1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN JAYAPURA
  4. Pidana Umum
  5. Pemerasaan dan Pengancaman

Putusan PN JAYAPURA
224/Pid.B/2020/Pn Jap

    Putusan PN JAYAPURA Nomor 224/Pid.B/2020/Pn Jap
    Tanggal 24 September 2020 —Pidana - Yowel Manggaprouw, S.Th
    Nomor 224/Pid.B/2020/Pn Jap
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Pidana Umum Pemerasaan dan Pengancaman
    Kata Kunci - secara melawan hukum bersama-sama memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan
    Tahun 2020
    Tanggal Register 8 Juli 2020
    Lembaga Peradilan PN JAYAPURA
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua Eddy Soeprayitno S. Putra
    Hakim Anggota Mathius, Jimmy Wally
    Panitera - Hennis Puspita Sari
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya HUKUM
    Catatan Amar MENGADILI:1. Menyatakan Terdakwa YOWEL MANGGAPROUW, S.Th telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?secara melawan hukum bersama-sama memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan sebagaimana diatur dalam pasal 335 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan); 3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari masa selama terdakwa ditangkap dan ditahan;4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;5. Menetapkan barang bukti berupa:- 1 (satu) lembar ?Surat Pernyataan Pengakuan Hak atas tanah? dari Laban Mahbi Hamadi kepada Slamet Haryono Kho tanggal 03 Oktober 2016;- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pelunasan kompensasi kepada keluarga Mahbi Hamadi sebesar Rp. 50.000.000,- tanggal 10 Maret 2017;- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembukaan palang kantor PT. BIP kepada keluarga Mahbi Hamadi sebesar Rp. 25.000.000,- tanggal 3 September 2016;- 1 (satu) lembar kwitansi panjar I pelepasan tanah seluas 50 x 50 M2 kepada keluarga Mahbi Hamadi sebesar Rp. 15.000.000,- tanggal 3 Oktober 2016;-- 1 (satu) lembar kwitansi panjar ke II pelepasan tanah kepada keluarga Mahbi Hamadi sebesar Rp. 5.000.000,- tanggal 6 Oktober 2016;- 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan hak atas tanah adat kepada keluarga Mahbi Hamadi sebesar Rp. 5.000.000,- tanggal 7 Oktober 2016;- 1 (satu) lembar surat ?pemberitahuan ganti rugi lahan? ditujukan kepada Direktur PT. Bumi Irian Perkasa yang dibuat oleh Terdakwa YOWEL MANGGAPROUW dan ditanda tanganinya bersama Sdr. LABAN MAHBY HAMADI tanggal 09 Oktober 2019;- 1 (satu) lembar ?Surat Pernyataan? dari LABAN M HAMADI kepada KENAN SIPAYUNG, SP/PT. BIP. tanggal 3 September 2016;- Surat Nomor : 009/S.PM/DPC-BPAN AI/JPR/XI/2019 tanggal 12 November 2019 Perihal : Mohon Segera Kosongkan Lokasi yaitu surat yang dibuat dan ditandatangani oleh YOWEL MANGGAPROUW, S.Th mengatasnamakan Aliansi Indonesia Badan Penelitian Aset Negara yang ditujukan kepada Direktur PT. Skyline Kurnia / CV. Bintang Mas;- 1 (satu) buah plang spanduk ukuran 2 x 4 meter bertuliskan Badan Peneliti Aset Negara Komite Eksekutif Aliansi Indonesia Kabupaten Jayapura;- 1 (satu) buah plang spanduk ukuran 1 x 2 meter bertuliskan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Aliansi Indonesia? Revolusi Mental bersama lembaga aliansi Indonesia;- 1 (satu) buah plang spanduk berukuran 1 x 2 meter bertuliskan Aliansi Indonesia Lahan Konsensi yang didapat dengan merampas tanah rakyat dan yang produktif harus dikembalikan;- 1 (satu) buah plang spanduk berukuran 2 x 2 meter bertuliskan Surat Pernyataan Pengakuan Hak;- 1 (satu) buah plang spanduk berukuran 2 x 1 meter bertuliskan Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Jayapura Komite Eksekutif Badan Peneliti Aset Negara Aliansi Indonesia;- 1 (satu) buah plang spanduk berukuran 2 x 1 meter bertuliskan mengajak seluruh petinggi negara TNI/POLRI, BUMN, Pengusaha dan Masyarakat Indonesia pada umumnya mari kita Stop dan Cegah Pungutan Liar, korupsi, kolusi, nepotisme dan narkoba;- 1 (satu) buah plang spanduk berukuran 2 x 4 meter tertulis Badan Peneliti Aset Negara Komite Eksekutif Aliansi Indonesia Kab. Jayapura;Tetap terlampir dalam berkas perkara.6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
    Tanggal Musyawarah 24 September 2020
    Tanggal Dibacakan 24 September 2020
    Kaidah —
    Abstrak

  • Putusan terkait tidak ada

264
136