1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. MAHKAMAH AGUNG
  4. Pidana Khusus
  5. Korupsi
  6. Kerugian Keuangan Negara

Putusan MAHKAMAH AGUNG
2787 K/Pid.Sus/2016

    Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2787 K/Pid.Sus/2016
    Tanggal 20 Maret 2017 — YAFET YIKWA;

    Nomor 2787 K/Pid.Sus/2016
    Tingkat Proses Kasasi
    Klasifikasi Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
    Kata Kunci Unsur melawan hukum; Kerugian negara di atas Rp 100.000.000
    Tahun 2017
    Tanggal Register —
    Lembaga Peradilan MAHKAMAH AGUNG
    Jenis Lembaga Peradilan MA
    Hakim Ketua Surya Jaya
    Hakim Anggota Leopold Luhut Hutagalung, Mohammad Askin
    Panitera M. Ikhsan Fathoni
    Amar Kabul
    Catatan Amar Kabul Kasasi JPU
    Tanggal Musyawarah 20 Maret 2017
    Tanggal Dibacakan 20 Maret 2017
    Kaidah Unsur melawan hukum merupakan anasir konstitutif setiap delik tanpa membedakan kualitasnya dan tergantung pada nilai kerugian negara yang terjadi serta penilaian hakim terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa. Unsur menyalahgunakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 juga termasuk unsur melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor
    Status Berkekuatan Hukum Tetap
    Abstrak Dalam perkara ini, judex factie membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dengan pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa bukanlah perbuatan melawan hukum dalam arti formal sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, tetapi merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 3 UU Tipikor. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa lebih tepat dikenakan Pasal 3 UU Tipikor. MA membatalkan pertimbangan hukum judex factie. Dalam pertimbangan hukumnya, MA berpendapat bahwa unsur melawan hukum merupakan anasir konstitutif setiap delik tanpa membedakan kualitasnya dan tergantung pada nilai kerugian negara yang terjadi serta penilaian hakim terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa. Unsur menyalahgunakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 juga termasuk unsur melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor.


407
165