Putusan PTA YOGYAKARTA
51/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Putusan PTA YOGYAKARTA Nomor 51/Pdt.G/2021/PTA.Yk
Tanggal 30 Juni 2021 —Pembanding/Tergugat : Siswanto Hadi Wardoyo, S.T. bin H. Buono Abu Hasan Diwakili Oleh : THALIS NOOR C, SHI, SH
Terbanding/Penggugat : Setiyaningsih, S.T. binti Daryono Wignyo Mardoyo Diwakili Oleh : Dr. Ariyanto, SH, CN, MN

PERTIMBANGAN HUKUM

MENIMBANG, BAHWA PEMBANDING TELAH MENGAJUKAN PERMOHONAN BANDING PADA TANGGAL 11 MEI 2021, SEDANGKAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SLEMAN NOMOR 214/PDT.G/2021/PA.SMN TELAH DIPUTUS PADA TANGGAL 4 MEI 2021 MASEHI BERTEPATAN DENGAN TANGGAL 22 RAMADHAN 1442 HIJRIAH DENGAN DIHADIRI PEMBANDING DAN TERBANDING. DENGAN DEMIKIAN JIKA DI HITUNG SATU HARI DARI SEJAK DIBACAKANNYA PUTUSAN TERSEBUT, INTERVAL WAKTU PERMOHONAN BANDING JATUH HARI YANG KE 7 (TUJUH). DENGAN DEMIKIAN PERMOHONAN BANDING YANG DIAJUKAN PEMBANDING MASIH DALAM TENGGANGMASA BANDING SESUAI MAKSUD PASAL 7 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 1947 TENTANG PERADILAN ULANGAN. DENGAN DEMIKIAN PERMOHONAN BANDING TERSEBUT DIAJUKAN DALAM TENGGANG WAKTU DAN MENURUT CARA-CARA YANG DITENTUKAN OLEH UNDANG-UNDANG;

MENIMBANG, BAHWA PEMBANDING PADA TINGKAT PERTAMA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SLEMAN NOMOR 214/PDT.G/2021/PA.SMN TANGGAL 4 MEI 2021 MASEHI BERTEPATAN DENGAN TANGGAL 22 RAMADHAN 1442 HIJRIAH ADALAH SEBAGAI PIHAK TERGUGAT YANG MEMPUNYAI KEPENTINGAN HUKUM TERHADAP PERKARA A QUO. SESUAI KETENTUAN PASAL 61 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA YANG DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 DENGAN PERUBAHAN KEDUA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 50 TAHUN 2009 PEMBANDING MEMPUNYAI LEGAL STANDINGUNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN BANDING;

MENIMBANG, BAHWA OLEH KARENA PERMOHONAN BANDING YANG DIAJUKAN OLEH PEMBANDING TELAH DIAJUKAN DALAM TENGGANGWAKTU DAN CARA-CARA YANG DITENTUKAN UNDANG-UNDANG SERTA DIAJUKAN OLEH PIHAK YANG MEMPUNYAI LEGAL STANDING, MAKA PERMOHONAN BANDING TERSEBUT SECARA FOMIL DAPAT DITERIMA;

MENIMBANG, BAHWA MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING SETELAH MEMPELAJARI DAN MENELITI SECARA SEKSAMA SALINAN RESMI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SLEMAN NOMOR 214/PDT.G/2021/PA.SMN TANGGAL 4 MEI 2021 MASEHI BERTEPATAN DENGAN TANGGAL 22 RAMADHAN 1442 HIJRIAH SERTA BERKAS PERKARA YANG TERDIRI DARI BERITA ACARA SIDANG DAN SURAT-SURAT LAIN YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERKARA A QUO DAN SETELAH MEMPERHATIKAN DESKRIPSI FAKTASERTA ALAT-ALAT BUKTI DALAM PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA YANG MEMUTUS PERKARA A QUODAN MEMORI BANDING, SELANJUTNYA MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING MEMPERTIMBANGKAN SEBAGAIMANA DI BAWAH INI ;

MENIMBANG, BAHWA ATAS DASAR APA YANG TELAH DIPERTIMBANGKAN OLEH MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA, MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING BERPENDAPAT BAHWA APA YANG TELAH DIPERTIMBANGKAN OLEH MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA SUDAH TEPAT DAN BENAR KARENA TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU, SEHINGGA DIAMBIL ALIH MENJADI PERTIMBANGAN HUKUM DAN PENDAPAT MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING, NAMUN MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING PERLU MENAMBAH DAN MELENGKAPI PERTIMBANGAN HUKUMNYA SENDIRI;

MENIMBANG, BAHWA ALASAN YANG DIJADIKAN DASAR TERBANDING MENGAJUKAN GUGAT CERAI KARENA RUMAH TANGGANYA DENGAN PEMBANDING SUDAH TIDAK HARMONIS, SERING TERJADI PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN YANG TERUS MENERUS DAN TIDAK MUNGKIN LAGI HIDUP RUKUN SEBAGAI SUAMI ISTERI SEBAGAIMANA DIMAKSUD PASAL 39 AYAT 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN JO. PASAL 19 HURUP F PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975 DAN PASAL 116 HURUP F KOMPILASI HUKUM ISLAM;

