Putusan PT SAMARINDA
165/PDT/2020/PT SMR

Putusan PT SAMARINDA Nomor 165/PDT/2020/PT SMR
Tanggal 25 Nopember 2020 — Pembanding/Intervensi I : MUHAMMAD RIZAL RAMBE. SH., MH Diwakili Oleh : MUHAMMAD RIZAL RAMBE. SH., MH
Terbanding/Penggugat : KOPERASI UNIT DESA KUD PADAT KARYA
Terbanding/Tergugat I : GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
Terbanding/Tergugat II : BUPATI KUTAI KERTANEGARA

MENGADILI :

1. PEMBANDING I SEMULA PENGGUGAT INTERVENSI

2. PEMBANDING II SEMULA TERGUGAT I/TERGUGAT II INTERVENSI

3. PEMBANDING III SEMULA TERGUGAT II/TERGUGAT III INTERVENSI

- MEMPERBAIKI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SAMARINDA NOMOR 131/PDT.G/2018/PN SMR TANGGAL 14 NOPEMBER 2019 SEKEDAR MENGENAI AMARNYA, SEHINGGA AMAR SELENGKAPNYA BERBUNYI SEBAGAI BERIKUT :

I. DALAM PERKARA POKOK.

DALAM PROVISI :

• MENOLAK TUNTUTAN PROVISI DARI PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA;

DALAM EKSEPSI :

• MENOLAK EKSEPSI PARA TERGUGAT UNTUK SELURUHNYA;

DALAM POKOK PERKARA;

1. MENGABULKAN GUGATAN PENGGUGAT SEBAGIAN;

2. MENYATAKAN PERBUATAN PARA TERGUGAT MEMBUAT DAN MENERBITKAN :

• KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NO. 540.1744IUP-OP/MBPBAT/XII/2009 TANGGAL 11 DESEMBER 2009 KW KTN 2012 1744 OP;
• KEPUTUSAN TERGUGAT I MEMBUAT DAN MENERBITKAN SK. KEPALA BADAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 503/440/IUP-OP/BPPMD-PTSP/III/2016 TANGGAL 11 MARET 2016 TENTANG REVISI ATAS KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NO. 540/1744/IUP-OP/MB-PBAT/XII/2009 TANGGAL 11 DESEMBER 2009 KW KTN 2012 1744 OP TENTANG PERSETUJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) OPERASI KEPADA PT. ETAM MANUNGGAL JAYA;
• TERGUGAT I MEMBUAT DAN MENANDATANGANI KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINAI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 503/1881/IUP-OP/DPMPTSP/X/2017 TANGGAL 27 OKTOBER 2017 TENTANG PERSETUJUAN PENCIUTAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) OPERASI PRODUKSI PT. ETAM MANUNGGAL JAYA MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

3. MENYATAKAN HAK PT. ETAM MANUNGGAL JAYA YANG TIMBUL AKIBAT PERBUATAN PARA TERGUGAT ADALAH BATAL DEMI HUKUM;

4. MENYATAKAN PENGGUGAT BERHAK ATAS IUP OPERASI PRODUKSI YAKNI KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 503/790/IUP-OP/DPMPTSP/V/2017 TANGGAL 22 MEI 2017 TENTANG PERSETUJUAN PENYESUAIAN KUASA PERTAMBANGAN (KP) EKSPLOITASI MENJADI PENCIUTAN DAN PERPANJANGAN PERTAMA IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) OPERASI PRODUKSI KEPADA KUD PADAT KARYA, KODE WILAYAH PERTAMBANGAN KT. 101 BB 2015;

5. MEMERINTAHKAN KEPADA TERGUGAT I DENGAN KEWAJIBAN MENGEMBALIKAN HAK PENGGUGAT ATAS SISA WIUP SELUAS 74,5 HEKTAR DARI SEMULA SELUAS 100 HEKTAR PADA KODE WILAYAH PERTAMBANGAN KT. 101 BB 2015 DENGAN TITIK KOORDINAT SEBAGAI BERIKUT :

6. MENOLAK GUGATAN PENGGUGATSELAIN DAN SELEBIHNYA;

II. DALAM INTERVENSI.

DALAM EKSEPSI.

