1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PT AMBON
  4. Pidana Khusus

Putusan PT AMBON
6/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

    Putusan PT AMBON Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB
    Tanggal 20 Mei 2021 — Pembanding/Penuntut Umum I : HUBERTUS TANATE, SH
    Terbanding/Terdakwa : TARADJI LETAHIIT
    Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB
    Tingkat Proses Banding
    Klasifikasi Pidana Khusus
    Pidana Khusus Korupsi
    Kata Kunci Tindak Pidana Korupsi
    Tahun 2021
    Tanggal Register 11 Mei 2021
    Lembaga Peradilan PT AMBON
    Jenis Lembaga Peradilan PT
    Hakim Ketua Lilik Mulyadi
    Hakim Anggota Brmuhammad Djundan, Hastopo
    Panitera Prima Stella Kayadoe
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya

    M E N G A D I L I

    1. MENERIMA PERMOHONAN UPAYA HUKUM BANDING DARI JAKSA/PENUNTUT UMUM;
    2. MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI AMBON NOMOR 25/PID.SUS-TPK/2020/PN AMB TANGGAL 16 APRIL 2021 YANG DIMOHONKAN BANDING TERSEBUT;

    MENGADILI SENDIRI

    1. MENYATAKAN TERDAKWA TARADJI LETAHIIT TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT, SEBAGAIMANA DIDAKWAKAN DALAM DAKWAAN PRIMAIR;
    2. MENJATUHKAN PIDANA KEPADA TERDAKWA TARADJI LETAHIIT OLEH KARENA ITU DENGAN PIDANA PENJARA SELAMA 4 (EMPAT) TAHUN; DAN PIDANA DENDA SEBESAR RP.200.000.000,-(DUA RATUS JUTA RUPIAH), DENGAN KETENTUAN APABILA DENDA TERSEBUT TIDAK DIBAYAR MAKA DIGANTI DENGAN PIDANA KURUNGAN SELAMA 3 (TIGA) BULAN;
    3. MENGHUKUM TERDAKWA TARADJI LETAHIIT UNTUK MEMBAYAR UANG PENGGANTI SEBESAR RP.261.000.000,-(DUA RATUS ENAM PULUH SATU JUTA RUPIAH) PALING LAMA DALAM WAKTU 1 (SATU) BULAN SESUDAH PUTUSAN INI MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP. JIKA TERPIDANA TIDAK MEMBAYAR UANG PENGGANTI DALAM WAKTU 1 (SATU) BULAN SETELAH PUTUSAN INI BERKEKUATAN HUKUM TETAP, MAKA HARTA BENDANYA DISITA DAN DILELANG OLEH JAKSA UNTUK MENUTUPI UANG PENGGANTI TERSEBUT. DALAM HAL TERPIDANA TIDAK MEMPUNYAI HARTA BENDA YANG MENCUKUPI UNTUK MEMBAYAR UANG PENGGANTI TERSEBUT, TERPIDANA DIPIDANA LAGI DENGAN PIDANA PENJARA SELAMA 6 (ENAM) BULAN;
    4. MENETAPKAN MASA PENAHANAN YANG TELAH DIJALANI TERDAKWA, DIKURANGKAN SELURUHNYA DARI PIDANA YANG DIJATUHKAN;
    5. MENETAPKAN TERDAKWA TETAP ADA DALAM TAHANAN;
    6. MENETAPKAN BARANG BUKTI BERUPA:

    1. 1 (SATU) EKSEMPLAR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGERI (APB NEGER LABUAN), TAHUN ANGGARAN 2017;

    2. 1 (SATU) EKSEMPELAR LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA ADD, DD NEGERI LABUAN TAHAP I TAHUN 2017;

    3. 1 (SATU) EKSEMPLAR LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA ADD, DD NEGERI LABUAN TAHAP II TAHUN 201;

    4. 1 (SATU) EKSEMPLAR LPJ REALISASI PELAKSANAAN AKHIR TAHUN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN 2017;

    5. 1 (SATU) EKSEMPLAR SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) DD NEGERI LABUAN TAHAP I TAHUN ANGGARAN 2017;

    6. 1 (SATU) EKSEMPLAR AANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (APB NEGERI LABUAN), TAHUN ANGGARAN 2018;

    7. 1 (SATU) EKSEMPLAR LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA ADD, DD NEGERI LABUAN TAHAP I TAHUN ANGGARAN 2018;

