Putusan PN AMBON
2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb

Putusan PN AMBON Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 10 Mei 2021 — Penuntut Umum:
1.ASMIN HAMJA,SH
2.INGGRID L. LOUHENAPESSY, SH.
3.RIAN JOZE LOPULALAN, SH
4.SITI H. MARTONO, SH
Terdakwa:
HENGKY RUMAWATINE alias HENGKY

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa HENGKY RUMAWATINE Alias HENGKY tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa HENGKY RUMAWATINE Alias HENGKY tersebut dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa HENGKY RUMAWATINE Alias HENGKY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HENGKY RUMAWATINE Alias HENGKY dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa HENGKY RUMAWATINE Alias HENGKY untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp.28.150 475,-( dua puluh delapan juta seratus lima puluh ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah)dan bilamana Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka di pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
8. Menetapkan agar barang bukti berupa:

1. Salinan Dokumen Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa tanggal 31 Desember 2014;
2. Salinan Peraturan Bupati Maluku Tengah tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dana Negeri/Negeri Administratif Kabupaten Maluku Tengah
3. Salinan Peraturan Bupati Maluku Tengah tentang Nomor 38a Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negeri Administratif di Kabupaten Maluku Tengah
4. Salinan Peraturan Bupati Maluku Tengah tentang Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Negeri/Negeri Administratif di setiap Negeri di Kabupaten Maluku Tengah T.A 2015.
5. Salinan Peraturan Bupati Maluku Tengah tentang Nomor 22 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif di setiap Negeri di Kabupaten Maluku Tengah T.A 2015
6. Peraturan Negeri Karlutu Kara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran 2015.
7. Peraturan Negeri Karlutu Kara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran 2016
8. Peraturan Negeri Karlutu Kara Nomor 02 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri tahun Anggaran 2016
9. Peraturan Negeri Karlutu Kara Nomor 01 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran 2017
10. Peraturan Negeri Karlutu Kara Nomor 01 Tahun 2018 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun 2017
11. Peraturan Negeri Karlutu Kara Nomor 02 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran 2018
12. Peraturan Negeri Karlutu Kara Nomor 01 Tahun 2019 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran 2018
13. Salinan Surat Kepala Pemerintah Negeri Karlutu Kara Nomor 140/15/2015 tanggal 31 Desember 2015 perihal Penyampaian laporan Realisasi Penggunaan DD dan ADD Tahap I, II, dan III dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Negeri Tahun Anggaran 2015.
14. Salinan Daftar Realisasi Alokasi Dana Negeri (ADN) dan Dana Negeri (DN) Tahap I, II dan III Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019 Negeri Karlutu Kara Kecamatan Seram Utara Barat
15. Salinan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-SKPD) Tahun 2015
16. Salinan Surat Rekomendasi Kepala Kecamatan Seram Utara Barat Nomor : 900/04/REK/C-SUB/2015
17. Salinan Surat Permohonan Pencairan Dana Desa Negeri Karlutukara Tahap I Tahun 2015 kepada Bupati Maluku Tengah
18. Salinan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahun 2015
19. Salinan APBDes T.A 2015
20. Salinan SK Kepala Pemerintah Negeri Nomor : 02 Tahun 2015 tentang Pembentukan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Keuangan Negeri (PTPKN) Karlutukara T.A 2015
21. Salinan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Negeri Tahun 2015
22. Salinan SK Bupati Maluku Tengah Nomor : 141-161 Tahun 2011 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Pemerintahan Negeri (KPN) Persiapan Administratif dan Pengangkatan Penjabat KPN Persiapan Administratif Karlutukara Kecamatan Seram Utara Barat
23. Salinan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahap II Tahun 2015
24. Salinan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Alokasi Dana Desa (ADD ) dan Dana Desa (DD) Tahap III Tahun 2015
25. Salinan Surat Perntah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1772/SP2D-LS/1.20.05.2/2015 tanggal 14 September 2015, untuk Penyaluran Dana Desa (DD) Tahap I senilai Rp 108.403.902
26. Salinan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1771/SP2D-LS/1.20.05.2/2015 tanggal 14 September 2015, untuk Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I senilai Rp 35.114.034
27. Salinan Surat Perntah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3395/SP2D-LS/1.20.05.2/2015 tanggal 1 Desember 2015, untuk Penyaluran Dana Desa (DD) Tahap II senilai Rp 108.403.902.