MENIMBANG, BAHWA TERHADAP PERKARA A QUO, MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING SEPENDAPAT DENGAN PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA YANG TELAH MENDAMAIKAN PARA PIHAK PADA SETIAP SIDANG PEMERIKSAAN DAN SELAMA PERKARA BELUM DIPUTUSKAN, NAMUN TIDAK BERHASIL. DEMIKIAN PULA UNTUK MEMAKSIMALKAN USAHA PERDAMAIAN, TELAH DILAKSANAKAN MEDIASI OLEH MEDIATOR BERNAMA SAHRIL FADLI, S.H.I., M.H.TANGGAL 9 MARET 2021 NAMUN TIDAK BERHASIL; DENGAN DEMIKIAN TELAH TERPENUHI MAKSUD PASAL 31 AYAT 1 DAN 2PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN JO. PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016 ;

MENIMBANG, BAHWA DALIL GUGATAN TERBANDING BAHWA RUMAH TANGGANYA DENGAN PEMBANDING SUDAH TIDAK HARMONIS, SERING TERJADI PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN YAKNI TERJADI PADA BULAN JUNI DAN JULI 2020, PENYEBAB PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN TERSEBUT MENURUT TERBANDING KARENA SIKAP PEMBANDING SEBAGAI KEPALA KELUARGA KURANG MEMBERI PERHATIAN TERHADAP KEHIDUPAN RUMAH TANGGA DENGAN SERINGNYA PULANG LARUT MALAM, TIDAK MEMPRIORITASKAN KELUARGA, TIDAK JUJUR DAN TIDAK TERBUKA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN PERUSAHAAN YANG DIDIRIKAN BERSAMA YANG BERGERAK DI BIDANG KONSTRUKSI SEHINGGA KEDUA BELAH PIHAK PISAH RANJANG ;

MENIMBANG, BAHWA SEDANGKAN MENURUT PEMBANDING, PENYEBAB DARI PERTENGKARAN TERSEBUT KARENA MASALAH PERUSAHAAN YANG DIKELOLA PEMBANDING DAN TERBANDING MENGALAMI KESULITAN KEUANGAN, DAN UNTUK MENGATASI HAL ITU PEMBANDING MENGAJUKAN KREDIT DI BANK BNI YOGYAKARTA DENGAN MENGGUNAKAN JAMINAN SERTIFIKAT TANAH WARISAN MILIK TERBANDING YANG SAMPAI SAAT INI BELUM BISA DILUNASI, DAN PEMBANDINGAKAN BERUSAHA UNTUK MENGEMBALIKAN SERTIFIKAT TANAH TERSEBUT ;

MENIMBANG, BAHWA TERHADAP GUGATAN TERBANDING, PEMBANDING DALAM JAWABAN YANG DIAJUKANNYA MENGAKUI ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK MEMBANTAH TERHADAP DALIL-DALIL GUGATAN MENGENAI KEADAAN RUMAH TANGGA PEMBANDING DENGAN TERBANDING. DALAM HAL INI DAPAT DISIMPULKAN DARI JAWABAN PEMBANDING YANG MENYATAKAN BAHWA PERTENGKARAN YANG TERJADI SECARA TERUS MENERUS ANTARA TERBANDING DAN PEMBANDINGDISEBABKAN KARENA MASALAH SERTIFIKAT YANG DIAGUNKAN DAN BELUM BISA KEMBALI KEPADATERBANDING;

MENIMBANG, BAHWA PENGAKUAN MEMPUNYAI KEKUATAN PEMBUKLTIAN SEMPURNA DAN MENENTUKAN, SESUAI PASAL 174 HIR YANG MENYATAKAN PENGAKUAN YANG DIUCAPKAN DI HADAPAN HAKIM, CUKUP MENJADI BUKTI UNTUK ORANG YANG MENGAKUI ITU, BAIK YANG DIUCAPKANNYA SENDIRI, MAUPUN DENGAN PERTOLONGAN ORANG LAIN, YANG ISTIMEWA DIKUASAKAN UNTUK ITU;

MENIMBANG, BAHWA NAMUN DEMIKIAN KARENA PERKARA INI MENYANGKUT HUKUM ORANG (RECHT PERSON) YAKNI TENTANG SENGKETA RUMAH TANGGA MENGENAI PERCERAIAN, MAKA DIPANDANG PERLU UNTUK MEMERIKSA BUKTI-BUKTI LAIN YANG DIAJUKAN OLEH PEMBANDING MAUPUN TERBANDING BAIK SURAT-SURAT MAUPUN SAKSI-SAKSI;

MENIMBANG, BAHWA BUKTI-BUKTI YANG DIAJUKAN TERBANDING MAUPUN PEMBANDING TELAH DIPERTIMBANGKAN DENGAN SEKSAMA OLEH MAJLIS HAKIM TINGKAT PERTAMA DAN TERNYATA PERTIMBANGAN-PERTIMBANGAN TERSEBUT TEPAT DAN BENAR MAKA KEMUDIAN DIAMBIL ALIH OLEH MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING DAN MENJADI PERTIMBANGAN-PERTIMBANGAN SENDIRI;