    8. 1 (SATU) EKSEMPLAR LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA ADD, DD NEGERI LABUAN TAHAP II TAHUN ANGGARAN 2018;

    9. 1 (SATU) EKSEMPLAR LPJ REALISASI PELAKSANAAN APB NEGERI LABUAN, TAHUN ANGGARAN 2018;

    10. 1 (SATU) EKSEMPLAR SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) DD NEGERI LABUAN TAHAP I TAHUN 2018;

    11. 1 (SATU) EKSEMPLAR SURAT PENYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA DD NEGERI LABUAN TAHAP I TAHUN 2018;

    12. 1 (SATU) BUNDEL KWITANSI BELANJA ADD, DD NEGERI LABUAN TAHUN 2017 DAN 2018;

    13. 1 (SATU) EKSEMPLAR SURAT KEPUTUSAN BUPATI MALUKU MENGAH TENTANG PENGANGKATAN PUNGGUL RUMAHSORENG SELAKU PEJABAT NEGERI LABUAN NOMOR :414-396 TANGGAL 11 JULI 2017;

    14. 1 (SATU) EKSEMPLAR SURAT KEPUTUSAN BUPATI MALUKU MENGAH TENTANG PERPANJANGAN PUNGGUL RUMAHSORENG SELAKU PEJABAT KEPALA PEMERINTAH NEGERI LABUAN NOMOR :141-286 TANGGAL 18 SEPTEMBER 2018;

    15. 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI PEMBAYARAN UTANG PINJAMAN UANG RP. 30.000.000 UNTUK BIAYA OPERASINAL NEGERI LABUAN DARI LINA KOLENGSUSU KEPADA PUNGGU RUMAHSORENG, TANGGAL 25 AGUSTUS 2020;

    16. 1 (SATU) EKSEMPLAR DAFTAR PENERIMA BANTUAN EKONOMI PRODUKTIF KEPADA IBU-IBU PENJUAL ROTI DAN MAKANAN KECIL NEGERI LABUAN TAHUN ANGGRAN 2017;

    17. 1 (SATU) BUNDEL BUKTI-BUKTI PEMBAYARAN PAJAK DANA DESA DAN ALOKASI DANA DESA LABUAN TAHUN 2017;

    18. 1 (SATU) BUAH ASLI BUKU TABUNGAN ATAS NAMA NEGERI LABUAN;

    19. 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI PENYERAHAN UANG RP. 682.000.000 TANGGAL 7 SEPTEMBER 2017 DARI ARMIN TUHUTERU KEPADA PUNGGUL RUMAHSORENG;

    20. 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI PENYERAHAN UANG RP. 160.700.000 TANGGAL 22 DESEMBER 2017 DARI ARMIN TUHUTERU KEPADA PUNGGUL RUMAHSORENG;

    21. 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI PENYERAHAN UANG RP. 100.000.000 TANGGAL 26 DESEMBER 2017 DARI ARMIN TUHUTERU KEPADA PUNGGUL RUMAHSORENG;

    22. 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI PENYERAHAN UANG RP. 13.720.000 TANGGAL 9 OKTOBER 2018 DARI ARMIN TUHUTERU KEPADA USMAN TOMIA;

    23. 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI PENYERAHAN UANG RP. 7.886.000 TANGGAL 10 OKTOBER 2018 DARI ARMIN TUHUTERU KEPADA ARFAN LEUMUKANG;

    24. 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI PENYERAHAN UANG RP. 11.000.000 TANGGAL 14 OKTOBER 2018 DARI ARMIN TUHUTERU KEPADA PUNGGUL RUMAHSORENG;

    25. 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI PENYERAHAN UANG RP. 33.000.000 TANGGAL 15 OKTOBER 2018 DARI ARMIN TUHUTERU KEPADA TARDJI LETAHIIT;

    26. 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI PENYERAHAN UANG RP. 315.000.000 TANGGAL 29 DESEMBER 2018 DARI ARMIN TUHUTERU KEPADA TARDJI LETAHIIT;

    27. 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI PENYERAHAN UANG RP. 50.000.000 TANGGAL 16 JUNI 2020 DARI ARMIN TUHUTERU KEPADA TARDJI LETAHIIT;

    DIKEMBALIKAN KE KANTOR PEMERINTAHAN NEGERI LABUAN MELALUI SDR. ARMIN TUHUTERU SELAKU BENDAHARA NEGERI LABUAN.

