1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PT MATARAM
  4. Perdata

Putusan PT MATARAM
84/PDT/2021/PT MTR

    Putusan PT MATARAM Nomor 84/PDT/2021/PT MTR
    Tanggal 19 Mei 2021 — Pembanding/Penggugat I : BALOK Alias RATNA RAJURI
    Terbanding/Tergugat I : DANIEL TALIB
    Terbanding/Tergugat II : WALTRAUD ELISABETH TALIB
    Terbanding/Tergugat III : ROCHANAWATI TALIB
    Terbanding/Tergugat IV : H. ABDUL SATAR
    Terbanding/Tergugat V : HAJI KURAMIL
    Terbanding/Tergugat VI : HAJI MUHSININ
    Terbanding/Tergugat VII : LALU SUEB
    Terbanding/Tergugat VIII : HAJI LALU SUBHAN
    Terbanding/Tergugat IX : MAMIQ MARJOAN
    Terbanding/Tergugat X : MAMIQ MAJID
    Terbanding/Tergugat XI : HAJJAH AMINAH
    Terbanding/Tergugat XII : CUGUN
    Terbanding/Tergugat XIII : SAGIR
    Terbanding/Tergugat XIV : LALU ZOHDI
    Terbanding/Tergugat XV : H.L.MUHAMMAD
    Terbanding/Tergugat XVI : HAJI FAISAL
    Terbanding/Tergugat XVII : HJ. AYUNAH
    Terbanding/Tergugat XVIII : H. ABDUL KADIR
    Terbanding/Tergugat XIX : DARMAWAN
    Terbanding/Tergugat XX : LALU SUDIWANGSA
    Turut Terbanding/Penggugat II : JUMATRE
    Turut Terbanding/Penggugat III : ANTO ATMOJO
    Turut Terbanding/Penggugat IV : HAJJAH NURMINAH Alias INAQ SUHARDI
    Turut Terbanding/Penggugat V : UDIN
    Turut Terbanding/Penggugat VI : TAHRIM
    Turut Terbanding/Penggugat VII : SUHARDI
    Turut Terbanding/Penggugat VIII : SUDIRMAN
    Turut Terbanding/Penggugat IX : SAPARUDIN,
    Turut Terbanding/Penggugat X : SUHERMAN
    Turut Terbanding/Penggugat XI : SENAH
    Turut Terbanding/Penggugat XII : DAMI
    Turut Terbanding/Penggugat XIII : HAJI JUNAIDI
    Turut Terbanding/Penggugat XIV : NURHAKEM
    Turut Terbanding/Penggugat XV : NURHAKIM
    Turut Terbanding/Penggugat XVI : MURDE PUTRE
    Nomor 84/PDT/2021/PT MTR
    Tingkat Proses Banding
    Klasifikasi Perdata
    Kata Kunci Perbuatan Melawan Hukum
    Tahun 2021
    Tanggal Register 5 April 2021
    Lembaga Peradilan PT MATARAM
    Jenis Lembaga Peradilan PT
    Hakim Ketua Bambang Sasmito
    Hakim Anggota Brunggul Ahmadi, I Gede Komang Ady Natha
    Panitera - Ni Ketut Padmasari
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya

    MENGADILI

    • MENERIMA PERMOHONAN BANDING DARI PARA PEMBANDING SEMULA PARA PEMBANTAH;
    • MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PRAYA NO. 14/PDT.BTH/2020/PN PYA TANGGAL 12 NOPEMBER 2020 YANG DIMOHONKAN BANDING TERSEBUT ;

