1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PT DENPASAR
  4. Pidana Khusus
  5. Korupsi
  6. Kerugian Keuangan Negara

Putusan PT DENPASAR
03/Pid.TPK/2014/PT..DPS.

    Putusan PT DENPASAR Nomor 03/Pid.TPK/2014/PT..DPS.
    CHRIS SRIDANA, MBA

    Nomor 03/Pid.TPK/2014/PT..DPS.
    Tingkat Proses Banding
    Klasifikasi Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
    Kata Kunci 03/Pid.TPK/2014/PT..DPS
    Tahun —
    Tanggal Register —
    Lembaga Peradilan PT DENPASAR
    Jenis Lembaga Peradilan PT
    Hakim Ketua Nyoman Gede Wirya
    Hakim Anggota Sutrisno, Nyoman Dedy Triparsada
    Panitera Gusti Ayu Nyoman Sucianingsih
    Amar Menguatkan
    Catatan Amar M E N G A D I L I 1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa CHRIS SRIDANA,MBA., dan/atau Kuasa Hukumnya ; -----------------2. Menguatkan Putusan Pengadilan TIPIKOR Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Denpasar Tanggal 5 Mei 2014 Nomor : 01/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Dps, dengan perbaikan sekedar mengenai besaran uang pengganti yang dijatuhkan sehingga putusannya berbunyi sebagai berikut :--------------- Menyatakan Terdakwa CHRIS SRIDANA,MBA. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?MENYURUH MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI? sebagaimana dakwaan primair ; -------------- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun; - Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000. (satu miliar rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ; --------- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -------------------------------------------------- Menghukum Terdakwa CHRIS SRIDANA,MBA. untuk membayar uang pengganti kepada negara cq PT Angkasa Pura Bandar Udara Ngurah Rai Bali sebesar Rp. Rp.19.432.277.917. (sembilan belas miliar empat ratus tiga puluh dua juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah), dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu selama 4 (empat) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap Terdakwa belum juga membayar Uang Pengganti yang telah ditetapkan, maka terhadap harta benda Terdakwa disita untuk dilelang atau apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda atau harta benda Terdakwa tidak cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 ( tiga ) tahun ; ----------------------------------- 3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;4. Menetapkan barang bukti berupa : -----------------------------1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1992 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Angkasa Pura I menjadi Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 11) ; ----------------------------------2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero) Angkasa Pura I dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2001 perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero) angkasa Pura I (Lembaran Negara nomor 68) ; ---------------------------3. Surat Keputusan Direksi PT. (Persero) Angkasa Pura I Nomor : KEP.77/KU.110/2004 tanggal 27 Agustus 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Penagihan, Pelaporan, Piutang, Penghargaan dan sanksi kepada debitur PT. Angkasa Pura I ; -------------------------------4. Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 128) ; -----------------------------------------------5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 29 Tahun 1997 tentang Struktur dan Golongan tarif Pelayanan Jasa pada Bandar Udara Umum;---------------------------6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 48 Tahun 2002 tentang Penyerahan Penyelenggaraan Bandar Udara Umum ; ----------------------------------------------7. Surat Edaran Direksi PT. (Persero) Angkasa Pura I Nomor ED.01/HK.00/1993 tanggal 11 Januari 1993 tentang Pemberlakuan Peraturan Perum Angkasa Pura I di Lingkungan PT. (persero) Angkasa Pura I ; ------------ 8. Surat Keputusan Direksi PT. (Persero) Angkasa Pura I Nomor : KEP.59/KU.20.2.4/2004 tanggal 26 Juli 2004 tentang ralat Keputusan Direksi Nomor KEP.105/KU. 20.2.4/2003 tentang Kegiatan Penunjang Bandar Udara di Lingkungan Bandar Udara yang di kelola PT. (persero) Angkasa Pura I ; -------------------------------------------9. Surat Keputusan Direksi PT. (Persero)Angkasa Pura I Nomor : KEP. 15/KB.03/2010 tentang Usaha Kegiatan Pelayanan jasa terkait Bandar Udara di Lingkungan Bandar Udara yang dikelola PT. (persero) Angkasa Pura I ; -----------------------------------------------------------10. Akte Pendirian PT. (Persero) Angkasa Pura I Nomor 1 tanggal 2 Januari 1993 jo Akte Perubahan Nomor 95 tanggal 19 Maret 1993 jis Akte Perubahan Nomor 15 tanggal 16 april 1998 dan akte perbaikkan nomor 30 tanggal 18 September 1998 (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 22 Juni 1999 Nomor 50) Jis Akte Perubahan Nomor 2 tanggal 9 Agustus 2007 (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 7 september 2007 tanggal 72) ; -----------------------------------------------11. Keputusan Direksi PT . (Persero) Angkasa Pura I Nomor : 56/OM.00/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT (Persero) Angkasa Pura I dan Keputusan Direksi dan Keputusan Direksi PT. (Persero) Angkasa Pura I Nomor :KEP-89/OM.00/2008 tanggal 28 Agustus 2008 tentang organisasi dan Tata Kerja Kantor Cabang PT (Persero) Angkasa Pura I Bandar Udara ngurah Rai ? Bali ; --------------------------------------------------------12. Keputusan Direksi PT. (Persero) Angkasa Pura I Nomor KEP.100/KU.20.8/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Tarif Pas (Tanda Ijin Masuk) di Lingkungan Bandar Udara yang dikelola PT. (Persero) Angkasa Pura I ; -----------------------------------------------------------13. Surat Direktur Utama PT. Penata Sarana Bali /Media Nomor : 057/PAP-Park/PSB/XII/2002 tanggal 3 Desember 2002 tentang Pengelolaan Parkir dan Pelayann Pas Orang/kendaraan di Area Kargo Domestik dan International Bandara Ngurah Rai Bali ; -------------14. Surat Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha PT. (Persero) angkasa Pura I Nomor : AP-1. 3403/KU.20.6/2008/DKP-B tanggal 22 September 2008 tentang Perpanjangan Pengelolaan Parkir ; --------------15. Surat General Manager PT (Persero) Angkasa Pura I Nomor AP.3647/KU.20.6/2008/KCA-B tanggal 25 September 2008 tentang Perpanjangan Kerjasama Pengelolaan Parkir ; ----------------------------------------16. Berita Acara Operasional Kerjasama Pengelolaan Parkir di Bandara Ngurah Rai Bali Nomor : 904/BA/KU. 20.6/2008 tanggal 25 September 2008 ; -----------------17. Surat Keputusan Direksi PT . (Persero) Angkasa Pura I Nomor : Kep-105/KU.20.2.4/2003 tentang Usaha Kegiatan Penunjang Bandar Udara di Lingkungan Bandar Udara yang di Kelola PT (Persero) Angkasa Pura I ; ----18. Surat Keputusan Direksi PT. (Persero) Angkasa Pura I Nomor: Kep.110/PL.10/2008 tentang Prosedur Pelaksanaan Pengadaan Barang dan atau Jasa di Lingkungan PT. (Persero) Angkasa Pura I ; --------------19. Keputusan Direksi PT. (Persero) Angkasa Pura I Nomor : Kep.58/KU.20.6/2005 tentang Tarif Biaya Parkir Kendaraan Bermotor di Kantor Cabang PT. (Persero) angkasa Pura I Bandar Udara Ngurah Rai ? Bali ; --------------------------------------------------------20. 