Putusan PN PADANG
31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pdg

Putusan PN PADANG Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pdg
Tanggal 6 Januari 2021 — Penuntut Umum:
SATRIA LERINO,SH
Terdakwa:
2.DESVI ANDI BIN AMRIS Pgl ANDI
3.HALMI Bin ZUBIR Pgl AL

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa I. Desvi Andi Bin Amris Pgl Andi dan Terdakwa II. Halmi Bin Zubir Pgl Al, terbukti melakukan perbuatan yang di dakwakan tetapi bukan merupakan tindak Pidana korupsi;
2. Melepaskan Terdakwa I. Desvi Andi Bin Amris Pgl Andi dan Terdakwa II. Halmi Bin Zubir Pgl Al oleh Karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan Terdakwa I. Desvi Andi Bin Amris Pgl Andi dan Terdakwa II. Halmi Bin Zubir Pgl Al segera di bebaskan dari Tahanan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa I. Desvi Andi Bin Amris Pgl Andi dan Terdakwa II. Halmi Bin Zubir Pgl Al dalam kemampuan, kekdudukan, Harkat serta Martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   1. 1 ( satu ) buah buku Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2017 ( Buku I );
   2. 1 ( satu ) lembar asli / foto copy hasil penilaian barang atas sensus barang milik daerah Kota Payakumbuh yang dikeluarkan oleh PT. INDOPROFITA KONSULTAMA;
   3. 1 ( satu ) rangkap asli / foto copy Berita Acara Serah Terima Nomor : 900 / 22 / BKD / ASET / 2017;
   4. 1 ( satu ) rangkap asli / foto copy catatan aset atau Kartu Inventaris Barang Badan Kesbang dan PBD tahun 2012 s/d 2013;
   5. 1 ( satu ) rangkap asli / foto copy catatan aset atau Kartu Inventaris Barang Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2014 s/d 2016;
   6. 1 ( satu ) rangkap asli / foto copy catatan aset atau Kartu Inventaris Barang Sat Pol PP dan Pemadam Kebakaran tahun 2017 s/d 2018;
   7. 1 ( satu ) rangkap asli / foto copy surat Nomor : 973 / 1726 / BKD / PYK / 2017, tanggal 9 Oktober 2017, perihal usulan pemusnahan aset tidak bermanfaat SKPD;
   8. 1 ( satu ) rangkap asli / foto copy surat Nomor : 300 / Pol PP-PK / Pyk / 2017, tanggal 28 Desember 2017, perihal pengiriman usulan penghapusan aset tidak bermanfaat;
   9. 1 ( satu ) rangkap asli / foto copy Notulen Rapat Pemusnahan dan Pemindah tanganan BMD pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018;
   10. 1 ( satu ) rangkap asli / foto copy surat nomor : 900 / 407 / BKD-PYK / 2018 tanggal 27 Februari 2018, perihal permohonan pemeriksaan khusus;
   11. 1 ( satu ) rangkap asli / foto copy surat nomor : 900 / 34 / BKD-2019, tanggal 15 Januari 2019 tentang permohonan pemeriksaan khusus atas hasil rapat pemusnahan BMD;
   12. 1 (satu) rangkap asli/foto copy laporan hasil pemeriksaan khusus terhadap hilangnya 1 (satu) unit mobil damkar pada OPD Pol PP dan Pemadam Kebakaran;
   13. 1 (satu) rangkap asli/foto copy SK Pengangkatan pertama PNS an. AHDION;
   14. 1 (satu) rangkap asli/foto copy SK Pengangkatan pertama PNS an. DESVI ANDI;
   15. 1 (satu) rangkap asli/foto copy SK Pengangkatan pertama PNS an. HALMI;
   16. 1 (satu) rangkap asli/foto copy SK Jabatan AHDION selaku Kepala UPT Pemadam Kebakaran;
   17. 1 (satu) rangkap asli/foto copy SK terakhir AHDION, DESVI ANDI dan HALMI;
   18. 1 (satu) ragkap asli/foto copy Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 87 tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah;
   19. 1 (satu) rangkap asli/foto copy Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
   20. 1 (satu) rangkap asli/foto copy hasil penilaian KJJP tentang penilaian terhadap hilangnya BMD Pemko Payakumbuh berupa 1 (satu) unit mobil damkar jenis Isuzu TX Tahun 1980;
   21. 1 (satu) rangkap asli/ foto copy surat setoran Nomor: 0144/BKD/10-19 tanggal 07 Oktober 2019 senilai Rp.9.814.000,- (sembilan juta delapan ratus empat belas ribu rupiah);
   22. 1 (satu) rangkap asli/ foto copy surat keterangan tanggung jawab mutlak (SKTJM) atas nilai kerugian daerah sebesar Rp.9.814.000,- (sembilan juta delapan ratus empat belas ribu rupiah);
   23. 1 (satu) rangkap asli foto/copy buku inventaris Kota Payakumbuh tahun 2016 s/d 2018.

Dikembalikan ke Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Ahdion Bin Agus Salim Pgl Dion

1. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri PadangKelas IA pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 oleh Khairulludin, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Emria Fitriani, S.H., M.H dan Elisya Florence, S.H, M.H. (Hakim-hakimAd Hoc) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Rimson Situmorang,S.H.,M.H Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA , serta dihadiri oleh Zulkifli, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh dan Para Terdakwa;