    28. 1 (SATU) EKSEMPLAR PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH NOMOR 34 TAHUN 2017 TANTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA/NEGERI TAHUN ANGGARAN 2017;

    29. 1 (SATU) EKSEMPLAR SURAT PERMINTAAN PENYALURAN ADD TAHAP I NEGERI LABUAN , TAHUN ANGGARAN 2017 TANGGAL 30 AGUSTUS 2017;

    30. 1 (SATU) EKSEMPLAR SURAT PERMINTAAN PENYALURAN DD TAHAP I NEGERI LABUAN, TAHUN ANGGARAN 2017 TANGGAL 30 AGUSTUS 2017;

    31. 1 (SATU) EKSEMPLAR SURAT PERMINTAAN PENYALURAN ADD TAHAP II NEGERI LABUAN, TAHUN ANGGARAN 2017 TANGGAL 15 AGUSTUS 2017;

    32. 1 (SATU) EKSEMPLAR SURAT PERMINTAAN PENYALURAN DD TAHAP II NEGERI LABUAN, TAHUN ANGGARAN 2017 TANGGAL 15 AGUSTUS 2017;

    33. 1 (SATU) EKSEMPLAR PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH NOMOR 86 TAHUN 2017 TANTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA/NEGERI TAHUN ANGGARAN 2018;

    34. 1 (SATU) EKSEMPLAR PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH NOMOR 87 TAHUN 2017 TANTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA/NEGERI TAHUN ANGGARAN 2018;

    35. 1 (SATU) EKSEMPLAR PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH NOMOR 34 TAHUN 2017 TANTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ADD TAHUN ANGGARAN 2017;

    36. 1 (SATU) EKSEMPLAR SURAT PERMINTAAN PENYALURAN DD TAHAP I NEGERI LABUAN, TAHUN ANGGARAN 2018 TANGGAL 27 SEPTEMBER 2018;

    37. 1 (SATU) EKSEMPLAR SURAT PERMINTAAN PENYALURAN DD TAHAP II NEGERI LABUAN, TAHUN ANGGARAN 2018 TANGGAL 14 DESEMBER 2018;

    DIKEMBALIKAN KEPADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NEGERI, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MALUKU TENGAN MELALUI SDRI. WAHYUNI SELAKU KABID PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NEGERI.

    38. 1 (SATU) EKSEMPLAR SP2D NOMOR : 2074/SP2D-LS/4.04.01.2/2017 TANGGAL 30 AGUSTUS 2017;

    39. 1 (SATU) EKSEMPLAR SP2D NOMOR : 2073/SP2D-LS/4.04.01.2/2017 TANGGAL 30 AGUSTUS 2017;

    40. 1 (SATU) EKSEMPLAR SP2D NOMOR : 4378/SP2D-LS/4.04.01.2/2017 TANGGAL 18 DESEMBER 2017;

    41. 1 (SATU) EKSEMPLAR SP2D NOMOR : 4446/SP2D-LS/4.04.01.2/2017 TANGGAL 20 DESEMBER 2017;

    42. 1 (SATU) EKSEMPLAR SP2D NOMOR : 2539/SP2D-LS/4.04.01.2/2018 TANGGAL 28 SEPTEMBER 2018;

    43. 1 (SATU) EKSEMPLAR SP2D NOMOR : 4883/SP2D-LS/4.04.01.2/2018 TANGGAL 17 DESEMBER 2018;

    DIKEMBALIKAN KEPADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH MELALUI SDRI. HASNI SALEH SELAKU BENDAHARA PPKD.

    44. 1 (SATU) BUAH ASLI BUKU CATATAN PRIBADI TENTANG PENGELUARAN UANG DD NEGERI LABUAN TAHUN ANGGARAN 2018 DARI TARDJI LETAHIIT ATAS PERINTAH PUNGGUL RUMAHSORENG;

    45. 1 (SATU) BUAH ASLI BUKU KLIPING KWITANSI PRIBADI TENTANG PEMBELANJAAN DD NEGERI LABUAN TAHUN ANGGARAN 2018 TENTANG PEMBELANJAAN TARDJI LETAHIIT;

    DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA TARADJI LETAHIIT.

