1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN MEDAN
  4. Perdata Khusus
  5. Parpol

Putusan PN MEDAN
787/Pdt.Sus-Parpol/2020/PN Mdn

    Putusan PN MEDAN Nomor 787/Pdt.Sus-Parpol/2020/PN Mdn
    Tanggal 30 Maret 2021 — Penggugat Mara Jaksa Harahap, S.Ag., M.A. =LAWAN= Tergugat MAJELIS TAHKIM PARTAI KEADILAN SEJAHTERA Cq. Dr. HIDAYAT NUR WAHID, Dkk.
    Nomor 787/Pdt.Sus-Parpol/2020/PN Mdn
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Perdata Khusus Parpol
    Kata Kunci
    Tahun 2021
    Tanggal Register 25 Nopember 2020
    Lembaga Peradilan PN MEDAN
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua Immanuel
    Hakim Anggota Sihol Boang Manalu, Eliwarti
    Panitera Parlin Halomoan Harahap
    Amar Kabul
    Catatan Amar M E N G A D I L I DALAM EKSEPSI- Menyatakan Eksepsi para Tergugat tidak dapat diterima;DALAM PROVISI- Menyatakan gugatan Provisi Penggugat tidak dapat diterimaDALAM POKOK PERKARA1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; 2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) terhadap Penggugat;3. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Putusan Tergugat III Nomor: 01/IV/Perk.MS/DSW/PKS-SU/2019 tertanggal 28 April 2019 tentang Penurunan Status Keanggotaan dari Dewasa menjadi Pemula;4. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat seluruh perbuatan atau keputusan Tergugat I (Majelis Tahkim PKS) terkait proses pemeriksaan dan persidangan Penggugat;5. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Putusan Tergugat I Nomor: 8/PUT/MT-PKS/2020, tertanggal 16 September 2020 tentang Pemberhentian dari keanggotan Partai sebagai Anggota Partai Keadilan Sejahtera dan sekaligus dilakukan Proses Pergantian Antar Waktu (PAW) dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara Periode 2019-2024;6. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Tergugat IV nomor: 102/K/PMH/AB-PKS/1442 tertanggal 25 September 2020 tentang Permohonan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provindi Sumatera Utara asal PKS ;7. Memerintahkan Tergugat III untuk mencabut Putusan Nomor: 01/IV/Perk.MS/DSW/ PKS-SU/2019 tertanggal 28 April 2019 tentang Penurunan Status Keanggotaan dari Dewasa menjadi Pemula;8. Memerintahkan Tergugat I untuk Mencabut Putusan Nomor: 8/PUT/MT-PKS/2020 tentang Pemberhentian Penggugat dari semua jenjang keanggotaan Partai Keadilan Sejahtera tertanggal 16 September 2020;9. Memerintahkan Tergugat IV untuk mencabut Surat Permohonan nomor: 102/K/PMH/AB-PKS/1442 25 September 2020 tentang Permohonan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Perioden 2019-2024;10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;11. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.628.000,- (satu juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
    Tanggal Musyawarah 30 Maret 2021
    Tanggal Dibacakan 30 Maret 2021
    Kaidah —
    Abstrak
  • Download Zip
  • —
  • Download PDF
  • —


749
227