28. Salinan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3394/SP2D-LS/1.20.05.2/2015 tanggal 1 Desember 2015, untuk Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II senilai Rp 35.114.034
29. Salinan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4742/SP2D-LS/1.20.05.2/2015 tanggal 18 Desember 2015, untuk Penyaluran Dana Desa (DD) Tahap III senilai Rp 54.201.951
30. Salinan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4574/SP2D-LS/1.20.05.2/2015 tanggal 17 Desember 2015, untuk Penyaluran Dana Desa (DD) Tahap III senilai Rp 17.557.017
31. Buku Kas Umum Tahun 2015
32. Buku Kas Pembantu Pajak Tahun 2015
33. Copy Mutasi Buku Tabungan Negeri Karlutukara dengan Nomor Rekening : 1003000207
34. Salinan Laporan Realisasi Anggaran ADD dan DD Tahap I Tahun 2015
35. Salinan Laporan Realisasi Anggaran ADD dan DD Tahap II Tahun 2015
36. Salinan Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan ADD dan DD serta Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Negeri T.A 2015.
37. Salinan Peraturan Bupati No. 09 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Negeri/Negeri Administrasi di Kabupaten Maluku Tengah T.A 2016
38. Salinan Peraturan Bupati No. 10 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Negeri/Negeri Administrasi di Kabupaten Maluku Tengah T.A 2016
39. Salinan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-SKPD) Nomor: 913-499 Tahun 2016
40. Salinan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri (APBNegeri) T.A 2016
41. Salinan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Tahap I T.A 2016
42. Salinan Dokumen Pengajuan Tahap II ADD dan DD T.A 2016
43. Salinan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1276/SP2D-LS/1.20.05.2/2016 untuk Penyaluran Dana Desa (DD) Tahap I senilai Rp 364.838.864, tanggal 29 Juni 2016
44. Salinan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1252/SP2D-LS/1.20.05.2/2016 untuk Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I senilai Rp 51.241.678, tanggal 29 Juni 2016
45. Salinan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3276/SP2D-LS/1.20.05.2/2016 untuk Penyaluran Dana Desa (DD) Tahap II senilai Rp 243.225.909, tanggal 02 November 2016
46. Salinan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3217/SP2D-LS/1.20.05.2/2016 untuk Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II senilai Rp 243.225.909, tanggal 02 November 2016
47. Salinan Bukti Kuitansi Tanda Terima Uang dari Bendahara Negeri kepada Kepala Pemerintah Negeri (KPN) di luar dari APBDes, ada 28 Kuitansi
48. Salinan Bukti Kuitansi Tanda Terima Uang dari Bendahara Negeri kepada Sekretaris Negeri di luar dari APBDes, ada 10 Kuitansi
49. Salinan Bukti Kuitansi Tanda Terima Uang dari Bendahara Negeri kepada Kaur Pembangunan Negeri di luar dari APBDes, ada 4 Kuitansi
50. Salinan Bukti Kuitansi Tanda Terima Uang dari Bendahara Negeri kepada Kaur Pemberdayaan Negeri di luar dari APBDes, ada 2 Kuitansi
51. Salinan Bukti Kuitansi Tanda Terima Uang dari Bendahara Negeri kepada Ketua Saniri Negeri di luar dari APBDes, ada 3 Kuitansi
52. Salinan Bukti Kuitansi Tanda Terima Uang dari Bendahara Negeri kepada Saniri Negeri di luar dari APBDes (a.n Semi Patisinay), ada 3 Kuitansi
53. Salinan Bukti Kuitansi Tanda Terima Uang dari Bendahara Negeri kepada Saniri Negeri di luar dari APBDes (a.n J. Titawono), ada 1 Kuitansi
54. Salinan Bukti Kuitansi Tanda Terima Uang dari Bendahara Negeri kepada Saniri Negeri di luar dari APBDes (a.n Bosoa Kalune), ada 1 Kuitansi
55. Salinan Bukti Kuitansi Tanda Terima Uang dari Bendahara Negeri kepada Ketua PKK di luar dari APBDes (a.n F. Matulessy), ada 1 Kuitansi
56. Salinan Bukti Kuitansi Tanda Terima Setoran Pajak Negeri Karlutukara T.A 2016 :

1. PPh Pasal 22 senilai Rp 1.757.745, dengan ID Billing : 0170 4660 5752 513;
2. PPh Pasal 22 senilai Rp 600.000, dengan ID Billing : 0170 4660 8772 221;
3. PPN senilai Rp 5.536.500, dengan ID Billing 0170 4660 8001 156;
4. PPN senilai Rp 12.008.400, dengan ID Billing : 0170 4660 6740 912;
5. PPh Pasal 22 senilai Rp 544.500, dengan ID Billing : 0170 4660 4762 121;
6. PPN senilai Rp 3.630.000, dengan ID Billing : 0170 4660 1950 413.

57. Salinan Buku Kas Umum (BKU) Negeri karlutukara T.A 2016

58. Salinan Buku Kas Pembantu Kegiatan Bidang Pemerintahan T.A 2016

59. Salinan Buku Kas Pembantu Kegiatan Bidang Pembangunan T.A 2016

1. Salinan Buku Kas Pembantu Kegiatan Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat T.A 2016
2. Salinan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBNegeri T.A 2016
3. Salinan Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan ADD dan DD serta Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Negeri Tahun 2016, tanggal 31 Agustus 2016;

Dikembalikan dari mana barang bukti tersebut disita.

9.Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 ( lima ribu rupiah);