Putusan PN PALU
9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal

Putusan PN PALU Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal
Tanggal 3 Juni 2021 — Penuntut Umum:
PALUPI WIRYAWAN SH
Terdakwa:
HAIRUDIN alias RUDIN

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa, Sdr. HAIRUDIN alias RUDIN tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa, Sdr. HAIRUDIN alias RUDIN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa, Sdr. HAIRUDIN alias RUDIN dengan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan dan denda sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa berupa membayar uang pengganti sebesar Rp47.147.169,70 (empat puluh tujuh juta seratus empat puluh tujug ribu seratus enam uluh Sembilan rupiah tujuh puluh sen), dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Desa Ketong, Kecamatan Balaesang Tanjung, Kabupaten Donggala TA 2015
2. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir dokumen anggaran dan pembelanjaan desa (APBDes) perubahan TA. 2015 Desa ketong, Kecamatan Balaesang Tanjung, Kabupaten Donggala TA 2015
3. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir laporan pertanggungjawaban Dana Desa (DD) Tahap I Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala TA 2015
4. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala TA 2015
5. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala TA 2015
6. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir buku rekening kas Desa Ketong TA 2015 menggunakan Rekening Bank Rakyat Indonesia dengan nomor Rekening 5191-01-004442-53-9 atas nama Desa Ketong
7. 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir petikan Keputusan Bupati Donggala Nomor: 188.45/0545.BPMPD/2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala Periode 2013 ? 2019 tanggal 23 Oktober 2013
8. 2 (dua) lembar Fotocopy Legalisir petikan Keputusan Bupati Donggala Nomor: 813.12/BKD-016/DGL/2008 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil tanggal 01 Desember 2008
9. 2 (dua) lembar Fotocopy Legalisir petikan Keputusan Bupati Donggala Nomor: 828/BKPSDM/37/128/2017 tentang Mutasi ASN di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Donggala tanggal 20 Maret 2017
10. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan pernah menjadi Sekdes No. 140.141/246/Pem tanggal 30 April 2020
11. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 30 April 2020
12. 5 (lima) lembar Fotocopy Slip Bukti setoran pengembalian kerugian negara
13. 1 (satu) lembar Fotocopy Slip Bukti setoran pengembalian Kerugian Negara

Nomor 1- 13 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara AIDIN DJ;

1. Menyatakan Uang tunai yang di titipkan oleh Terdakwa kepada Penuntut Umum dalam Proses Penuntutan sebesar Rp 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) pada tanggal 29 Januari 2021 dan Rp 147.169,70,- (seratus empat puluh tujuh ribu seratus enam puluh Sembilan tujuh puluh rupiah) pada tanggal 07 Mei 2021, dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti kerugian Negara.
2. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);