    46. 1 (SATU) BUAH ASLI BUKU NOTA BELANJA MATERIAL BANGUNAN TAHUN 2017 DARI SAHARI WALLY ATAS PEMBELANJAAN DARI PUNGGUL RUMAHSORENG DAN TARADJI LETAHIIT;

    DIKEMBALIKAN KEPADA SDR. SAHARY WALLY.

    7. MEMBEBANKAN KEPADA TERDAKWA MEMBAYAR BIAYA PERKARA DALAM KEDUA TINGKAT PENGADILAN, YANG DALAM TINGKAT BANDING SEBESAR RP.5.000,-(LIMA RIBU RUPIAH);
    Catatan Amar

    M E N G A D I L I

    1. Menerima permohonan upaya hukum banding dari Jaksa/Penuntut Umum;
    2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb tanggal 16 April 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

    MENGADILI SENDIRI

    1. Menyatakan Terdakwa TARADJI LETAHIIT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut?, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa TARADJI LETAHIIT oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun; dan Pidana Denda sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
    3. Menghukum Terdakwa TARADJI LETAHIIT untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.261.000.000,-(dua ratus enam puluh satu juta rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Jika Terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, Terpidana dipidana lagi dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
    4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
    5. Menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan;
    6. Menetapkan barang bukti berupa:

    1. 1 (satu) eksemplar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri (APB Neger Labuan), tahun anggaran 2017;

    2. 1 (satu) eksempelar Laporan Realisasi Penyerapan dana ADD, DD Negeri Labuan tahap I tahun 2017;

    3. 1 (satu) eksemplar Laporan Realisasi Penyerapan dana ADD, DD Negeri Labuan tahap II tahun 201;

    4. 1 (satu) eksemplar LPJ Realisasi Pelaksanaan Akhir Tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun 2017;

    5. 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) DD Negeri Labuan tahap I tahun anggaran 2017;

    6. 1 (satu) eksemplar Aanggaran Pendapatan dan Belanja (APB Negeri Labuan), tahun anggaran 2018;

    7. 1 (satu) eksemplar Laporan Realisasi Penyerapan Dana ADD, DD Negeri Labuan tahap I tahun anggaran 2018;

    8. 1 (satu) eksemplar Laporan Realisasi Penyerapan Dana ADD, DD Negeri Labuan tahap II tahun anggaran 2018;

    9. 1 (satu) eksemplar LPJ Realisasi Pelaksanaan APB Negeri Labuan, tahun anggaran 2018;

    10. 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) DD Negeri Labuan tahap I tahun 2018;

    11. 1 (satu) eksemplar Surat Penyataan Tanggung Jawab Belanja DD Negeri Labuan tahap I tahun 2018;

    12. 1 (satu) bundel Kwitansi Belanja ADD, DD Negeri Labuan tahun 2017 dan 2018;

    13. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Maluku Mengah tentang pengangkatan Punggul Rumahsoreng selaku Pejabat Negeri Labuan Nomor :414-396 tanggal 11 Juli 2017;

    14. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Maluku Mengah tentang Perpanjangan Punggul Rumahsoreng selaku Pejabat Kepala Pemerintah Negeri Labuan Nomor :141-286 tanggal 18 September 2018;

    15. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran utang pinjaman uang Rp. 30.000.000 untuk biaya operasinal Negeri Labuan dari LINA KOLENGSUSU kepada PUNGGU RUMAHSORENG, tanggal 25 Agustus 2020;

    16. 1 (satu) eksemplar Daftar Penerima Bantuan Ekonomi Produktif kepada Ibu-ibu Penjual Roti dan Makanan Kecil Negeri Labuan Tahun anggran 2017;

    17. 1 (satu) bundel bukti-bukti pembayaran pajak Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Labuan tahun 2017;

    18. 1 (satu) buah asli buku tabungan atas nama Negeri Labuan;

    19. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang Rp. 682.000.000 tanggal 7 September 2017 dari ARMIN TUHUTERU kepada PUNGGUL RUMAHSORENG;

    20. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang Rp. 160.700.000 tanggal 22 Desember 2017 dari ARMIN TUHUTERU kepada PUNGGUL RUMAHSORENG;

    21. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang Rp. 100.000.000 tanggal 26 Desember 2017 dari ARMIN TUHUTERU kepada PUNGGUL RUMAHSORENG;

    22. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang Rp. 13.720.000 tanggal 9 Oktober 2018 dari ARMIN TUHUTERU kepada USMAN TOMIA;