MENIMBANG, BAHWA DALAM MEMORI BANDING PEMBANDING MENYATAKAN BAHWA MAJLIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TELAH SERAMPANGAN MEMAKNAI FRASE TERUS MENERUS HANYA DENGAN MERUJUK KONDISI BULAN JUNI DAN JULI 2020 TANPA MELIHAT KONDISI SETELAHNYA. MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING TIDAK SEPENDAPAT DENGAN PERNYATAAN PEMBANDING BAHWA KEJADIAN ITU MERUPAKAN HAL YANG LAZIM DAN LUMRAH SEHINGGA TIDAK DAPAT DIJADIKAN ALASAN PERCERAIAN, KARENA PERTENGKARAN BERLANGSUNG DALAM TEMPO 2 (DUA) BULAN TERSEBUT DENGAN KEJADIAN TERUS MENERUS, MAKA CUKUP DIJADIKAN ALASAN PERCERAIAN DAN BUKAN MERUPAKANHAL YANG LAZIM DAN LUMRAH SEBAGAI BAGIAN DARI DINAMIKA RUMAH TANGGA;

MENIMBANG, BAHWA BENAR APA YANG DINYATAKAN OLEH PEMBANDING BAHWA KEUANGAN PERUSAHAAN BUKANLAH MERUPAKAN PERSOALAN RUMAH TANGGA, KARENA SECARA HUKUM PERUSAHAAN DALAM BENTUK PERSEROAN TERBATAS TERJADI PEMISAHAN HARTA KEKAYAAN ANTARA PRIBADI-PRIBADI PERSERONYA DENGAN HARTA KEKAYAAN PERSEROAN SEBAGAIMANA DINYATAKAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS. NAMUN EFEK DARI KEADAAN KEUANGAN PERUSAHAAN YANG LAGI MENURUN DIKAITKAN DENGAN KREDIT DI BANK BNI YOGYAKARTA DENGAN JAMINAN SERTIFIKAT MILIK TERBANDING YANG HINGGA SEKARANG BELUM DAPAT DIAMBIL KARENA BELUM ADA PELUNASAN KREDIT DIMAKSUD, MAKA HAL DEMIKIAN TENTU MEMPENGARUHI KEADAAN RUMAH TANGGA TERBANDING DENGAN PEMBANDING, LAGI PULA KEDUANYA ADALAH MERUPAKAN PERSERO DARI PERSEROAN DIMAKSUD;

MENIMBANG, BAHWA PEMBANDING DALAM MEMORI BANDING MENYATAKAN KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN MAJLIS HAKIM TINGKAT PERTAMA YANG MENJADIKAN KESAKSIAN MONIEK ATHIDIRAKAMA RATIH YANG MEMBERIKAN KETERANGAN DI DEPAN SIDANG YANG JUSTRU OLEH MAJLIS HAKIM TINGKAT PERTAMA DITULIS TIDAK SESUAI FAKTA DALAM PERSIDANGAN DAN CENDERUNG COPY PASTEDENGAN KETERANGAN SAKSI LAIN;

MENIMBANG, BAHWA DALAM HAL TERSEBUT PEMBANDING TELAH MENGAJUKAN TAMBAHAN BUKTI TERTULIS (T.12) YAKNI SURAT PERNYATAAN MONIEK ATHIDIRAKAMA RATIH TERTANGGAL 28 MEI 2021 YANG MENYATAKAN APA YANG TERTULIS PADA HALAMAN 12 SALINAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SLEMAN NOMOR 214/PDT.G/2021/ PA.SMN TANGGAL 4 MEI 2021 ADALAH TIDAK BENAR. AKAN TETAPI TERNYATA DALAM SURAT PERNYATAAN TERSEBUT TIDAK DISEBUTKAN APA KETERANGAN SEBENARNYA YANG DISAMPAIKAN DIDALAM SIDANG, SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN APA YANG DI PERMASALAHKAN PEMBANDING TIDAK JELAS;

MENIMBANG, BAHWA PEMBANDING MENYATAKAN KONDISI RUMAH TANGGA PEMBANDING DENGAN TERBANDING TETAP RUKUN, HAL ITU DIBUKTIKAN OLEH PERNYATAAN ANAK TERTUA PEMBANDING DAN TERBANDING BERNAMA ADAM BILLAH HADI WARDOYO, MELALUI PERNYATAANNYA DIATAS METERAI CUKUP TANGGAL 28 MEI 2021 DAN TELAH DIREGISTER (WAARMERKING) OLEH SUKARNO, S.H. MENYATAKAN PERNAH MENDENGAR DI KAMAR BAHWA KEDUA ORANG TUANYA YAITU SEKIRA BULAN JULI 2020 PADA WAKTU SORE HARI DI RUANG TV TERJADI KERIBUTAN NON FISIK, TETAPI TIDAK JELAS APA YANG DIBAHAS, NAMUN MALAM HARINYA DAN HARI-HARI BERIKUTNYA, TERLIHAT HUBUNGAN KEDUA ORANG TUA TERSEBUT SUDAH TIDAK ADA KERIBUTAN LAGI DAN SEKELUARGA BAIK-BAIK SAJA;

