Putusan PN BANDA ACEH
122/Pid.B/2021/PN Bna

Putusan PN BANDA ACEH Nomor 122/Pid.B/2021/PN Bna
Tanggal 17 Juni 2021 —Penuntut Umum:
1.SAMIL FUADI SH
2.AMRIYATA, SH.MH
3.Sri Wahyuni, SH.
4.YUDHA UTAMA PUTRA SH
Terdakwa:
1.Yahya SE Bin Alm Mustafa
2.Karnilawati Binti Alm Abdul Rani

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Yahya, SE Bin (Alm) Mustafa tersebut diatas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa I oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Menyatakan Terdakwa II Karnilawati Binti (alm) Abdul Rani tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
4. Membebaskan Terdakwa II oleh karena itu dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
5. Memerintahkan Para Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
6. Memulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

• 1 (satu) buah sertfikat hak milik (SHM) no.282 dengan luas 500 M2 atas nama Yahya, S.E. terletak di Desa Doy Kec.Ulee Kareng Kota Banda Aceh;

Dikembalikan kepada pemilik yang berhak Terdakwa I. Yahya, S.E Bin (Alm). Mustafa melalui Terdakwa II Karnilawati Binti (Alm). Abdul Rani selaku isteri sah;

• 3 (tiga) lembar print out rekening Koran no.rek.giro 1005516133 tanggal 2 Maret 2020;
• 1 (satu) lembar foto copy setoran tunai dari Yahya ke no.rekening tjuan 1005516133 an. PT. Tanjung Blang Pase, tanggal 23 Desember 2019;
• 1 (satu) lembar bukti pembayaran uang dengan materai 6000 sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dari Zulfan Amri kepada Yahya tanggal 23 Desember 2019;
• 3 (tiga) lembar surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dari Bank Bukopin kepada PT. Tanjung Blang Pase tentang tunggakan pembayaran bunga kepada Bank Bukopin;
• 1 (satu) lembar bukti tanda terima pengambilan jaminan SHM no.282 dan SHM no.10366 tanggal 23 Desember 2019 dari Bank Bukopin.

masing masing tetap terlampir dalam berkas perkara;

8. Membebankan biaya perkara kepada negara;