1 (satu) bendel surat yang dibukukan dengan Judul Permasalahan Pengelolaan Parkir Dengan Komputerisasi di Bandara Ngurah Rai Bali , BUKU I AUDIT PKPT tanggal 14-24 Nopember 2011 oleh Satuan Pengawas Intern 2012 ; ----------------------------------------------- 21. 1 (satu) bendel surat yang dibukukan dengan Judul Permasalahan Pengelolaan Parkir Dengan Komputerisasi di Bandara Ngurah Rai Bali , BUKU II AUDIT PKPT tanggal 5-10 Desember 2011 oleh Satuan Pengawas Intern 2012 ; -----------------------------------------------22. 1 (satu) bendel surat yang dibukukan dengan Judul Permasalahan Pengelolaan Parkir Dengan Komputerisasi di Bandara Ngurah Rai Bali , BUKU III AUDIT SISTEM KOMPUTERISASI PARKIR PT. PENATA SARANA BALI tanggal 20-29 Januari 2012 oleh Pelaksana PT. SHARING VERSION INDONESIA , Satuan Pengawas Intern 2012 ; -----------------------------------------------23. 1 (satu) bendel surat yang dibukukan dengan Judul Permasalahan Pengelolaan Parkir Dengan Komputerisasi di Bandara Ngurah Rai Bali , BUKU IV Dokumentasi Surat Menyurat dan Risalah Rapat ; ----------------------24. Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Parkir di Bandar Udara Ngurah Rai Bali Nomor : SP.13.1.I/KU.20.2.5/2001-DU tanggal 1 Oktober 2001;-25. Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Parkir di Bandar Udara Ngurah Rai Bali Nomor : 03/SPPP/KU.20.6/2005 tanggal 6 Januari 2005 ; --------26. Addendum 1 Nomor : 27/SPPP/KU.20.6/2006 tanggal 4 April 2006 atas Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Parkir di Bandar Udara Ngurah Rai Bali Nomor : 03/SPPP/KU.20.6/2005 tanggal 6 Januari 2005; 27. Addendum 2 Nomor : 156/SPPP/KU.20.6/2006 tanggal 10 Agustus 2006 atas Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Parkir di Bandar Udara Ngurah Rai Bali Nomor : 03/SPPP/KU.20.6/2005 tanggal 6 Januari 2005; 28. Addendum 3 Nomor : 224/SPPP/KU.20.6/2008 tanggal 07 Oktober 2008 atas Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Parkir di Bandar Udara Ngurah Rai Bali Nomor : 03/SPPP/KU.20.6/2005 tanggal 6 Januari 200529. Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Parkir di Bandar Udara Ngurah Rai Bali Nomor : 225/SPKPP/KU. 20.8/2008 tanggal 14 Oktober 2008 ; --------------------30. Addendum Nomor : 115/SPKPP/HK.06.02/2009 tanggal 15 Juli 2009 atas Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Parkir di Bandar Udara Ngurah Rai Bali Nomor : 225/SPKPP/KU.20.8/2008 tanggal 14 Oktober 2008 ; -------------------------------------------------------31. 3 (tiga) buah internal harddisk server milik PT. Penata Sarana Bali ;------------------------------------------------32. Laporan Tertulis secara berkala setiap minggu tentang Pendapatan Parkir PT. PSB ; -----------------------------33. Dokumen pendirian PT. Penata Sarana Bali ; -----------34. 1 (satu) buah buku Himpunan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah Badung tahun 2006 ; ------------35. 1 (satu) eksemplar fotokopi Perda Kab. Badung Nomor 14 tahun 2011 tentang Pajak Parkir ; -------------------36. 1 (satu) lembar surat Kontribusi Pendapatan Parkir dari PT. Angkasa Pura I Bandara Ngurah Rai kepada Pemkab Badung ; -----------------------------------------37. 1 (satu) eks. fotokopi Rekap SKPD/SPTPD dan Pembayaran Pajak Parkir PT. Angkasa Pura I Bandara Ngurah Rai ; ----------------------------------------------38. 1 (satu) eks. fotokopi Kartu Data Usaha Parkir PT. Angkasa Pura I NPWPD 6.0023013.04.07 sampai dengan 18 Januari 2013 ;---------------------------------39. 