MENIMBANG, BAHWA PERNYATAAN ADAM BILLAH HADI WARDOYO TERSEBUT MERUPAKAN KATAGORI BUKTI KETERANGAN SAKSI MESKIPUN DITUANGKAN DALAM SURAT PERNYATAAN TERTULIS DAN DIREGISTER OLEH NOTARIS, MAJLIS HAKIM TINGKAT BANDING BERPENDAPAT BAHWA KESAKSIAN DEMIKIAN TIDAKLAH MEMENUHI SYARAT FORMIL SEBUAH BUKTI KETERANGAN SAKSI, KARENA TIDAK DI BAWAH SUMPAH SESUAI AGAMA YANG DIANUTNYA. OLEH KARENANYA HAL ITU TIDAK DAPAT DITERIMA SEBAGAI BUKTI SAKSI. HAL INI SEJALAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG R.I NOMOR 3428 K/PDT/1985, TANGGAL 26 FEBRUARI 1990 YANG KAIDAH HUKUMNYA MENYATAKAN : SURAT BUKTI YANG HANYA BERUPA SURAT PERNYATAAN TIDAKLAH MENGIKAT DAN TIDAK DAPAT DISAMAKAN DENGAN KESAKSIAN YANG SEHARUSNYA DIBERIKAN DIBAWAH SUMPAH DI MUKA PERSIDANGAN;

MENIMBANG, BAHWA DENGAN TELAH TERBUKTINYA RUMAH TANGGA PEMBANDING DENGAN TERBANDING SUDAH TIDAK HARMONIS SERING TERJADI PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN SETIDAK-TIDAKNYA TERJADI PADA BULAN JUNI DAN JULI 2020 DAN SULIT UNTUK DIRUKUNKAN KEMBALI MERUPAKAN INDIKATORKUAT PECAHNYA RUMAH TANGGA PEMBANDING DENGAN TERBANDING DAN HATI KEDUA NYA TELAH PECAH (BROKEN MARRIAGE) TELAH TERPENUHINYA MAKSUD PASAL 19 HURUP F PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975 DAN MAKSUD PASAL 116 HURUP F KOMPILASI HUKUM ISLAM SERTA SEJALAN DENGAN YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG NOMOR 273 K/AG/1998 TANGGAL 17 MARET 1999 YANG ABSTRAKSI HUKUMNYA SEBAGAI BERIKUT: CEKCOK, HIDUP BERPISAH TIDAK DALAM SATU TEMPAT KEDIAMAN BERSAMA, SALAH SATU PIHAK TIDAK BERNIAT UNTUK MENERUSKAN KEHIDUPAN BERSAMA DENGAN PIHAK LAIN MERUPAKAN FAKTA YANG CUKUP SESUAI ALASAN PERCERAIAN PASAL 19 HURUF F PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975;

MENIMBANG, BAHWA DENGAN ADANYA SIKAP PEMBANDING YANG KEBERATAN UNTUK BERCERAI DENGAN TERBANDING DENGAN ITIKAD BAIK MERUPAKAN SIFAT YANG MULIA DAN DAPAT DIHARGAI SEBAGAI SALAH SATU UPAYA UNTUK MEMPERTAHANKAN RUMAH TANGGANYA, NAMUN INDIKASIKEBERHASILAN UNTUK DAMAI DAN TERBANDING TETAP DENGAN PENDIRIANNYA UNTUK BERCERAI DENGAN PEMBANDING, BAHKAN PEMBANDING TIDAK DAPAT MELULUHKAN HATI TERBANDING UNTUK MENGURUNGKAN NIATNYA BERCERAI YANG DAPAT MENUNJUKKAN BAHWA PEMBANDING BENAR-BENAR SAYANG KEPADA TERBANDING SEHINGGA ALASAN PEMBANDING TERSEBUT TIDAK BERDASARKAN FAKTA MAKA OLEH KARENA ITU RUMAH TANGGA PEMBANDING DENGAN TERBANDING TIDAK DAPAT DIPERTAHANKAN LAGI;

MENIMBANG, BAHWA DENGAN TELAH DIUPAYAKAN PERDAMAIAN KEPADA KEDUA BELAH PIHAK NAMUN TIDAK BERHASIL DAN TERBANDING TETAP DENGAN PENDIRIANNYA UNTUK TIDAK MELANJUTKAN RUMAH TANGGA DENGAN PEMBANDING DAN TETAP BERKEHENDAK BERCERAI, MAKA APABILA TETAP DIPERTAHANKAN RUMAH TANGGANYA AKAN LEBIH BANYAK MADHARATNYA DARIPADA MASLAHATNYA. DALAM HAL INI MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING MENGUTIP PENDAPAT DARI SAVE M DAGUN DALAM BUKU PSIKOLOGIKELUARGA HALAMAN 172 DAN DIAMBIL SEBAGAI PENDAPAT MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING SEBAGAI BERIKUT : PERCERAIAN DALAM KELUARGA TIDAKLAH SELALU MEMBAWA AKIBAT YANG NEGATIF, SIKAP UNTUK MENGHINDARI SITUASI KONPLIK, RASA TIDAK PUAS, PERBEDAAN FAHAM YANG TERUS MENERUS, MAKA PERISTIWA PERCERAIAN SATU-SATUNYA JALAN KELUAR UNTUK MEMPEROLEH KETENTRAMAN DIRI..

