Putusan PTA SEMARANG
365/Pdt.G/2020/PTA.Smg

Putusan PTA SEMARANG Nomor 365/Pdt.G/2020/PTA.Smg
Tanggal 15 Desember 2020 — Pembanding/Tergugat : Sri Haryono bin Suparno Harsono Diwakili Oleh : Sri Haryono bin Suparno Harsono
Terbanding/Penggugat : Darisa Puspitasari, A. Md binti Suharno

MENIMBANG, BAHWA PERMOHONAN BANDING YANG DIAJUKAN OLEH PEMBANDING TANGGAL 2 OKTOBER 2020, BERITA ACARA SIDANG DAN SURAT-SURAT LAINNYA TERNYATA TELAH DIAJUKAN DALAM TENGGANG WAKTU DAN MENURUT CARA-CARA SEBAGAIMANA DITENTUKAN DALAM PASAL 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 1947 TENTANG PERADILAN ULANGAN, MAKA OLEH KARENANYA PERMOHONAN BANDING PEMBANDING TERSEBUT DINYATAKAN DAPAT DITERIMA;

MENIMBANG, BAHWA MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING MEMPELAJARI DAN MEMERIKSA SECARA SEKSAMA KEBERATAN-KEBERATAN PEMBANDING DALAM MEMORI, TERBANDING DALAM KONTRA MEMORI DAN SURAT-SURAT LAINNYA YANG BERKAITAN DENGAN PERKARA INI, BERITA ACARA SIDANG DAN SALINAN RESMI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO NOMOR 704/PDT.G/2020/PA.SKH TANGGAL 22 SEPTEMBER 2020 MASEHI BERTEPATAN DENGAN TANGGAL 4 SHAFAR 1442 HIJRIAH, BEGITU JUGA MEMPERHATIKAN PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA YANG MEMUTUS PERKARA INI, MAKA MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING AKAN MEMPERTIMBANGKAN SEBAGAI BERIKUT:

MENIMBANG, BAHWA DARI KEBERATAN-KEBERATAN PEMBANDING DALAM MEMORI BANDINGNYA TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO NOMOR 704/PDT.G/2020/PA.SKH TANGGAL 22 SEPTEMBER 2020, MEMANG BERDASARKAN KETERANGAN DARI PARA SAKSI TERBANDING MAUPUN PEMBANDING, BAHWA FAKTA YANG DITERANGKAN DALAM PERSIDANGAN DIMANA TERBANDING PULANG KE RUMAH ORANG TUANYA, ALASANNYA PEMBANDING MEMPUNYAI WANITA IDAMAN YANG LAIN. DAN DARI SAKSI ADA YANG MELIHAT ANTARA PEMBANDING DAN TERBANDING PERNAH BERTENGKAR DAN SELAMA BERPISAH ANTARA PEMBANDING DAN TERBANDING TIDAK ADA KOMUNIKASI YANG MENGARAH PERBAIKAN DALAM RUMAH TANGGANYA;

MENIMBANG, BAHWA PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA DALAM PERTIMBANGAN HUKUMNYA SUDAH TEPAT DAN BENAR SEHINGGA PERTIMBANGAN TERSEBUT DIAMBIL ALIH MENJADI PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING, NAMUN MAJELIS TINGKAT BANDING MASIH PERLU MENAMBAH PERTIMBANGAN SEBAGAI BERIKUT :

MENIMBANG, BAHWA SEBAGAIMANA YANG TELAH DIPERTIMBANGKAN MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA BAHWA SEJAK BULAN JUNI 2020 HINGGA SEKARANG ANTARA PEMBANDING DAN TERBANDING TELAH BERPISAH DAN TIDAK BERKUMPUL LAGI DALAM SATU RUMAH;

