1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN KENDARI
  4. Perdata
  5. Tanah

Putusan PN KENDARI
52/Pdt.G/2008/PN Kdi

    Putusan PN KENDARI Nomor 52/Pdt.G/2008/PN Kdi
    Tanggal 25 Mei 2009 —GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGGARA MELAWAN USMAN

    Nomor 52/Pdt.G/2008/PN Kdi
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Perdata Tanah
    Kata Kunci
    Tahun 2009
    Tanggal Register 28 Agustus 2008
    Lembaga Peradilan PN KENDARI
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua Muhamad Yusuf
    Hakim Anggota Hakim Anggota .deson Togatorop, Hakim Anggota . Timotius Djemey
    Panitera Sainal Abidin
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya DIKABULKAN
    Catatan Amar MENGADILIDalam Eksepsi Menyatakan eksepsi tergugat tidak dapat diterima.Dalam Pokok Perkara Mengabulkan gugatan penggugat sebagian.Menyatakan, bahwa tanah yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 581 Tahun 1982 atas nama USMAN (penggugat), yang terletak di Kelurahan Kemaraya Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, luas 1.842 m' (seribu delapan ratus empat puluh dua meter persegi), dengan batas - batas :? Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sertifikat Hak Pakai Nomor 91 tahun 1989 atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara.? Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sertifikat Hak Pakai Nomor 91 tahun 1989 atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara.? Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan By Pass.? Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sertifikat Hak Pakai Nomor 91 tahun 1989 atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara.adalah hak milik penggugat.Menyatakan tindakan tergugat yang telah mensertifikatkan tanah milik penggugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Menyatakan.....................?Menyatakan Sertifikat Hak Pakai No. 91 Tahun 1989 atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara, yang telah mencaplok tanah milik penggugat, tidak mempunyai kekuatan hukum.Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 294.000,- (dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).Menyatakan putusan ini dapat dijalankan Iebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding maupun Kasasi.
    Tanggal Musyawarah 22 Mei 2009
    Tanggal Dibacakan 25 Mei 2009
    Kaidah —
    Abstrak


144
84