1 (satu) lbr. fotokopi Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung Nomor 44 tahun 2002 tentang Penetapan Wajib Pajak Daerah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung ;---------40. 1 (satu) lbr. fotokopi Surat Permohonan NPWPD Nomor AP.I.686/KU.30.1/2002/KCA-B tanggal 11 Februari 2002 dari PT. Angkasa Pura I Cabang Bandara Ngurah Rai kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung ; --------------------------------------41. 1 (satu) eks. fotokopi Formulir Pendaftaran Wajib Pajak/Wajib Retribusi Badan/Pemilik Usaha ; ----------42. 1 (satu) eks. Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor 220816300023 tanggal 23 April 2001; 43. 1 (satu) eks. fotokopi Surat Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Badung dengan PT. (Persero) Angkasa Pura I Bandara Ngurah Rai Nomor : 62 tahun 2011 AP I 440/HK 103/2001/KLA-B tanggal 13 Februari 2001.44. 1 (satu) bendel Rekap Pendapatan Bandara Tahun 2008-2011 PT. Penata Sarana Bali ; --------------------45. 1 (satu) bendel Laporan Rugi Laba Tahun 2008-2011 PT. Penata Sarana Bali ; ---------------------------------46. 1 (satu) bendel fotokopi printout Rekening Bank Mandiri Nomor 145-00-0424184-6 atas nama PT. Penata Sarana Bali tahun 2008-2011 ; ------------------Seluruhnya diserahkan kepada Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan RI. selaku Penyidik ; ----------------------------------------------Sedangkan terhadap barang bukti berupa : --------------------1. Sertifikat atas tanah kapling nomor : SHM No. 5392, dan tanahnya yang tertera dalam sertifikat tersebut yang terletak di Kelurahan Bongan, Kec. Tabanan, Kabupaten Tabanan atas nama : Chris Sridana MBA ; -2. Sertifikat atas tanah kapling nomor SHM No. 2048, dan tanahnya yang tertera dalam sertifikat tersebut yang terletak di kelurahan Bongan, Kec. tabanan Kabupaten Tabanan atas nama : Chris Sridana MBA ; --------------3. Sertifikat atas tanah kapling nomor SHM No.2000 dan tanahnya yang tertera dalam sertifikat tersebut yang terletak di kelurahan Bongan, Kec. tabanan Kabupaten Tabanan atas nama : Chris Sridana MBA ; --------------4. Sertifikat atas tanah kapling nomor SHM No.1963 dan tanahnya yang tertera dalam sertifikat tersebut yang terletak di kelurahan Bongan, Kec. tabanan Kabupaten Tabanan atas nama : Chris Sridana MBA ; ---------------5. 1 (satu) kapling tanah 625 M2 yang terletak di Pererenan atas nama : Chris Sridana MBA. dengan SHM No.924 dengan AJB no.141//2011 tanggal 13 Mei 2011 pada notaris Putu Sarjana SH ;----------------------------6. 1 (satu) kapling tanah 300 M2 yang terletak di Tuban-Kuta atas nama : Chris Sridana MBA. dengan SHM No.535 dengan AJB no.14//2007 tanggal 06 Maret 2007 pada notaris I Made Pria Dharsana SH ;-------------------7. 1 (satu) kapling tanah 155 M2 yang terletak di Kelurahan Padangsambian, Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar , Propinsi Bali atas nama : Chris Sridana MBA. dengan SHM No.9221. tgl 04 Maret 2003 ;---------8. 1 (satu) kapling tanah 150 M2 yang terletak di Kelurahan Padangsambian, Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar , Propinsi Bali atas nama : Chris Sridana MBA. dengan SHM No.9222. tgl 04 Maret 2003 ;---------Seluruhnya dirampas Untuk Negara untuk diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti ; ----------------------5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000. (lima ribu rupiah);---------------
    Tanggal Musyawarah —
    Tanggal Dibacakan —
    Kaidah —
    Abstrak


162
78