MENIMBANG, BAHWA DALAM PERKARA INI MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING PERLU MENGETENGAHKAN PENDAPAT PAKAR HUKUM ISLAM SAYYID SABIQ DALAM KITAB FIQHU AS SUNNAH, JUZ II, HALAMAN 249SEBAGAI BERIKUT :

ARTINYA: JIKA ISTERI MENGGUGAT CERAI KARENA SUAMINYA MEMADLOROTKAN TERHADAP ISTERI (MISAL : MEMUKUL, MENCACI MAKI, BERKATA KASAR, MELAKUKAN PERBUATAN YANG MUNKAR, SEPERTI BERJUDI DAN LAIN-LAINNYA SEHINGGA MENGGOYAHKAN KEUTUHAN RUMAH TANGGA) MAKA DIBOLEHKAN BAGI ISTERINYA TERSEBUT UNTUK MEMINTA CERAI KEPADA HAKIM DAN BILA MADLOROT TERSEBUT TELAH TERBUKTI, SEDANGKAN PERDAMAIAN PUN TIDAK TERCAPAI, MAKA HAKIM MENETAPKAN JATUH TALAK SATU BAIN.

MENIMBANG, BAHWA MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA DAN MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING TELAH MEMPERTIMBANGKAN SECARA CUKUP DAN SEKSAMA DALAM MENGADILI PERKARA A QUO, KARENA PERKARA PERCERAIAN ITU AKAN MENGAKHIRI LEMBAGA PERKAWINAN YANG BERSIPAT SAKRAL, MENGUBAH STATUS HUKUM DARI HALAL MENJADI HARAM, BERDAMPAK LUAS BAGI STRUKTUR MASYARAKAT DAN MENYANGKUT PERTANGGUNG JAWABAN DUNIA AKHIRAT. OLEH KARENA ITU PERCERAIAN HANYA DAPAT DIKABULKAN JIKA PERKAWINAN SUDAH PECAH (BROKEN MARRIAGE) DENGAN INDIKATOR YANG SECARA NYATA TELAH TERBUKTI. SEBAGAIMANA MAKSUD SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 03 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG RI;

MENIMBANG, BAHWA APA YANG TELAH DIPERTIMBANGKAN TERSEBUT DIATAS TELAH SESUAI DENGAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 04 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG RI, BAHWA GUGATAN CERAI DAPAT DIKABULKAN JIKA FAKTA MENUNJUKAN RUMAH TANGGA SUDAH PECAH (BROKEN MARRIAGE) DENGAN INDIKATOR ANTARA LAIN :

• SUDAH ADA UPAYA DAMAI TETAPI TIDAK BERHASIL;
• SUDAH TIDAK ADA KOMUNIKASI YANG BAIK ANTARA SUAMI ISTERI;
• SALAH SATU PIHAK ATAU MASING-MASING PIHAK MENINGGALKAN KEWAJIBANNYA SEBAGAI SUAMI ISTERI;
• TELAH TERJADI PISAH RANJANG/TEMPAT TINGGAL BERSAMA.

MENIMBANG, BAHWA BERDASARKAN PADA PERTIMBANGAN-PERTIMBANGAN TERSEBUT DI ATAS, MAKA TERHADAP PETITUM GUGATAN TERBANDING ANGKA 1 DAN 2 MOHON UNTUK DIKABULKAN GUGATAN TERBANDING DENGAN MENYATAKAN PERKAWINAN PEMBANDING DENGAN TERBANDING YANG TELAH DICACAT PADA PEJABAT PENCACAT NIKAH KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN PASAR KLIWON SURAKARTA JAWA TENGAH BERDASARKAN KUTIPAN AKTA NIKAH NOMOR 183/15/IV/2002 PUTUS KARENA PERCERAIAN DAPAT DIKABULKAN, NAMUN SESUAI KONTRUKSI HUKUM ISLAM PERCERAAIAN TERSEBUT DIFORMULASIKAN DENGAN MENJATUHKAN TALAK SATU BAIN SHUGHRADARI PEMBANDING KEPADA TERBANDING SEBAGAIMANA MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA MENGABULKANNYA DENGAN MENJATUHKAN TALAK SATU BAIN SHUGHRAPEMBANDING TERHADAP TERBANDING. OLEH KARENANYA MENURUT MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING SUDAH TEPAT DAN SUDAH BENAR DAN TELAH SESUAI DENGAN MAKSUD PASAL 119 AYAT 1 DAN 2 HURUP C KOMPILASI HUKUM ISLAM;

MENIMBANG, BAHWA BERKAITAN DENGAN PETITUM ANGKA 3 YANG BERBUNYI :MENYATAKAN SELURUH ANAK HASIL PERKAWINAN ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT MENGENAI PEMEGANG HAK PEMELIHARAAN ANAK BERADA PADA PENGGUGAT DAN TERGUGAT UNTUK DIPELIHARA (DIASUH) SECARA BERSAMA-SAMA. OLEH KARENA GUGATAN TERSEBUT TELAH DICABUT OLEH PENGGUGAT DI AWAL PERSIDANGAN, TEPATNYA SEBELUM ADA JAWABAN, MAKA DIPERBOLEHKAN. HAL INI SESUAI KETENTUAN PASAL 271 RV MENJELASKAN BAHWA PENGGUGAT DAPAT MELEPASKAN INSTANSI (MENCABUT PERKARANYA) ASAL HAL ITU DILAKUKAN SEBELUM DIBERIKAN JAWABAN. SETELAH ADA JAWABAN, MAKA PENCABUTAN INSTANSI HANYA DAPAT TERJADI DENGAN PERSETUJUAN PIHAK LAWAN, MAKA MENURUT MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGKAT BANDING GUGATAN TERSEBUT PATUT DIKESAMPINGKAN;