    23. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang Rp. 7.886.000 tanggal 10 Oktober 2018 dari ARMIN TUHUTERU kepada ARFAN LEUMUKANG;

    24. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang Rp. 11.000.000 tanggal 14 Oktober 2018 dari ARMIN TUHUTERU kepada PUNGGUL RUMAHSORENG;

    25. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang Rp. 33.000.000 tanggal 15 Oktober 2018 dari ARMIN TUHUTERU kepada TARDJI LETAHIIT;

    26. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang Rp. 315.000.000 tanggal 29 Desember 2018 dari ARMIN TUHUTERU kepada TARDJI LETAHIIT;

    27. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang Rp. 50.000.000 tanggal 16 Juni 2020 dari ARMIN TUHUTERU kepada TARDJI LETAHIIT;

    Dikembalikan ke Kantor Pemerintahan Negeri Labuan melalui Sdr. Armin Tuhuteru selaku Bendahara Negeri Labuan.

    28. 1 (satu) eksemplar Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 34 Tahun 2017 tantang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa/Negeri tahun anggaran 2017;

    29. 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Penyaluran ADD tahap I negeri Labuan , tahun anggaran 2017 tanggal 30 Agustus 2017;

    30. 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Penyaluran DD tahap I negeri Labuan, tahun anggaran 2017 tanggal 30 Agustus 2017;

    31. 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Penyaluran ADD tahap II negeri Labuan, tahun anggaran 2017 tanggal 15 Agustus 2017;

    32. 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Penyaluran DD tahap II negeri Labuan, tahun anggaran 2017 tanggal 15 Agustus 2017;

    33. 1 (satu) eksemplar Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 86 Tahun 2017 tantang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa/Negeri tahun anggaran 2018;

    34. 1 (satu) eksemplar Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 87 Tahun 2017 tantang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa/Negeri tahun anggaran 2018;

    35. 1 (satu) eksemplar Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 34 Tahun 2017 tantang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian ADD tahun anggaran 2017;

    36. 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Penyaluran DD tahap I negeri Labuan, tahun anggaran 2018 tanggal 27 September 2018;

    37. 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Penyaluran DD tahap II negeri Labuan, tahun anggaran 2018 tanggal 14 Desember 2018;

    Dikembalikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Negeri, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Maluku Tengan melalui Sdri. Wahyuni selaku Kabid Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat Negeri.

    38. 1 (satu) eksemplar SP2D Nomor : 2074/SP2D-LS/4.04.01.2/2017 tanggal 30 Agustus 2017;

    39. 1 (satu) eksemplar SP2D Nomor : 2073/SP2D-LS/4.04.01.2/2017 tanggal 30 Agustus 2017;

    40. 1 (satu) eksemplar SP2D Nomor : 4378/SP2D-LS/4.04.01.2/2017 tanggal 18 Desember 2017;

    41. 1 (satu) eksemplar SP2D Nomor : 4446/SP2D-LS/4.04.01.2/2017 tanggal 20 Desember 2017;

    42. 1 (satu) eksemplar SP2D Nomor : 2539/SP2D-LS/4.04.01.2/2018 tanggal 28 September 2018;

    43. 1 (satu) eksemplar SP2D Nomor : 4883/SP2D-LS/4.04.01.2/2018 tanggal 17 Desember 2018;

    Dikembalikan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah melalui Sdri. Hasni Saleh selaku Bendahara PPKD.

    44. 1 (satu) buah asli Buku Catatan Pribadi tentang Pengeluaran uang DD negeri Labuan tahun anggaran 2018 dari TARDJI LETAHIIT atas perintah PUNGGUL RUMAHSORENG;

    45. 1 (satu) buah asli Buku Kliping Kwitansi Pribadi tentang Pembelanjaan DD Negeri Labuan tahun anggaran 2018 tentang pembelanjaan TARDJI LETAHIIT;

    Dikembalikan kepada Terdakwa Taradji Letahiit.

    46. 1 (satu) buah asli Buku Nota belanja material bangunan tahun 2017 dari SAHARI WALLY atas pembelanjaan dari PUNGGUL RUMAHSORENG dan TARADJI LETAHIIT;

    Dikembalikan kepada Sdr. Sahary Wally.

    7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);
    Tanggal Musyawarah 20 Mei 2021
    Tanggal Dibacakan 20 Mei 2021
    Kaidah —
    Abstrak


97
38