- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keputusan Pimpinan Daerah Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Kota Padang No.045/LKAAM-PDG/IV/2018, tanggal 23 April 2018, tentang Pengukuhan Struktur Personalia Dewan Pertimbangan Adat, Pucuk Undang dan Pengurus Harian KAN Lubuk Kilangan Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang Masa Bakti 2018-2023;
- Menyatakan sah Penggugat 1 sebagai Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Kilangan dan Penggugat 2 sebagai Sekretaris Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Kilangan masa bakti 2018-2023, berikut jajaran kepengurusan yang dibawahnya;
- Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah menguasai Kantor KAN Lubuk Kilanganyang terletak di jalan Raya Ulu Gadut RT.01/Rw.06, Kelurahan Banda Buek, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang beserta fasilitas kantor yang ada didalamnya semenjak tahun 2017 (setelah berakhirnya masa bakti/masa kepemimpinan Tergugat sebagai Ketua KAN Lubuk Kilangan) adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);
Putusan PN PADANG Nomor 213/Pdt.G/2019/PN Pdg |
|
Nomor | 213/Pdt.G/2019/PN Pdg |
Tingkat Proses | Pertama |
Klasifikasi |
Perdata Perdata Perbuatan Melawan Hukum |
Kata Kunci | Perbuatan Melawan Hukum |
Tahun | 2020 |
Tanggal Register | 3 Desember 2019 |
Lembaga Peradilan | PN PADANG |
Jenis Lembaga Peradilan | PN |
Hakim Ketua | Hakim Ketua Yuzaida |
Hakim Anggota | Br Hakim Anggota Ade Zulfina Sari, Hakim Anggota Asni Meriyenti |
Panitera | Panitera Pengganti: Agustini |
Amar | Lain-lain |
Amar Lainnya | DIKABULKAN SEBAGIAN |
Catatan Amar |
MENGADILI: DALAM EKSEPSI: DALAM POKOK PERKARA: 5. Menghukum Tergugat menyerahkan kantor KAN Lubuk Kilangan yang terletak di Jalan Raya Ulu Gadut Rt.01/Rw.06 Kelurahan Banda Buek, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang kepada Penggugat selaku Ketua KAN Lubuk Kilangan masa bakti 2018-2023 beserta jajarannya secara sukarela, dan kalau engkar melalui upaya paksa dengan bantuan Polisi dan Alat negara lainnya; 6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan apabila Para Tergugat ingkar dalam melaksanakan putusan atas perkara ini setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde); 7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp866.000,00 (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah); 8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya |
Tanggal Musyawarah | 16 September 2020 |
Tanggal Dibacakan | 16 September 2020 |
Kaidah | — |
Abstrak |
Lampiran
- Download Zip
- 213/Pdt.G/2019/PN_Pdg.zip
- Download PDF
- 213/Pdt.G/2019/PN_Pdg.pdf
Putusan Terkait
-
Kasasi : 2552 K/Pdt/2021
Pertama : 213/Pdt.G/2019/PN Pdg
Statistik166317