Putusan PN ROKAN HILIR
10/Pdt.G/LH/2020/PN Rhl

Putusan PN ROKAN HILIR Nomor 10/Pdt.G/LH/2020/PN Rhl
Tanggal 12 April 2021 —Penggugat:
1.YAYASAN MENATA NUSA RAYA
2.Yayasan Menata Nusa Raya (Menara)
Tergugat:
1.FARIDA HANUM
2.KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Cq KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANA PROFINSI RIAU
3.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
4.KLHK RI Cq Dinas LHK Provinsi Riau Kepala Dinas LHK Provinsi Riau
5.KLHK RI Cq Direktorat Jendral Penengakan Hukum LHK Dirjen Gakkum LHK

MENGADILI:

Dalam Provisi

• Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi

• Menolak Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan bahwa status objek sengketa seluas lebih kurang 340 (tiga ratus empat puluh) hektar adalah merupakan Kawasan Hutan;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III supaya memulihkan kembali keadaan objek sengketa sampai seperti keadaan semula, dengan cara menebang seluruh tanaman kelapa sawit yang ada di atas objek sengketa seluas lebih kurang 340 (tiga ratus empat puluh) hektar dan kemudian melakukan penanaman kembali (reboisasi) dengan menanam tanaman Kehutanan, seperti Meranti, Kempas (Koomassia Malaccensius), Bintangur (Calophyllum), Durian burung, Gerunggang (Cratoxylum), Kedondong Hutan (Spondias), Keranji (Dialium), Sesendok (Endospermum), Terentang (Buchanania), Tenggayun (Parartocarpus), Tembesu (Fagrerea), Sepat (Berrya cordofolia), Rengas (Gluta aptera), Mempisang (Litsea Firma), Medang (Litsea Firma), Mahang (Macaranga), Ketapang (Terminalia) dan Kayu Bayur (Pterospermum) dan setelah itu menyerahkan objek sengketa kepada Negara Republik Indonesia (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia);
5. Menghukum Tergugat I untuk menanggung seluruh biaya atas pemulihan objek sengketa;
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwangsom) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap harinya kepada Negara apabila Tergugat I lalai melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp4.778.000,00 (empat juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);