1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN TENGGARONG
  4. Perdata

Putusan PN TENGGARONG
12/Pdt.G/2021/PN Trg

    Putusan PN TENGGARONG Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Trg
    Tanggal 2 Juni 2021 — Sugeng Riyadi X Mujiono
    Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Trg
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Perdata
    Kata Kunci
    Tahun 2021
    Tanggal Register 8 Februari 2021
    Lembaga Peradilan PN TENGGARONG
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua Kemas Reynald Mei
    Hakim Anggota Octo Bermantiko Dwi Laksonoi Gede Adhi Gandha Wijaya
    Panitera Irmavita..sh
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD);
    Catatan Amar P U T U S A NNomor 12/Pdt.G/2021/PN TrgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara: SUGENG RIYADI, bertempat tinggal di Jl. Dusun Sukasari, Rt 019, Bukit Pariaman, Tenggarong Seberang, Kutai Kertanegara, Desa Bukit Pariaman, Tenggarong Seberang, Kab. Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada SOLIKIN, S.H., HERMAN GOZALY, S.H., SITI WULANDARI, S.H., dan SABRIANTO, S.H., Para Advokat pada Kantor Advokat ?ALTARA SAMUDERA & REKAN?, beralamat di Jalan Patin Kuning I, No.156, RT. 06, Timbau, Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2021, sebagai PENGGUGAT; Lawan: MUJIONO, bertempat tinggal di Jl. Dusun Sukasari, Rt 22, bukit Pariaman, Tenggarong Seberang, Kutai Kertanegara, Desa Bukit Pariaman, Tenggarong Seberang, Kab. Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada SOLEMAN TEMA BILI, S.H., ELIA HENDRA WIJAYA, S.H., dan RADEN LILI ENDANG LESTARI, AMR., S.H., Para Advokat pada Kantor Advokat ?SOLEMAN T. BILI, S.H. & REKAN?, beralamat di Jalan Sudirman, RT.11, Desa Loa Kulu Kota, Kec. Loa Kulu, Kec. Loa Kulu, Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2021, sebagai TERGUGAT; Pengadilan Negeri tersebut; Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara; TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 8 Februari 2021 dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Trg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut: 1. Bahwa penggugat saat ini adalah Warga Negara Indonesia dan saat ini menjabat sebagai Kepala Desa Bukit Pariaman;2. Bahwa sejak tahun 1980 telah terjadi transmigrasi di Kalimantan Timur yang pada waktu itu daerah tersebut masih termasuk dalam desa SEPARI dibuktikan dengan sertpikat HPL 01 milik Dirjen Transmigrasi, kemudian berkembang menjadi beberapa desa Transmigrasi termasuk Desa Bukit Pariaman yang kemudian memiliki pemerintahan sendiri/definitive sejak tahun 1983;3. Bahwa untuk transmigrasi ini diberikan lahan tersendiri oleh pemerintah berupa lahan garapan dan lahan lainnya sebagai penunjang berkembangnya suatu wilayah dan lahan-lahan tersebut termasuk dalam HPL transmigrasi;4. Bahwa Desa Bukit Pariaman memiliki sebidang tanah yang terletak pada seberang jalan kapling No 1909 (diseberang jalan Camp KPC Separi) seluas 2 Ha (objek sengketa) dengan batas-batas sebagai berikut :- Utara berbatas dengan sungai- Selatan berbatas dengan Jl. Separi III- Barat berbatas dengan tanah kosong- Timur berbatas dengan Jl. Separi III;5. Bahwa pada tahun 1981 ada beberapa warga Desa Bukit Pariaman yaitu:- MISTORJO/MUSTOREJO- TETEP/SAUJI- HANDAYANI/ISRO- RASNOyang meminjam Tanah Desa tersebut diatas untuk keperluan pertanian dan tanah tersebut sempat disewakan oleh MISTORJO/MUSTOREJO kepada Kaltim Prima Coal (KPC) untuk landasan Helipad;6. Bahwa pada tanggal 19 April 1990 tanah tersebut kemudian dikembalikan kepada Pemerintah Daerah setempat yang dwakili oleh bapak IMAM SUHARTO sebagai Lurah Desa Bukit Pariaman dan ganti rugi tanaman pun telah diselesaikan serta pengembalian ini dibuat dalam sebuah surat pernyataan yang ditanda tangani bersama dan diketahui oleh kepala Desa ABDUL HARUN pada saat itu;7. Bahwa lahan tersebut dikembalikan kepada pemerintah desa dan menjadi tanah Desa kembali dikuatkan dengan surat pernyataan tertanggal 01 Nopember 2006 yang dibuat oleh :- MUJIONO ahli waris MISTORJO/MUSTOREJO- SUKARMI- IMAM SUHARTODihadapan Saksi-Saksi dan diketahui oleh Kepala Desa Bukit Pariaman M. CHAMSHANI HAMZAH pada saat itu;8. Bahwa sejak tahun 2009 Mujiono/Tergugat mulai menuntut ganti rugi kepada pihak desa dan mengklaim bahwa tanah tersebut adalah milik beliau. Dan telah difasilitasi dengan beberapa kali mediasi sejak tahun 2009 hingga saat ini namun tidak pernah digubris oleh Tergugat bahkan Tergugat sudah menjual beberapa petak tanah dan telah