Putusan PN BATAM
26/Pdt.G/2021/PN Btm

Putusan PN BATAM Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Btm
Tanggal 21 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dihadapan Pemuka Agama Kristen dan telah didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil sebagaiaman kutipan Akta Perkawinan Nomor : 4288/PKW-CS-BTM/2014 tanggal 23 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan bahwa anak bernama Dea Yolanda Sumayku dan Argyo Benchrist Sumayku merupakan anak sah yang berada didalam perkawinan;
5. Menetapkan bahwa Penggugat adalah sebagai ibu dan berhak memelihara, mengasuh, mendidik serta merawat anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu Dea Yolanda Sumayku (Perempuan), Lahir pada tanggal 04 September 2009 di Jakarta berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 2773/DISP/KI-CS-BTM/2011 di Batam dan Argyo Benchrist Sumayku (Laki-Laki) Lahir pada tanggal 05 September 2014 di Batam berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 14682/KU-CS-BTM/2014, sampai dengan kedua anak tersebut berumur dewasa menurut hukum atau menikah dengan dapat menentukan pilihanya sendiri;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan sehelai salinan resmi Putusan ini yang sudah mempunyai kekuatan Hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam supaya mencatatkan dalam daftar Perceraian yang sedang berjalan dan mengeluarkan Kutipan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;
7. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat melaporkan perceraian ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap supaya mencatatkan dalam daftar perceraian yang sedang berjalan tentang perceraian tersebut dan kemudian memerintahkan kepada Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kota Batam agar mengeluarkan kutipan Akte Perceraian Penggugat dan Tergugat;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);