1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN SORONG
  4. Perdata
  5. Perbuatan Melawan Hukum

Putusan PN SORONG
90/Pdt.G/2019/PN Son

    Putusan PN SORONG Nomor 90/Pdt.G/2019/PN Son
    Tanggal 14 Desember 2020 — 1. Nama :Ny. FATMA AMBON Kewarganegaraan :Indonesia Pekerjaan : Swasta Alamat :Jl. Ahmad Yani Kompleks Perikanan No. 4 Kota Sorong. 2. Nama : M. HUSEIN ALFIAN Kewarganegaraan :Indonesia Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) Alamat :Jl. Ahmad Yani Kompleks Perikanan No. 4 Kota Sorong. 3. Nama : GAHRAL ADIANSYAH ABDULLAH Kewarganegaraan : Indonesia Pekerjaan : Swasta/Karyawan PT. Cahaya Perdana Transalam Batam Alamat : Jl. Ahmad Yani Kompleks Perikanan No. 4 Kota Sorong. 4. Nama : FENNY THALIA ZUBAIDAH Kewarganegaraan : Indonesia Pekerjaan : Swasta/PT. Sampoerna Sudirman Jakarta Alamat :Jl. Ahmad Yani Kompleks Perikanan No. 4 Kota Sorong. 5. Nama : M. ALGIFARI Kewarganegaraan :Indonesia Pekerjaan : - Alamat :Jl. Ahmad Yani Kompleks Perikanan No. 4 Kota Sorong. Untuk selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai : PENGGUGAT I, II, III, IV, dan V atau PENGGUGAT; Masing-masing dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya HARIS NURLETTE,S.H.,M.H Advokat dan Penasihat hukum yang beralamat di Jalan Angsa No. 27, RT.004/RW.002, Kelurahan Malaingkedi, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 11/PMH-SRG/IX/2019 tertanggal Sorong, 20 September 2019, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I, II, III, IV, dan V atau PENGGUGAT Melawan 1. Kementerian Kelautan dan Perikanan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Negeri Sorong, bertempat tinggal di Jalan Jend. Ahmad Yani No. 34 Klaligi Kota Sorong, selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT I. 2. Pemerintah RI Cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia di Jakarta, Cq. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua Barat di Manokwari, Cq Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Sorong, bertempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman Kota Sorong selanjutnya disebut; TERGUGAT II 3. Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta, Cq. Gubernur Provinsi Papua Barat di Manokwari, Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Sorong, bertempat tinggal di Jalan Klamono Aimas II Km. 24 Kabupaten Sorong, selanjutnya disebut : TURUT TERGUGAT.
    Nomor 90/Pdt.G/2019/PN Son
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Perdata Perbuatan Melawan Hukum
    Kata Kunci
    Tahun 2020
    Tanggal Register 23 September 2019
    Lembaga Peradilan PN SORONG
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua Willem Marco Erari
    Hakim Anggota Donald F. Sopacua, Dedy L Sahusilawane
    Panitera S.sos., Dahliani
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya TINGKAT I : PERDATA : KABUL SEBAGIAN
    Catatan Amar M E N G A D I L IDALAM PROVISIMenolak tuntutan Provisi Para Penggugat;DALAM KONVENSIDALAM EKSEPSIMenolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;DALAM POKOK PERKARA1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;2. Menyatakan PENGGUGAT beserta anak-anaknya adalah ahli waris yang sah dari Alm. Ir. Zulkifli Bugis; 3. Menyatakan PENGGUGAT beserta anak-anaknya selaku pemilik dan berhak atas tanah dan bangunan objek sengketa seluas 200 m2 (kurang lebih dua ratus meter persegi) yang terletak di jalan Jend. Ahmad Yani Kompleks Perikanan adalah pemilik sah, dengan batas-batas sebagai berikut : - Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Ahmad Yani - Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Dinas Bpk. Beni Mairuhu- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Kel. John Simaela - Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Dinas Drs. Abu Darda 4. Menyatakan secara hukum Surat Keputusan TURUT TERGUGAT Nomor : 225 tahun 2000 tentang Penetapan Status Rumah Negara Milik Pemerintah Kabupaten Sorong sebagai Rumah Negara Golongan III dan Keputusan Bupati Sorong Nomor : 79 tahun 2008 tentang Penyerahan Hak Atas Tanah dan Bangunan Rumah Negara Golongan III Milik Pemerintah Kabupaten Sorong kepada Pemegang Surat Ijin Penghunian Rumah Dinas, adalah sah menurut hukum; 5. Menyatakan proses Penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 00175, dengan surat ukur Nomor : 39/KLDMK/1998 atas nama TERGUGAT I/Departemen Pertanian (KKP), yang diterbitkan oleh TERGUGAT II dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (cacat hukum);6. Menghukum TERGUGAT I dan II untuk membayar kerugian yang dalami PENGGUGAT baik secara materil maupun immaterial ditaksir seniai Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah); 7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;DALAM REKONVENSIMenolak Gugatan Penggugat Rekonvensi, Tergugat I dalam Konvensi DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI Menghukum Tergugat I Konvensi Penggugat dalam Rekonvensi dan Tergugat II untuk membayar ongkos perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp 3.196 000,- (tiga juta seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) ;
    Tanggal Musyawarah 11 Desember 2020
    Tanggal Dibacakan 14 Desember 2020
    Kaidah —
    Abstrak

  • Putusan terkait tidak ada

242
54