MENIMBANG, BAHWA MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING SEPENDAPAT DENGAN ABSTRAK HUKUM YANG TERKANDUNG DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 379 K/AG/1995 TANGGAL 22 MARET 1997 BAHWA SUAMI ISTRI YANG TIDAK BERDIAM SATU RUMAH LAGI DAN TIDAK ADA HARAPAN UNTUK HIDUP RUKUN KEMBALI DALAM RUMAH TANGGA, MAKA RUMAH TANGGA TERSEBUT TELAH TERBUKTI RETAK DAN PECAH, SERTA TELAH MEMENUHI ALASAN PERCERAIAN SEBAGAIMANA YANG TERCANTUM DALAM PASAL 19 HURUF (F) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975;

MENIMBANG, BAHWA ATAS DASAR PERTIMBANGAN SEBAGAIMANA TERSEBUT DI ATAS MAKA, MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING BERPENDAPAT BAHWA RUMAH TANGGA ANTARA PEMBANDING DAN TERBANDING TELAH PECAH (MARIAGE BREAK DOWN) RUMAH TANGGA YANG SUDAH SEDEMIKIAN SULIT UNTUK DIPERSATUKAN KEMBALI. SEHINGGA TUJUAN RUMAH TANGGA SEBAGAIMANA DIKEHENDAKI PASAL 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TIDAK DAPAT DIWUJUDKAN DALAM RUMAH TANGGA PEMBANDING DAN TERBANDING JO. PASAL 3 KOMPILASI HUKUM ISLAM YAITU, RUMAH TANGGA YANG SAKINAH MAWADDAH WA RAHMAH;

MENIMBANG, BAHWA BERDASARKAN PERTIMBANGAN-PERTIMBANGAN DI ATAS, MAKA PUTUSAN MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA YANG MENGABULKAN GUGATAN PENGGUGAT/TERBANDING DAPAT DIKUATKAN;

MENIMBANG, BAHWA UNTUK KEPENTINGAN DAN KEBUTUHAN ANAK MAKA, MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING SEPENDAPAT DENGAN ABSTRAK HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI. NOMOR 280 K/AG/2004 TANGGAL 10 NOPEMBER 2004 YANG PADA POKOKNYA : APABILA TELAH TERJADI PERCERAIAN, MAKA AKIBAT PERCERAIAN HARUS DITETAPAKAN SESUAI DENGAN KEBUTUHAN MINIMAL BERDASARKAN KEPASTIAN DAN KEADILAN, DAN UNTUK MENJAMIN KEPASTIAN DAN MASA DEPAN ANAK PERLU DITETAPAKAN KEWAJIBAN SUAMI UNTUK MEMBIAYAI NAFKAH ANAK-ANAKNYA;

MENIMBANG, BAHWA BERDASAR ABSTRAK HUKUM MAHKAMAH AGUNG RI. TERSEBUT, MAKA BESARAN NAFKAH ANAK AGAR PERKEMBANGAN ANAK TIDAK TERGANGGU DALAM ARTI AGAR ANAK BISA BERKEMBANG SECARA WAJAR BAIK JASMANI MAUPUN ROHANI HARUS DIDASARKAN KEPADA KEBUTUHAN ANAK NOMINAL SESUAI DENGAN KEPATUTAN DAN KEADILAN;

MENIMBANG, BHWA PEMBANDING DAN TERBANDING SELAMA BERUMAH TANGGA TELAH DIKARUNIAI DUA ORANG ANAK, YAITU:

1. HAYUMISHA MAJETA RAJNAKAMILA BINTI SRI HARYONO, LAHIR 22 MARET 2008/UMUR 12 TAHUN;
2. SATRIA ABRISAM CAESAR FAEYZA BIN SRI HARYONO, LAHIR 3 JANUARI 2012/UMUR 8 TAHUN.

