1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. MAHKAMAH AGUNG
  4. Pidana Khusus
  5. Korupsi
  6. Kerugian Keuangan Negara

Putusan MAHKAMAH AGUNG
652 K/Pid.Sus/2018

    Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 652 K/Pid.Sus/2018
    Tanggal 7 Mei 2018 —Ir. H. ZULFADHLI, MM
    Nomor 652 K/Pid.Sus/2018
    Tingkat Proses Kasasi
    Klasifikasi Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
    Kata Kunci Perbuatan melawan atau menyalahgunakan kewenangan
    Tahun 2018
    Tanggal Register —
    Lembaga Peradilan MAHKAMAH AGUNG
    Jenis Lembaga Peradilan MA
    Hakim Ketua Artidjo Alkostar
    Hakim Anggota Lumme, H. Abdul Latif
    Panitera Dwi Sugiarto
    Amar Kabul
    Catatan Amar —
    Tanggal Musyawarah 7 Mei 2018
    Tanggal Dibacakan 7 Mei 2018
    Kaidah Perbuatan menyalahgunakan kewenangan sebagai species dari perbuatan melawan hukum yang sifatnya genus (umum) tidak ada hubungannya dengan jabatan atau kedudukan seseorang dalam melakukan perbuatan melawan hukum, lagi pula perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh setiap orang sebagai subyek hukum pribadi bersifat umum serta berlaku kepada siapa, yang tidak ada kaitannya dengan jabatan atau kedudukan, sepanjang ia mampu bertanggung jawab secara hukum.
    Status Berkekuatan Hukum Tetap
    Abstrak Dalam perkara ini, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi atas dana bantuan sosial yang dialokasi untuk KONI. Majelis Hakim tingkat pertama membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, dan menghukum Terdakwa menggunakan Pasal 3 UU Tipikor dengan alasan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagai species dari melawan hukum yaitu penyalahgunaan wewenang yang memiliki kekhususan yang khas walaupun inheren (tidak memeiliki perbedaan) dengan melawan hukum, sifat inheren penyalahgunaan wewenang dan melawan hukum tidaklah berarti apabila unsur melawan hukum terbukti, tidak secara mutatis mutandis penyalahgunaan wewenang terbukti, tetapi untuk sebaliknya unsur penyalahgunaan wewenang terbukti maka unsur melawan hukum tidak perlu dibuktikan lagi karena dengan sendirinya unsur melawan hukum telah terbukti. Mahkamah Agung membatalkan putusan judex factie. MA berpendapat bahwa unsur melawan hukum dalam perbuatan Terdakwa lebih tepat diterapkan, karena perbuatan menyalahgunakan kewenangan sebagai specis dari perbuatan melawan hukum yang sifatnya genus (umum) tidak ada hubungannya dengan jabatan atau kedudukan seseorang dalam melakukan perbuatan melawan hukum, lagi pula perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh setiap orang sebagai subyek hukum pribadi bersifat umum serta berlaku kepada siapa saja termasuk pada diri Terdakwa yang tidak ada kaitannya dengan jabatan atau kedudukan sepanjang ia mampu bertanggung jawab secara hukum.


1239
798