Putusan PN IDI
168/Pid.Sus/2020/PN Idi

Putusan PN IDI Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Idi
Tanggal 3 Desember 2020 — Penuntut Umum:
HARRY ARFHAN, S.H
Terdakwa:
M. KASEM BIN ABDULLAH

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Kasem Bin Abdullah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana mati;
3. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

• 1 (satu) buah karung goni plastik warna putih berisikan 20 (dua puluh) bungkusan plastik berwarna emas masing-masing bertuliskan Quanyinwang berisikan plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 19.850 (sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh) gram;
• 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung warna biru Model SM-B310E, Nomor Kontak 082276220302;
• 1 (satu) unit telepon genggam merk Maxtron warna biru-orange Model C-31, Nomor Kontak 082386747632;
• 1 (satu) buah karung goni plastik warna putih-hijau berisikan 25 (dua puluh lima) bungkusan plastik berwarna emas masing-masing bertuliskan Quanyinwang berisikan plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 25.805 ( dua puluh lima ribu delapan ratus lima) gram;
• 1 (satu) unit telepon genggam merk Meizu warna hitam, Nomor Kontak 082363697273;
• 1 (satu) buah plastik warna hijau;
• 1 (satu) unit GPS merk Garmin etrex 10 warna kuning ? hitam;
• 1 (satu) unit Telepon Genggam Satelit Merk Thuraya Model XT-LI warna abu-abu, Nomor Kontak +8821668820253;
• 1 (satu) buah pengisi daya warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

• 1 (satu) unit Bot warna hijau;
• 1 (satu) unit bot warna merah-biru.
• 1 (satu) unit Bot warna merah-hijau;
• 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BL 5803 DCG Nomor Mesin: JFZ1E1177915, Nomor Rangka: MH1JFZ110GK176442;

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada negara;