1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PT MATARAM
  4. Perdata

Putusan PT MATARAM
119/PDT/2021/PT MTR

    Putusan PT MATARAM Nomor 119/PDT/2021/PT MTR
    Tanggal 1 Juli 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
    Nomor 119/PDT/2021/PT MTR
    Tingkat Proses Banding
    Klasifikasi Perdata
    Perdata Perbuatan Melawan Hukum
    Kata Kunci Perbuatan Melawan Hukum
    Tahun 2021
    Tanggal Register 31 Mei 2021
    Lembaga Peradilan PT MATARAM
    Jenis Lembaga Peradilan PT
    Hakim Ketua I Gede Komang Ady Natha
    Hakim Anggota Bambang Sasmito, Brabdul Bari A Rahim
    Panitera - Sibahuddin
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya

    M E N G A D I L I

    MENERIMA PERMOHONAN BANDING DARI PEMBANDING SEMULA PENGGUGAT ;

    DALAM KONVENSI

    DALAM EKSEPSI :

    MENGUATKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SELONG NOMOR 143 / PDT.G / 2020 / PN. SEL., TANGGAL 21 APRIL 2021 SEPANJANG MENGENAI EKSEPSI ;

    DALAM POKOK PERKARA:

    • MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SELONG NOMOR 143 / PDT.G / 2020 / PN SEL TANGGAL 21 APRIL 2021 YANG DIMOHONKAN BANDING TERSEBUT

    MENGADILI SENDIRI

    1. MENGABULKAN GUGATAN PENGGUGAT SELURUHNYA;
    2. MENYATAKAN HUKUM BAHWA PERJANJIAN GADAI OBYEK SENGKETA ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT ADALAH SAH MENURUT HUKUM;
    3. MENYATAKAN HUKUM BAHWA PERBUATAN TERGUGAT YANG TIDAK MEMENUHI JANJINYA UNTUK MENYERAHKAN PENGUASAAN DAN PENGERJAAN OBYEK SENGKETA MULAI DARI BULAN FEBRUARI 2020 SAMPAI DENGAN SEKARANG MERUPAKAN PERBUATAN INGKAR JANJI (WANPRESTASI);
    4. MENGHUKUM TERGUGAT UNTUK MENYERAHKAN OBYEK SENGKETA KEPADA PENGGUGAT DENGAN STATUS GADAI SESUAI DENGAN KESEPAKATAN;
    5. MENGHUKUM TERGUGAT UNTUK MENYERAHKAN HASIL PANEN BUAH KELAPA DARI OBYEK SENGKETA KEPADA PENGGUGAT TERHITUNG SEJAK BULAN FEBRUARI 2020 SAMPAI DENGAN PUTUSAN INI MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP;
    6. MENGHUKUM TERGUGAT UNTUK MEMBAYAR UANG PAKSA (DWANGSOOM) SEBESAR RP. 100.000,- (SERATUS RIBU RUPIAH) PERHARI APABILA TERGUGAT LALAI MELAKSANAKAN ISI PUTUSAN INI SETELAH PUTUSAN INI MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP;

    DALAM REKONVENSI :

    • MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT REKONVENSI SELURUHNYA ;

    DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

    MENGHUKUM TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA PADA KEDUA TINGKAT PENGADILAN YANG DALAM TINGKAT BANDING SEJUMLAH RP 150.000,- (SERATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH).
    Catatan Amar

    M E N G A D I L I

    Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;

    DALAM KONVENSI

    DALAM EKSEPSI :

    Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 143 / Pdt.G / 2020 / PN. Sel., tanggal 21 April 2021 sepanjang mengenai Eksepsi ;

    DALAM POKOK PERKARA:

    • Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 143 / Pdt.G / 2020 / PN Sel tanggal 21 April 2021 yang dimohonkan banding tersebut

    MENGADILI SENDIRI

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
    2. Menyatakan hukum bahwa perjanjian gadai obyek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;
    3. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi janjinya untuk menyerahkan penguasaan dan pengerjaan obyek sengketa mulai dari bulan Februari 2020 sampai dengan sekarang merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
    4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dengan status gadai sesuai dengan kesepakatan;
    5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hasil panen buah kelapa dari obyek sengketa kepada Penggugat terhitung sejak bulan Februari 2020 sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
    6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan ini setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

    DALAM REKONVENSI :

    • Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;

    DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

    Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
    Tanggal Musyawarah 1 Juli 2021
    Tanggal Dibacakan 1 Juli 2021
    Kaidah —
    Abstrak


73
71