dibuat rumah permanen dan semi permanen di lokasi tanah Desa tersebut;9. Bahwa Tergugat dengan sengaja telah menjual tanpa hak beberapa petak tanah milik Desa Bukit Pariaman tersebut kepada beberapa warga desa:- TUKINI : 2 (Dua) petak 10x30 seharga Rp 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah)15x25 seharga Rp 45.000.000,00 (Empat pukuh lima juta rupiah)- TRIS : 1 (Satu) petak 15x30 seharga Rp 60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah)- TIAH : 1(Satu) petak 15x45 seharga Rp 35.000.000,00 (Tiga puluh lima juta rupiah)- DAR : 2 (Dua) petak 15x30 seharga Rp 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah)22x30 seharga Rp 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah)- YANI : 1(Satu) petak 12x45 seharga Rp 12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah)- SAUDI : 1(Satu) petak 10x45 seharga Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah)Sehingga total Penggugat telah dirugikan sebesar Rp 332.000.000,00 (Tiga ratus tiga puluh dua juta rupiah)10. Bahwa telah ditegaskan kepada Tergugat melalui surat Nomor:23/33.2007/II/209 bahwa tanah yang diklaim oleh Tergugat adalah tanah milik Desa dan akan dipergunakan untuk membangun fasilitas umum namum tetap saja Tergugat menjual tanah tersebut tanpa hak sehingga telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Penggugat sebagimana dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdata;11. Bahwa tanah yang dijual oleh Tergugat adalah berupa kaplingan/petak sebanyak 8 (Delapan) kapling/petak dengan bermacam-macam harga sehingga telah merugikan Penggugat sebesar Rp 332.000.000,00 (Tiga ratus tiga puluh dua juta rupiah);12. Bahwa oleh karena gugatan penggugat didasarkan atas bukti-bukti yang nyata dan tak terbantahkan oleh Tergugat maka mohon agar supaya putusan dalam perkara ini dapat mengembalikan seluruh tanah desa dalam objek sengketa termasuk yang telah dijual oleh Tergugat menjadi tanah milik Desa dan atau mengembalikan kerugian yang telah diderita oleh Penggugat sebesar Rp 332.000.000,00 (Tiga ratus tiga puluh dua juta rupiah), dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Voorrad) walaupun Tergugat mengajukan Verset,Banding maupun Kasasi.Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka Penggugat mohon Kepada Yang Terhormat Bapak Ketua /Majelis Hakim Pangadilan Tenggarong dapat memberi putusan sebagai berikut:1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya2. Menyatakan sebagai hukum tanah pada seberang jalan kapling No 1909 (diseberang jalan Camp KPC Separi) seluas 2 Ha dengan batas sebagai berikut: - Utara berbatas dengan sungai- Selatan berbatas dengan Jl.Separi III- Barat berbatas dengan tanah kosong- Timur berbatas dengan Jl. Separi III adalah milik Desa Bukit Pariaman.3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat MUJIONO telah melakukan perbuatan Melawan Hukum dengan menjual tanah milik Desa Bukit Pariaman tanpa Hak.4. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Voorrad) waupun Tergugat mengajukan Verset, Banding maupun Kasasi.5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan seluruh tanah desa dalam objek sengketa termasuk yang telah dijual oleh Tergugat menjadi tanah milik Desa dan atau mengembalikan kerugian yang telah diderita oleh Penggugat sebesar Rp 332.000.000,00 (Tiga ratus tiga puluh dua juta rupiah).6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir menghadap Kuasanya masing-masing; Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Marjani Eldiarti, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tenggarong, sebagai Mediator;Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 Maret 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil; Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:I. DALAM POKOK PERKARA1. Bahwa seluruh dalil-dalil Penggugat terurai dalam surat gugatannya, Tergugat menyatakan menolak dengan keras dan tegas, terkecuali jika terdapat hal-hal yang secara tegas diakui oleh TERGUGAT;2. