Menghukum Terbanding Konvensi/Pembanding Rekonvensi semula Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat Konvensi/Penggugat rekonvensi untuk membayarbiaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150 000 00 ( Seratus lima puluh ribu rupiah )
Putusan PT MANADO Nomor 132/PDT/2019/PT MND |
|
Nomor | 132/PDT/2019/PT MND |
Tingkat Proses | Banding |
Klasifikasi |
Perdata Perdata Tanah |
Kata Kunci | Objek Sengketa Tanah |
Tahun | 2020 |
Tanggal Register | 17 Oktober 2019 |
Lembaga Peradilan | PT MANADO |
Jenis Lembaga Peradilan | PT |
Hakim Ketua | Poltak Pardede |
Hakim Anggota | Brcharles Simamora, Parulian Lumbantoruan |
Panitera | Martin Joppy Theodorus Ruru |
Amar | Lain-lain |
Amar Lainnya | M E N G A D I L I DALAM PROVISI : DALAM KONVENSI : DALAM EKSEPSI : MENGADILI SENDIRI: DALAM POKOK PERKARA : MENGADILI SENDIRI: UTARA BERBATASAN DENGAN JALAN RAYA DATOE BINANGKANG; SELATAN BERBATASAN DENGAN HOK INGKIRIWANG; TIMUR BERBATASAN DENGAN SELOKAN/JALAN AIR; BARAT BERBATASAN DENGAN KELUARGA LANIUNG/TANAH MILIK TOKO SAKURA; ADALAH MILIK SAH PEMBANDING KONVENSI SEMULA PENGGUGAT KONVENSI; DALAM REKONVENSI : MENGADILI SENDIRI: DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI : |
Catatan Amar |
M E N G A D I L I DALAM PROVISI : DALAM KONVENSI : Dalam Eksepsi : Mengadili sendiri: Dalam Pokok Perkara : Mengadili sendiri: Utara berbatasan dengan Jalan Raya Datoe Binangkang; Selatan berbatasan dengan Hok Ingkiriwang; Timur berbatasan dengan Selokan/Jalan air; Barat berbatasan dengan Keluarga Laniung/Tanah milik Toko Sakura; Adalah milik sah Pembanding Konvensi semula Penggugat Konvensi; DALAM REKONVENSI : Mengadili sendiri: DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI : |
Tanggal Musyawarah | 29 Januari 2020 |
Tanggal Dibacakan | 29 Januari 2020 |
Kaidah | — |
Abstrak |
Lampiran
- Download Zip
- 132/PDT/2019/PT_MND.zip
- Download PDF
- 132/PDT/2019/PT_MND.pdf
Putusan Terkait
-
Kasasi : 2571 K/Pdt/2020
Peninjauan Kembali : 693 PK/Pdt/2022
Banding : 132/PDT/2019/PT MND
Statistik11364