    MENGADILI SENDIRI

    1. MENGABULKAN GUGATAN PARA PEMBANDING SEMULA PARA PEMBANTAH SELURUHNYA ;
    2. MENYATAKAN HUKUM, BAHWA PARA PEMBANTAH BALOK ALIAS RATNA RAJURI DKK TERSEBUT MASING-MASING ADALAH PARA PEMBANTAH YANG BAIK DAN BENAR ;
    3. MENETAPKAN SELURUH BIDANG TANAH OBYEK BANTAHAN ADALAH BIDANG TANAH YANG DIKUASAI DAN DIMILIKI PARA PEMBANTAH, SECARA TURUN TEMURUN SEJAK DARI AYAH DAN KAKEK PARA PEMBANTAH YANG DIPEROLEHNYA DENGAN CARA MEMBUKA LAHAN (NGAGUM = BAHASA SASAK) DAN PARA PEMBANTAH TIDAK PERNAH DIIKUTKAN BERPERKARA DI DALAM PERKARA POKOK, YAITU PERKARA NOMOR : 54 / PDT.G / 2010 /

    PN.PRA, TANGGAL 26 SEPTEMBER 2011. JO. PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MATARAM NOMOR : 173 /PDT/2011/PT.MTR. TANGGAL 17 JANUARI 2012 JO. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 1991 K / PDT / 2012 TANGGAL 28 PEBRUARI 2013 JO. PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI NOMOR : 718 PK / PDT / 2016, TANGGAL 10 JANUARI 2017. YANG TELAH DILAKSANAKAN PADA HARI JUMAT, TANGGAL 6 SEPTEMBER 2019 ;

    1. MEMBATALKAN PELAKSANAAN KONSTATERING / PEMERIKSAAN BATAS OBYEK SENGKETA DAN SITA EKSEKUSI SESUAI : SURAT KETUA PENGADILAN NEGERI PRAYA, NOMOR : W25-6/1949/HK. 02/8/2019. PRIHAL : PELAKSANAAN KONSTATERING / PEMERIKSAAN BATAS OBYEK SENGKETA DAN SITA EKSEKUSI, TANGGAL 29 AGUSTUS 2019, ATAS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PRAYA NOMOR : 54 / PDT.G / 2010 / PN.PRA, TANGGAL 26 SEPTEMBER 2011. JO. PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MATARAM NOMOR : 173 /PDT/2011/PT.MTR. TANGGAL 17 JANUARI 2012 JO. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 1991 K / PDT / 2012 TANGGAL 28 PEBRUARI 2013 JO. PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI NOMOR : 718 PK / PDT / 2016, TANGGAL 10 JANUARI 2017. YANG TELAH DILAKSANAKAN PADA HARIJUMAT, TANGGAL 6 SEPTEMBER 2019. IN CASSO PENETAPAN KETUA PENGADILAN NEGERI PRAYA DAN BERITA ACARA SEBAGAI BERIKUT :
    • PENETAPAN NOMOR : 54/PEN.PDT/KONSTATERING/2019/PN.PYA. TANGGAL 2 SEPTEMBER2019, TENTANG PENETAPAN KONSTATERING / PEMERIKSAAN BATAS OBYEK SENGKETA DAN SITA EKSEKUSIATAS PERKARA TERSEBUT DI ATAS.
    • BERITA ACARA NOMOR : 54/BA. KONSTATERING/2019/PN.PYA. TANGGAL 6 SEPTEMBER 2019, TENTANG BERITA ACARA KONSTATERING / PEMERIKSAAN BATAS OBYEK SENGKETA ATAS PERKARA TERSEBUT DI ATAS.

    KARENA MASING-MASING ADALAH TIDAK SAH DAN HARUS DIBATALKAN SERTA HARUS DIANGKAT UNTUK SELURUHNYA ;

    1. MENYATAKAN HUKUM, PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PRAYA NOMOR : 54 / PDT.G / 2010 / PN.PRA, TANGGAL 26 SEPTEMBER 2011. JO. PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MATARAM NOMOR : 173 /PDT/2011/PT.MTR. TANGGAL 17 JANUARI 2012 JO. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 1991 K / PDT / 2012 TANGGAL 28 PEBRUARI 2013 JO. PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI NOMOR : 718 PK / PDT / 2016, TANGGAL 10 JANUARI 2017 ADALAH TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN (NON EKSEKUSITABLE) ;
    2. MENGHUKUM PARA TERBANTAH/PARATERBANDING UNTUK MEMBAYAR BIAYA YANG TIMBUL DI DALAM PERKARA INI SECARA TANGGUNG RENTENG PADA KEDUA TINGKAT PENGADILAN YANG PADA TINGKAT BANDING SEJUMLAH RP 150.000,- (SERATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH),
    Catatan Amar