MENIMBANG, BAHWA TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM MAJLIS HAKIM TINGKAT PERTAMA SEPANJANG TIDAK DIPERTIMBANGKAN OLEH MAJLIS HAKIM TINGKAT BANDING, MAKA TELAH DIANGGAP TEPAT DAN BENAR, SEHINGGA DIAMBIL ALIH MENJADI PERTIMBANGAN MAJLIS HAKIM TINGKAT BANDING SENDIRI;

MENIMBANG, BAHWA DARI APA YANG TELAH DIPERTIMBANGKAN DI ATAS, KEBERATAN- KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMBANDING SEBAGAIMANA DALAM MEMORI BANDINGNYA BESERTA ALASAN-ALASANYA SUBTANSINYA MERUPAKAN PENGULANGAN DARI APA YANG TELAH DISAMPAIKAN PADA SAAT PEMERIKSAAN PERKARA PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA, OLEH KARENANYA KEBERATAN PEMBANDING BESERTA ALASAN-ALASANNYA TIDAK PERLU DIPERTIMBANGKAN LAGI;

MENIMBANG, BAHWA SESUAI YURISPRODENSI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 247-K/SIP/1953 TANGGAL 6 APRIL 1955 YANG MENYATAKAN BAHWA HAKIM BANDING TIDAK WAJIB MENINJAU SATU PERSATU DALIL YANG TERMUAT DALAM SUATU MEMORI BANDING DAN JUGA TIDAK WAJIB MENINJAU SATU PERSATU SEGALA PERTIMBANGAN HAKIM TINGKAT PERTAMA. OLEH KARENA ITU MAJLIS HAKIM TINGKAT BANDING MENCUKUPKAN URAIAN PERTIMBANGAN DALAM PERKARA A QUO;

MENIMBANG, BAHWA BERDASARKAN PERTIMBANGAN-PERTIMBANGAN TERSEBUT DIATAS, MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING BERPENDAPAT BAHWA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SLEMAN NOMOR 214/PDT.G/2021/PA.SMN TANGGAL 4 MEI 2021 MASEHI BERTEPATAN DENGAN TANGGAL 22 RAMADHAN 1442 HIJRIAH TERSEBUT DAPAT DIPERTAHANKAN DAN DIKUATKAN;

MENIMBANG, BAHWA OLEH KARENA PERKARA A QUOTERMASUK BIDANG PERKAWINAN, SESUAI PASAL 89 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA YANG DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 DENGAN PERUBAHAN KEDUA DENGAN UNDANG- UNDANG NOMOR 50 TAHUN 2009, MAKA BIAYA PERKARA DALAM TINGKAT PERTAMA DIBEBANKAN KEPADA TERBANDING/PENGGUGAT, SEDANGKAN BIAYA PERKARA PADA TINGKAT BANDING DIBEBANKAN KEPADA PEMBANDING/TERGUGAT;

MEMPERHATIKAN DALIL SYARI DAN SEGALA KETENTUAN YANG BERLAKU DAN BERKAITAN DENGAN PERKARA AQUO;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Mei 2021, sedangkan Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 214/Pdt.G/2021/PA.Smn telah diputus pada tanggal 4 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1442 Hijriah dengan dihadiri Pembanding dan Terbanding. Dengan demikian jika di hitung satu hari dari sejak dibacakannya putusan tersebut, interval waktu permohonan banding jatuh hari yang ke 7 (tujuh). Dengan demikian permohonan banding yang diajukan Pembanding masih dalam tenggangmasa banding sesuai maksud Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Pembanding pada tingkat pertama berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 214/Pdt.G/2021/PA.Smn tanggal 4 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1442 Hijriah adalah sebagai pihak Tergugat yang mempunyai kepentingan hukum terhadap perkara a quo. Sesuai ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pembanding mempunyai legal standinguntuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggangwaktu dan cara-cara yang ditentukan undang-undang serta diajukan oleh pihak yang mempunyai legal standing, maka permohonan banding tersebut secara fomil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 214/Pdt.G/2021/PA.Smn tanggal 4 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1442 Hijriah serta berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara a quo dan setelah memperhatikan deskripsi faktaserta alat-alat bukti dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara a quodan memori banding, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini ;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar karena telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah dan melengkapi pertimbangan hukumnya sendiri;

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar Terbanding mengajukan gugat cerai karena rumah tangganya dengan Pembanding sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin lagi hidup rukun sebagai suami isteri sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 hurup f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 hurup f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mendamaikan para pihak pada setiap sidang pemeriksaan dan selama perkara belum diputuskan, namun tidak berhasil. Demikian pula untuk memaksimalkan usaha perdamaian, telah dilaksanakan mediasi oleh Mediator bernama Sahril Fadli, S.H.I., M.H.tanggal 9 Maret 2021 namun tidak berhasil; Dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 31 ayat 1 dan 2Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Terbanding bahwa rumah tangganya dengan Pembanding sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yakni terjadi pada bulan Juni dan Juli 2020, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut menurut Terbanding karena sikap Pembanding sebagai kepala keluarga kurang memberi perhatian terhadap kehidupan rumah tangga dengan seringnya pulang larut malam, tidak memprioritaskan keluarga, tidak jujur dan tidak terbuka dalam pengelolaan keuangan perusahaan yang didirikan bersama yang bergerak di bidang konstruksi sehingga kedua belah pihak pisah ranjang ;

