1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. MAHKAMAH AGUNG
  4. Perdata Khusus
  5. PHI

Putusan MAHKAMAH AGUNG
132 K/Pdt.Sus-PHI/2020

    Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 132 K/Pdt.Sus-PHI/2020
    Tanggal 24 Februari 2020 — PT PERTAMINA EP CEPU ALAS DARA KEMUNING (PT PERTAMINA EP CEPU ADK) VS 1. ARI TRIANSA, DKK
    Nomor 132 K/Pdt.Sus-PHI/2020
    Tingkat Proses Kasasi
    Klasifikasi Perdata Khusus PHI
    Kata Kunci PHI
    Tahun 2020
    Tanggal Register —
    Lembaga Peradilan MAHKAMAH AGUNG
    Jenis Lembaga Peradilan MA
    Hakim Ketua H. Hamdi
    Hakim Anggota H. Dwi Tjahyo Soewarsono, H. Fauzan
    Panitera Rudi Rafli Siregar
    Amar Tolak Perbaikan
    Catatan Amar 1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT PERTAMINA EP CEPU ALAS DARA KEMUNING (PT PERTAMINA EP CEPU ADK) tersebut;2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 90/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jkt.Pst., tanggal 29 Agustus 2019, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:Dalam Konvensi:Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;2. Menyatakan ?Putus? hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan ini diucapkan;3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai kepada Para Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp597.015.628,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh juta lima belas ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah rupiah), masing-masing sebagai berikut:No Para Penggugat Nama Kompensasi PHK1 Penggugat I Ari Triansa Rp400.607.486,42 Penggugat II Dicky Irawan Rp196.408.159,6Total Rp597.015.646,004. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya; Dalam Rekonvensi;- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;Dalam Konvensi dan Rekonvensi:- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
    Tanggal Musyawarah 24 Februari 2020
    Tanggal Dibacakan 24 Februari 2020
    Kaidah —
    Status Berkekuatan Hukum Tetap
    Abstrak


368
135