1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. MAHKAMAH AGUNG
  4. Perdata Khusus
  5. PHI

Putusan MAHKAMAH AGUNG
1218 K/Pdt.Sus-PHI/2020

    Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1218 K/Pdt.Sus-PHI/2020
    Tanggal 7 Oktober 2020 — PT CITRA NUSANTRA MANDIRI SOLOK VS ANTONI AMKO
    Nomor 1218 K/Pdt.Sus-PHI/2020
    Tingkat Proses Kasasi
    Klasifikasi Perdata Khusus PHI
    Kata Kunci PHI
    Tahun 2020
    Tanggal Register —
    Lembaga Peradilan MAHKAMAH AGUNG
    Jenis Lembaga Peradilan MA
    Hakim Ketua Muh. Yunus Wahab
    Hakim Anggota Horadin Saragih, Sugiyanto
    Panitera Wigati Pujiningrum
    Amar Tolak Perbaikan
    Catatan Amar - Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT CITRA NUSANTRA MANDIRI SOLOK tersebut;- Memperbaiki amar Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Pdg tanggal 26 Juni 2020, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut: Dalam Provisi:- Menyatakan gugatan provisi Penggugat tidak dapat diterima;Dalam Eksepsi:- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;2. Menyatakan Pengumuman Pemberhentian (PHK) karyawan tanggal 26 Agustus 2019 bertentangan dengan hukum dan dinyatakan batal demi hukum;3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Penggugat oleh Tergugat sah menurut hukum sejak tanggal 16 Januari 2020;4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa:- Uang Pesangon:9 bulan x 2 x Rp3.200.000,00 = Rp57.600.000,00- Uang penghagaan masa kerja:4 bulan x Rp3.200.000,00 = Rp12.800.000,00+Sub Total = Rp70.400.000,00- Uang penggantian hak lainnya:15% x Rp70.400.000,00 = Rp10.560.000,00+Jumlah = Rp80.960.000,00Terbilang delapan puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah;5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan Surat Keterangan pernah bekerja pada PT Citra Nusantra Mandiri Solok kepada Penggugat;6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;- Membebankan biaya perkara kepada Negara;
    Tanggal Musyawarah 7 Oktober 2020
    Tanggal Dibacakan 7 Oktober 2020
    Kaidah —
    Status Berkekuatan Hukum Tetap
    Abstrak


186
49