MENIMBANG, BAHWA BERDASARKAN KETERANGAN SAKSI TERGUGAT YANG DIMUAT DALAM BERITA ACARA PERSIDANGAN HALAMAN 79, BAHWA PEMBANDING BIASA MENGIRIMI NAFKAH UNTUK ISTRI (TERBANDING) DAN ANAK-ANAKNYA SETIAP BULAN SEKITAR RP40.000.000,00 (EMPAT PULUH JUTA RUPIAH);

MENIMBANG, BAHWA MESKIPUN TERBANDING DALAM GUGATANNYA TIDAK MENGAJUKAN NAFKAH UNTUK ANAK TETAPI HUKUM MEWAJIBKAN SEORANG AYAH TETAP BERKEWAJIBAN UNTUK MEMBERI NAFKAN KEPADA ANAK ATAU ANAK-ANAKNYA. DAN BAHKAN PENGADILAN DAPAT MENETAPKAN BESARNYA NAFKAH ANAK YANG HARUS DITANGGUNG OLEH AYAHNYA (PEMBANDING) PASAL 80 HURUF 9C), MENYATAKAN BAHWA SUAMI WAJIB MENYEDIAKAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI ANAK;

MENIMBANG, BAHWA BERDASARKAN PASAL DI ATAS DAN JUGA MEMPERTIMBANGKAN KEMAMPUAN DARI AYAHNYA MAKA MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING MENETAPKAN BESARNYA NAFKAH 2 (DUA) ORANG ANAK TERSEBUT SETIAP BULANNYA SEJUMLAH RP4.000.000,00 (EMPAT JUTA RUPIAH) DILUAR BIAYA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN;

MENIMBANG, BAHWA SESUAI PERTIMBANGAN DIATAS, MAKA MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING MENGHUKUM PEMBANDING UNTUK MEMBAYAR NAFKAH KEDUA ANAK TERSEBUT DAN DIBAYARKAN MELALUI TERBANDING SEBAGAI IBU KANDUNGNYA YANG PEMBAYARAN INI BERLAKU TERHITUNG SEJAK PUTUSAN PERKARA INI MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP (IN KRACHT VAN GEWIJSDE);

MENIMBANG, BAHWA UNTUK MENGANTISIPASI PERTUMBUHAN ANAK YANG SEMAKIN BESAR DAN SEMAKIN BERTAMBAH PULA KEBUTUHAN DAN PERKEMBANGAN ANAK, MAKA MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING MEMANDANG PERLU UNTUK MENAMBAH BIAYA PEMELIHARAAN KEDUA ANAK TERSEBUT SETIAP TAHUN SEBESAR 10 % (SEPULUH PERSEN) SAMPAI KEDUA ANAK TERSEBUT DEWASA BERUMUR 21 TAHUN ATAU MAMPU MANDIRI;

MENIMBANG, BAHWA BERDASARKAN PERTIMBANGAN-PERTIMBANGAN SEBAGAIMANA TERSEBUT DI ATAS, MAKA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO NOMOR 704/PDT.G/2020/PA.SKH TANGGAL 22 SEPTEMBER 2020 MILADIYAH BERTEPATAN DENGAN TANGGAL 4 SHAFAR 1442 HIJRIAH, TIDAK DAPAT DIPERTAHANKAN LAGI DAN HARUS DIBATALKAN. SELANJUTNYA MAJELIS TINGKAT BANDING AKAN MENGADILI SENDIRI YANG UNTUK SELENGKAPNYA, SEBAGIMANA AMAR DI BAWAH INI;