Menimbang, bahwa sedangkan menurut Pembanding, penyebab dari pertengkaran tersebut karena masalah perusahaan yang dikelola Pembanding dan Terbanding mengalami kesulitan keuangan, dan untuk mengatasi hal itu Pembanding mengajukan kredit di Bank BNI Yogyakarta dengan menggunakan jaminan sertifikat tanah warisan milik Terbanding yang sampai saat ini belum bisa dilunasi, dan Pembandingakan berusaha untuk mengembalikan sertifikat tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding, Pembanding dalam jawaban yang diajukannya mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah terhadap dalil-dalil gugatan mengenai keadaan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding. Dalam hal ini dapat disimpulkan dari jawaban Pembanding yang menyatakan bahwa pertengkaran yang terjadi secara terus menerus antara Terbanding dan Pembandingdisebabkan karena masalah sertifikat yang diagunkan dan belum bisa kembali kepadaTerbanding;

Menimbang, bahwa pengakuan mempunyai kekuatan pembukltian sempurna dan menentukan, sesuai Pasal 174 HIR yang menyatakan Pengakuan yang diucapkan di hadapan Hakim, cukup menjadi bukti untuk orang yang mengakui itu, baik yang diucapkannya sendiri, maupun dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dikuasakan untuk itu;

Menimbang, bahwa namun demikian karena perkara ini menyangkut hukum orang (Recht Person) yakni tentang sengketa rumah tangga mengenai perceraian, maka dipandang perlu untuk memeriksa bukti-bukti lain yang diajukan oleh Pembanding maupun Terbanding baik surat-surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan Terbanding maupun Pembanding telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majlis Hakim Tingkat Pertama dan ternyata pertimbangan-pertimbangan tersebut tepat dan benar maka kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan menjadi pertimbangan-pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Pembanding menyatakan bahwa Majlis Hakim Tingkat Pertama telah serampangan memaknai frase ?terus menerus? hanya dengan merujuk kondisi bulan Juni dan Juli 2020 tanpa melihat kondisi setelahnya. Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pernyataan Pembanding bahwa kejadian itu merupakan hal yang lazim dan lumrah sehingga tidak dapat dijadikan alasan perceraian, karena pertengkaran berlangsung dalam tempo 2 (dua) bulan tersebut dengan kejadian terus menerus, maka cukup dijadikan alasan perceraian dan bukan merupakanhal yang lazim dan lumrah sebagai bagian dari dinamika rumah tangga;

Menimbang, bahwa benar apa yang dinyatakan oleh Pembanding bahwa keuangan perusahaan bukanlah merupakan persoalan rumah tangga, karena secara hukum perusahaan dalam bentuk Perseroan Terbatas terjadi pemisahan harta kekayaan antara pribadi-pribadi perseronya dengan harta kekayaan perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Namun efek dari keadaan keuangan perusahaan yang lagi menurun dikaitkan dengan kredit di Bank BNI Yogyakarta dengan jaminan sertifikat milik Terbanding yang hingga sekarang belum dapat diambil karena belum ada pelunasan kredit dimaksud, maka hal demikian tentu mempengaruhi keadaan rumah tangga Terbanding dengan Pembanding, lagi pula keduanya adalah merupakan persero dari perseroan dimaksud;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori banding menyatakan keberatan terhadap putusan Majlis Hakim Tingkat Pertama yang menjadikan kesaksian Moniek Athidirakama Ratih yang memberikan keterangan di depan sidang yang justru oleh Majlis Hakim Tingkat Pertama ditulis tidak sesuai fakta dalam persidangan dan cenderung copy pastedengan keterangan saksi lain;

Menimbang, bahwa dalam hal tersebut Pembanding telah mengajukan tambahan bukti tertulis (T.12) yakni Surat Pernyataan Moniek Athidirakama Ratih tertanggal 28 Mei 2021 yang menyatakan apa yang tertulis pada halaman 12 Salinan Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 214/Pdt.G/2021/ PA.Smn tanggal 4 Mei 2021 adalah tidak benar. Akan tetapi ternyata dalam Surat Pernyataan tersebut tidak disebutkan apa keterangan sebenarnya yang disampaikan didalam sidang, sehingga dengan demikian apa yang di permasalahkan Pembanding tidak jelas;

Menimbang, bahwa Pembanding menyatakan kondisi rumah tangga Pembanding dengan Terbanding tetap rukun, hal itu dibuktikan oleh pernyataan anak tertua Pembanding dan Terbanding bernama Adam Billah Hadi Wardoyo, melalui pernyataannya diatas meterai cukup tanggal 28 Mei 2021 dan telah diregister (waarmerking) oleh Sukarno, S.H. menyatakan pernah mendengar di kamar bahwa kedua orang tuanya yaitu sekira bulan Juli 2020 pada waktu sore hari di ruang TV terjadi keributan non fisik, tetapi tidak jelas apa yang dibahas, namun malam harinya dan hari-hari berikutnya, terlihat hubungan kedua orang tua tersebut sudah tidak ada keributan lagi dan sekeluarga baik-baik saja;

