1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN PONTIANAK
  4. Perdata
  5. Perbuatan Melawan Hukum

Putusan PN PONTIANAK
39/Pdt.G/2021/PN Ptk

    Putusan PN PONTIANAK Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Ptk
    Tanggal 8 April 2021 — COK HENDRI RAMAPON, S.sos lawan 1.HENDRI MAKALUASC, A,Md, SE, M.Th 2.DPP PARTAI GERINDRA 3.DPD PARTAI GERINDRA
    Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Ptk
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Perdata Perbuatan Melawan Hukum
    Kata Kunci PMH
    Tahun 2021
    Tanggal Register 15 Februari 2021
    Lembaga Peradilan PN PONTIANAK
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua H. Akhmad Fijiarsyah Joko Sutrisno
    Hakim Anggota Riya Novita, Rendra
    Panitera Hendra Azwar
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya KABUL SEBAGIAN
    Catatan Amar DALAM PROVISI- Menolak gugatan provisi Penggugat untuk seluruhnya;DALAM EKSEPSI- Menolak eksepsi yang diajukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;DALAM POKOK PERKARA1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 1365 KUHPerdata;3. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat seluruh perbuatan atau keputusan Tergugat II terkait proses pemeriksaan dan persidangan pada Mahkamah Kehormatan Partai terhadap Penggugat;4. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum Surat Proses PAW Tergugat II Nomor: 04-056/A/MK-GERINDRA/2020 tentang rekomendasi pemberhentian Penggugat dari keanggotaan Partai Gerakan Indonesia Raya tertanggal 8 April 2019;5. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Keputusan Tergugat II Nomor: 12-0193/Kpts/DPP-GERINDRA/2020, tanggal 22 Desember 2020 tentang Pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Partai Gerakan Indonesia Raya;6. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Keputusan Tergugat III Nomor: KB/01-008/B/DPD-GERINDRA/2021, tanggal 28 Januari 2021 tentang Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat dari Partai Gerakan Indonesia Raya;7. Memerintahkan Tergugat II untuk mencabut Putusan Nomor: 12-0193/Kpts/DPP-GERINDRA/2020 tentang pemberhentian Penggugat dari keanggotaan Partai Gerakan Indonesia Raya, tanggal 22 Desember 2020;8. Memerintahkan Tergugat III untuk mencabut Surat Pengajuan Proses PAW Nomor: KB/01-008/B/DPD-GERINDRA/2021tertanggal 28 Januari 2021 tentang Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Prov. Kalimantan Barat dari Partai Gerakan Indonesia Raya atau setidak-tidaknya ditangguhkan prosesnya;9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara bersama-sama untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tunai baik kerugian immateriil kepada sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);10. Menyatakan Penggugat adalah sah sebagai Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Periode 2019-2024 dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra);11. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk merehabilitasi harkat, martabat, dan kedudukan Penggugat seperti semula;12. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;13. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 654.000,00 (enam ratus lima puluh empat ribu rupiah)
    Tanggal Musyawarah 6 April 2021
    Tanggal Dibacakan 8 April 2021
    Kaidah —
    Abstrak
  • Download Zip
  • —
  • Download PDF
  • —


195
0