MENIMBANG, BAHWA PERKARA A QUO TERMASUK SENGKETA DALAM BIDANG PERKAWINAN, MAKA BERDASAR PASAL 89 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA YANG TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 DAN PERUBAHAN KEDUA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 50 TAHUN 2009, MAKA BIAYA PERKARA INI PADA TINGKAT PERTAMA DIBEBANKAN KEPADA PENGGUGAT DAN PADA TINGKAT BANDING DIBEBANKAN PEMBANDING;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding tanggal 2 Oktober 2020, berita acara sidang dan surat-surat lainnya ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka oleh karenanya permohonan banding Pembanding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan memeriksa secara seksama keberatan-keberatan Pembanding dalam memori, Terbanding dalam kontra memori dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, berita acara sidang dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 704/Pdt.G/2020/PA.Skh tanggal 22 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1442 Hijriah, begitu juga memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya terhadap Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 704/Pdt.G/2020/PA.Skh tanggal 22 September 2020, memang berdasarkan keterangan dari para saksi Terbanding maupun Pembanding, bahwa fakta yang diterangkan dalam persidangan dimana Terbanding pulang ke rumah orang tuanya, alasannya Pembanding mempunyai wanita idaman yang lain. Dan dari saksi ada yang melihat antara Pembanding dan Terbanding pernah bertengkar dan selama berpisah antara Pembanding dan Terbanding tidak ada komunikasi yang mengarah perbaikan dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun Majelis Tingkat Banding masih perlu menambah pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa sejak bulan Juni 2020 hingga sekarang antara Pembanding dan Terbanding telah berpisah dan tidak berkumpul lagi dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa ?Suami istri yang tidak berdiam satu rumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975?;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga antara Pembanding dan Terbanding telah pecah (mariage break down) rumah tangga yang sudah sedemikian sulit untuk dipersatukan kembali. Sehingga tujuan rumah tangga sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu, rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan dan kebutuhan anak maka, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan abstrak hukum Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004 yang pada pokoknya : ?Apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapakan sesuai dengan kebutuhan minimal berdasarkan kepastian dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapakan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya?;

Menimbang, bahwa berdasar abstrak hukum Mahkamah Agung RI. tersebut, maka besaran nafkah anak agar perkembangan anak tidak terganggu dalam arti agar anak bisa berkembang secara wajar baik jasmani maupun rohani harus didasarkan kepada kebutuhan anak nominal sesuai dengan kepatutan dan keadilan;

Menimbang, bhwa Pembanding dan Terbanding selama berumah tangga telah dikaruniai dua orang anak, yaitu:

1. Hayumisha Majeta Rajnakamila binti Sri Haryono, lahir 22 Maret 2008/umur 12 tahun;
2. Satria Abrisam Caesar Faeyza bin Sri Haryono, lahir 3 Januari 2012/umur 8 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat yang dimuat dalam berita acara persidangan halaman 79, bahwa Pembanding biasa mengirimi nafkah untuk istri (Terbanding) dan anak-anaknya setiap bulan sekitar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun Terbanding dalam gugatannya tidak mengajukan nafkah untuk anak tetapi hukum mewajibkan seorang ayah tetap berkewajiban untuk memberi nafkan kepada anak atau anak-anaknya. Dan bahkan Pengadilan dapat menetapkan besarnya nafkah anak yang harus ditanggung oleh ayahnya (Pembanding) Pasal 80 huruf 9c), menyatakan bahwa suami wajib menyediakan biaya pendidikan bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal di atas dan juga mempertimbangkan kemampuan dari ayahnya maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan besarnya nafkah 2 (dua) orang anak tersebut setiap bulannya sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menghukum Pembanding untuk membayar nafkah kedua anak tersebut dan dibayarkan melalui Terbanding sebagai ibu kandungnya yang pembayaran ini berlaku terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde);

Menimbang, bahwa untuk mengantisipasi pertumbuhan anak yang semakin besar dan semakin bertambah pula kebutuhan dan perkembangan anak, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah biaya pemeliharaan kedua anak tersebut setiap tahun sebesar 10 % (sepuluh persen) sampai kedua anak tersebut dewasa berumur 21 tahun atau mampu mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 704/Pdt.G/2020/PA.Skh tanggal 22 September 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1442 Hijriah, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan. Selanjutnya Majelis Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang untuk selengkapnya, sebagimana amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasar Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan Pembanding;