Menimbang, bahwa pernyataan Adam Billah Hadi Wardoyo tersebut merupakan katagori bukti keterangan saksi meskipun dituangkan dalam surat pernyataan tertulis dan diregister oleh Notaris, Majlis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kesaksian demikian tidaklah memenuhi syarat formil sebuah bukti keterangan saksi, karena tidak di bawah sumpah sesuai agama yang dianutnya. Oleh karenanya hal itu tidak dapat diterima sebagai bukti saksi. Hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 3428 K/Pdt/1985, tanggal 26 Februari 1990 yang kaidah hukumnya menyatakan : ?Surat bukti yang hanya berupa Surat Pernyataan tidaklah mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan dibawah sumpah di muka persidangan?;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran setidak-tidaknya terjadi pada bulan Juni dan Juli 2020 dan sulit untuk dirukunkan kembali merupakan indikatorkuat pecahnya rumah tangga Pembanding dengan Terbanding dan hati kedua nya telah pecah (broken marriage) telah terpenuhinya maksud Pasal 19 hurup f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan maksud Pasal 116 hurup f Kompilasi Hukum Islam serta sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya sebagai berikut: ?cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan adanya sikap Pembanding yang keberatan untuk bercerai dengan Terbanding dengan i?tikad baik merupakan sifat yang mulia dan dapat dihargai sebagai salah satu upaya untuk mempertahankan rumah tangganya, namun indikasikeberhasilan untuk damai dan Terbanding tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Pembanding, bahkan Pembanding tidak dapat meluluhkan hati Terbanding untuk mengurungkan niatnya bercerai yang dapat menunjukkan bahwa Pembanding benar-benar sayang kepada Terbanding sehingga alasan Pembanding tersebut tidak berdasarkan fakta maka oleh karena itu rumah tangga Pembanding dengan Terbanding tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dengan telah diupayakan perdamaian kepada kedua belah pihak namun tidak berhasil dan Terbanding tetap dengan pendiriannya untuk tidak melanjutkan rumah tangga dengan Pembanding dan tetap berkehendak bercerai, maka apabila tetap dipertahankan rumah tangganya akan lebih banyak madharatnya daripada maslahatnya. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding mengutip pendapat dari Save M Dagun dalam buku PsikologiKeluarga halaman 172 dan diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut : ?Perceraian dalam keluarga tidaklah selalu membawa akibat yang negatif, sikap untuk menghindari situasi konplik, rasa tidak puas, perbedaan faham yang terus menerus, maka peristiwa perceraian satu-satunya jalan keluar untuk memperoleh ketentraman diri.?.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhu as Sunnah, Juz II, halaman 249sebagai berikut :

Artinya: ?Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga) maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaian pun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba?in?.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara a quo, karena perkara perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersipat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggung jawaban dunia akhirat. Oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (broken marriage) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti. Sebagaimana maksud surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan tersebut diatas telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI, bahwa gugatan Cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain :

• Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
• Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;
• Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
• Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum gugatan Terbanding angka 1 dan 2 mohon untuk dikabulkan gugatan Terbanding dengan menyatakan perkawinan Pembanding dengan Terbanding yang telah dicacat pada Pejabat Pencacat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasar Kliwon Surakarta Jawa Tengah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 183/15/IV/2002 putus karena perceraian dapat dikabulkan, namun sesuai kontruksi Hukum Islam perceraaian tersebut diformulasikan dengan menjatuhkan talak satu ba?in shughradari Pembanding kepada Terbanding sebagaimana Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabulkannya dengan menjatuhkan talak satu ba?in shughraPembanding terhadap Terbanding. Oleh karenanya menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan sudah benar dan telah sesuai dengan maksud Pasal 119 ayat 1 dan 2 hurup c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum angka 3 yang berbunyi :?Menyatakan seluruh anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mengenai pemegang hak pemeliharaan anak berada pada Penggugat dan Tergugat untuk dipelihara (diasuh) secara bersama-sama?. Oleh karena gugatan tersebut telah dicabut oleh Penggugat di awal persidangan, tepatnya sebelum ada jawaban, maka diperbolehkan. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 271 RV menjelaskan bahwa ?Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan?, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding gugatan tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Majlis Hakim Tingkat Pertama sepanjang tidak dipertimbangkan oleh Majlis Hakim tingkat Banding, maka telah dianggap tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majlis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, keberatan- keberatan yang diajukan oleh Pembanding sebagaimana dalam memori bandingnya beserta alasan-alasanya subtansinya merupakan pengulangan dari apa yang telah disampaikan pada saat pemeriksaan perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karenanya keberatan Pembanding beserta alasan-alasannya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprodensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 247-K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 yang menyatakan bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama. Oleh karena itu Majlis Hakim Tingkat Banding mencukupkan uraian pertimbangan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 214/Pdt.G/2021/PA.Smn tanggal 4 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1442 Hijriah tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quotermasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Terbanding/Penggugat, sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Tergugat;

Memperhatikan dalil syar?i dan segala ketentuan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara aquo;