    MENGADILI

    • Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pembantah;
    • Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Praya No. 14/Pdt.Bth/2020/PN Pya tanggal 12 Nopember 2020 yang dimohonkan banding tersebut ;

    MENGADILI SENDIRI

    1. Mengabulkan gugatan Para Pembanding semula Para Pembantah seluruhnya ;
    2. Menyatakan Hukum, bahwa Para Pembantah BALOK Alias RATNA RAJURI dkk tersebut masing-masing adalah Para Pembantah yang Baik dan Benar ;
    3. Menetapkan seluruh bidang tanah Obyek Bantahan adalah bidang tanah yang dikuasai dan dimiliki Para Pembantah, secara turun temurun sejak dari ayah dan kakek para Pembantah yang diperolehnya dengan cara membuka lahan (NGAGUM = Bahasa Sasak) dan para Pembantah tidak pernah diikutkan berperkara di dalam perkara pokok, yaitu perkara Nomor : 54 / PDT.G / 2010 /

    PN.PRA, tanggal 26 September 2011. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 173 /PDT/2011/PT.MTR. tanggal 17 Januari 2012 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1991 K / PDT / 2012 tanggal 28 Pebruari 2013 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 718 PK / PDT / 2016, tanggal 10 Januari 2017. yang telah dilaksanakan pada hari Jum?at, tanggal 6 September 2019 ;

    1. Membatalkan Pelaksanaan Konstatering / Pemeriksaan Batas Obyek Sengketa dan Sita Eksekusi sesuai : Surat Ketua Pengadilan Negeri Praya, Nomor : W25-6/1949/HK. 02/8/2019. Prihal : Pelaksanaan Konstatering / Pemeriksaan Batas Obyek Sengketa dan Sita Eksekusi, tanggal 29 Agustus 2019, atas Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 54 / PDT.G / 2010 / PN.PRA, tanggal 26 September 2011. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 173 /PDT/2011/PT.MTR. tanggal 17 Januari 2012 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1991 K / PDT / 2012 tanggal 28 Pebruari 2013 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 718 PK / PDT / 2016, tanggal 10 Januari 2017. yang telah dilaksanakan pada hariJum?at, tanggal 6 September 2019. in casso Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya dan Berita Acara sebagai berikut :
    • Penetapan Nomor : 54/Pen.PDT/Konstatering/2019/PN.PYA. tanggal 2 September2019, Tentang Penetapan Konstatering / Pemeriksaan Batas Obyek Sengketa dan Sita Eksekusiatas perkara tersebut di atas.
    • Berita Acara Nomor : 54/BA. Konstatering/2019/PN.PYA. tanggal 6 September 2019, Tentang Berita Acara Konstatering / Pemeriksaan Batas Obyek Sengketa atas perkara tersebut di atas.

    Karena masing-masing adalah tidak sah dan harus dibatalkan serta harus diangkat untuk seluruhnya ;

    1. Menyatakan Hukum, Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 54 / PDT.G / 2010 / PN.PRA, tanggal 26 September 2011. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 173 /PDT/2011/PT.MTR. tanggal 17 Januari 2012 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1991 K / PDT / 2012 tanggal 28 Pebruari 2013 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 718 PK / PDT / 2016, tanggal 10 Januari 2017 adalah Tidak Dapat Dilaksanakan (Non Eksekusitable) ;
    2. Menghukum Para Terbantah/ParaTerbanding untuk membayar biaya yang timbul di dalam perkara ini secara tanggung renteng pada kedua tingkat Pengadilan yang pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah),
    Tanggal Musyawarah 19 Mei 2021
    Tanggal Dibacakan 19 Mei 2021
    Kaidah —
    Abstrak


80
58