1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN MAKASSAR
  4. Perdata
  5. Perbuatan Melawan Hukum

Putusan PN MAKASSAR
340/Pdt.G/2019/PN Mks

    Putusan PN MAKASSAR Nomor 340/Pdt.G/2019/PN Mks
    Tanggal 10 Februari 2021 — Penggugat:
    KWAN HENDRIK HONG YOE
    Tergugat:
    LIKO.DKK
    Nomor 340/Pdt.G/2019/PN Mks
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Perdata Perbuatan Melawan Hukum
    Kata Kunci
    Tahun 2021
    Tanggal Register 11 September 2019
    Lembaga Peradilan PN MAKASSAR
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua Nasaruddin Tappo
    Hakim Anggota Sri Herawati, H. Mustari
    Panitera St. Sohra Hannan
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya -DIBATALKAN
    Catatan Amar

    M E N G A D I L I

    -Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;-Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 340/Pdt.G/ 2019/PN Mks tanggal 10 September 2020 yang dimohonkan banding tersebut;MENGADILI SENDIRI :DALAM EKSEPSI :-Menolak eksepsi dari Terbanding I,II,III,VI,VII,VIII semula Tergugat I,II,III,VI,VII,VIII untuk seluruhnya;DALAM POKOK PERKARA :-Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;-Menyatakan Sertifikat Hak Milik No.22815/Sudiang, Surat Ukur No.01825/Sudiang/2003 dengan luas 5.292 M2 dahulu tercatat atas nama Abdul Rasyid Arsyad Kantoro sekarang tercatat atas nama Kwan Hendrik Yoe adalah sah dan mengikat menurut hukum;-Menyatakan tanah yang terletak di Jalan ke Mandai KM 19, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 22815/Sudiang, Surat Ukur Nomor :01825/Sudiang/2003 dengan luas 5.292 M2 adalah tanah milik Penggugat;-Menyatakan perbuatan Tergugat I yang membangun kios diatas tanah milik Penggugat in casu tanah objek sengketa dan mempersewakannya adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;-Menyatakan perbuatan Tergugat I s/d IX yang menguasai dan menempati tanah objek sengketa adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;-Menghukum Tergugat I s/d IX dan atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna dan tanpa ada beban apapun;-Menghukum Turut Tergugat II, in casu Kepala Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Cq. Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar satuan kerja pelaksana jalan Nasional Metro politan Makassar untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat atas pembebasan lahan objek sengketa untuk kepentingan pembangunan Underpass simpang Mandai sebesar Rp.1.848.000.000,-(satu milyar delapan ratus empat puluh delapan juta rupiah);-Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwansong) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari setiap para Tergugat terlambat memenuhi dan menjalankan isi putusan terhitung putusan memiliki kekuatan hukum tetap hingga dilaksanakannya;-Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tuntuk dan mentaati putusan ini;-Menghukum Terbanding I,II,III,VI,VII,VIII semula Tergugat I,II,III,VI,VII,VIII untuk membayar segala biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);-Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
    Tanggal Musyawarah 10 Februari 2021
    Tanggal Dibacakan 10 Februari 2021
    Kaidah —
    Abstrak
  • Download Zip
  • —
  • Download PDF
  • —


139
28