• MENOLAK EKSEPSI TERGUGAT INTERVENSI SELURUHNYA;

DALAM POKOK PERKARA.

• MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT INTERVENSI ;

III. DALAM PERKARA POKOK DAN INTERVENSI.

• MENGHUKUM :

1. PEMBANDING I SEMULA PENGGUGAT INTERVENSI

2. PEMBANDING II SEMULA TERGUGAT I/TERGUGAT II INTERVENSI

3. PEMBANDING III SEMULA TERGUGAT II/TERGUGAT III INTERVENSI

UNTUK MEMBAYAR ONGKOS PERKARA SECARA TANGGUNG RENTENG DALAM KEDUA TINGKAT PERADILAN, YANG DALAM TINGKAT BANDING DITETAPKAN RP.150.000,- (SERATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH).

MENGADILI :

1. Pembanding I semula Penggugat Intervensi

2. Pembanding II semula Tergugat I/Tergugat II Intervensi

3. Pembanding III semula Tergugat II/Tergugat III Intervensi

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 131/Pdt.G/2018/PN Smr tanggal 14 Nopember 2019 sekedar mengenai amarnya, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM PERKARA POKOK.

Dalam Provisi :

• Menolak tuntutan provisi dari Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi :

• Menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam pokok perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

2. Menyatakan perbuatan para Tergugat membuat dan menerbitkan :

• Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 540.1744IUP-OP/MBPBAT/XII/2009 tanggal 11 Desember 2009 kw ktn 2012 1744 OP;
• Keputusan Tergugat I membuat dan menerbitkan SK. Kepala Badan Perizinan Dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 503/440/IUP-OP/BPPMD-PTSP/III/2016 tanggal 11 Maret 2016 tentang Revisi Atas Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 540/1744/IUP-OP/MB-PBAT/XII/2009 tanggal 11 Desember 2009 kw ktn 2012 1744 OP tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Kepada PT. Etam Manunggal Jaya;
• Tergugat I membuat dan menandatangani Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinai Kalimantan Timur Nomor 503/1881/IUP-OP/DPMPTSP/X/2017 tanggal 27 Oktober 2017 tentang Persetujuan Penciutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT. Etam Manunggal Jaya merupakan perbuatan melawan hukum;

3. Menyatakan hak PT. Etam Manunggal Jaya yang timbul akibat perbuatan para Tergugat adalah batal demi hukum;

4. Menyatakan Penggugat berhak atas IUP Operasi produksi yakni Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Nomor 503/790/IUP-OP/DPMPTSP/V/2017 tanggal 22 Mei 2017 tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi Menjadi Penciutan dan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada KUD Padat Karya, kode wilayah pertambangan KT. 101 BB 2015;

5. Memerintahkan kepada tergugat I dengan kewajiban mengembalikan hak Penggugat atas sisa WIUP seluas 74,5 hektar dari semula seluas 100 hektar pada kode wilayah pertambangan KT. 101 BB 2015 dengan titik koordinat sebagai berikut :

6. Menolak gugatan Penggugatselain dan selebihnya;

II. DALAM INTERVENSI.

Dalam Eksepsi.

• Menolak Eksepsi Tergugat Intervensi seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara.

• Menolak gugatan Penggugat Intervensi ;

III. DALAM PERKARA POKOK DAN INTERVENSI.

• Menghukum :

1. Pembanding I semula Penggugat Intervensi

2. Pembanding II semula Tergugat I/Tergugat II Intervensi

3. Pembanding III semula Tergugat II/Tergugat III Intervensi

untuk membayar ongkos perkara secara tanggung renteng dalam kedua Tingkat Peradilan, yang dalam Tingkat Banding ditetapkan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).