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada halaman 1 poin 1, 2 dan 3 Tergugat menanggapi sebagai berikut :? Bahwa Penggugat dalam positanya mendalilkan dirinya saat ini adalah warga Negara dan sedang menjabat sebagai Kepala Desa Bukit Pariaman, terhadap apa yang didalilkan tersebut Tergugat menilai Penggugat tidak cakap dan tidak mengerti akan kedudukannya dalam bertindak sebagai perseorangan atau lembaga pemerintah untuk mengajukan gugatan perkara a quo ini. Penggugat tidak bisa membedakan kedudukannya sebagai warga Negara (Pasal 1 dan Pasal 4 Undang-undang RI Nomor : 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan jabatannya sebagai Kepala Desa sesuai (Undang-undang RI Nomor : 6 Tahun 2014 Tentang Desa). Dari hal tersebut gugatan Penggugat haruslah ditolak karena Penggugat tidak bisa membuktikan kepentingan hukumnya baik secara private dan sebagai pejabat Desa dan terbukti dari dalil Penggugat yang tidak memiliki bukti yang authentik ataupun hak asal usul yang kuat atas objek yang didalilkan Penggugat.3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 poin 4 Tergugat menanggapi sebagai berikut :? Mengenai ukuran tanah yang di klaim Penggugat dengan ukuran seluas 2 Ha. Serta batas-batas tanah : Utara berbatas dengan SungaiSelatan berbatas dengan Jl. Separi IIIBarat berbatas degan tanah kosongTimur berbatas dengan Jalan Separi IIISedangkan tanah milik Tergugat yang dimiliki / dikuasai sejak tahun 1982 sampai dengan sekarang berukuran seluas 22.020 m2 serta batas-batas tanah Tergugat :Sebelah Utara berbatas dengan SungaiSebelah Timur berbatasan dengan Jalan/ Pak BantuSebelah Selatan berbatasan dengan Edi/MuradSebelah Barat berbatasan dengan AHIMDengan demikian objek sengketa yang didalilkan Penggugat adalah salah objek sehingga gugatan Penggugat haruslah ditolak.? Bahwa Penggugat mendalilkan memiliki sebidang tanah yang terletak seberang jalan kaplingan No. 1909, terhadap dalil tersebut Tergugat menolaknya dengan tegas dan menanggapinya berdasarkan hukum, kalau dalil Penggugat tersebut tidak benar dan tidak berdasar yang terkesan mengada-ada hanya mengaku-ngaku memiliki sebidang tanah sedangkan asal-usul tanah serta kegunaan dan fungsi tanah yang dimaksudkan Penggugat tidaklah jelas. Berdasarkan hal tersebut dalil Penggugat dalam gugatannya haruslah dinyatakan ditolak karena tidak sesuai dengan fakta.? Bahwa selain itu kedudukan Penggugat sebagai Penggugat dalam mengajukan gugatan ini tidak memiliki kapasitas dan tidak memiliki dasar hukum karena tanah yang didalilkan tersebut adalah milik Desa Bukit Pariaman sesuai dalil Penggugat, menurut Tergugat Desa Pariaman adalah Lembaga Pemerintahan yang mempunyai tatanan Pemerintahan dari Pusat sampai Daerah sehingga Penggugat tidak berdasarkan hukum dan tidak memiliki kapasitas dalam mewakili Pemerintah untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Tenggarong. Dengan demikian kedudukan Penggugat dalam mengajukan gugatan ini ditolak karena bukan Lembaga Pemerintahan yang memiliki hak untuk mengajukan gugatan.4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat halaman 2 dan poin 5 tersebut tidak benar dan kami tanggapi sebagai berikut :? Bahwa Penggugat mendalilkan pada tahun 1981 beberapa warga Desa Bukit Pariaman yaitu 1. MISTORJO/MUSTOREJO, 2. TETEP/SAUJI, 3. HANDAYANI/ISRO dan RASNO meminjam Tanah Desa untuk keperluan pertanian, terhadap dalil tersebut Tergugat menolaknya dengan keras dan menanggapinya berdasarkan hukum Orang Tua Tergugat dan Tergugat tidak pernah meminjam bahkan tidak pernah menggarap tanah milik Desa Bukit Pariaman untuk keperluan pertanian, sedangkan tanah/lahan yang dikuasai oleh Orang Tua Tergugat dan Tergugat adalah tanah/lahan blukar yang digarap dari tahun 1982 sampai sekarang dikuasai, dikelola dan dirawat oleh Tergugat terus-menerus sampai sekarang, Dengan demikian dalil dalam gugatan Penggugat haruslah ditolak.? Mengenai tanah Desa Bukit Pariaman yang disewakan oleh Orang Tua Tergugat kepada Kaltim Prima Coal (KPC) sesuai dalil gugatan Penggugat sangatlah tidak benar dan menolaknya dengan tegas, Bahwa yang disewakan Orang Tua Tergugat kepada Kaltim Prima Coal (KPC) tersebut adalah tanah/lahan garapan yang dikuasai oleh Orang Tua Tergugat dengan Tergugat untuk landasan helipad dan tidak pernah Orang Tua Tergugat bahkan Tergugat menyewakan tanah milik Desa Bukit Pariaman kepada Kaltim Prima Coal (KPC), sehingga dalil gugatan Penggugat haruslah ditolak.5. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat halaman 2 poin 7 tersebut kami tanggapi sebagai berikut :? Terhadap dalil Penggugat tersebut Tergugat menolaknya dengan tegas karena apa yang didalilkan tersebut tidak mengandung kebenaran fakta, yang mana menurut Penggugat berdasarkan surat pernyataan tertanggal 01 Nopember 2006 Tergugat bersama SUKARMI dan IMAM SUHARTO mengembalikan lahan tersebut kepada Pemerintah Desa, tujuan sebenarnya dari Tergugat membuat surat pernyataan tertanggal 01 Nopember 2006 adalah Tergugat mengurus surat-surat kepemilikan atau surat keterangan tanah garapan yang sudah dikuasai, dikelola dan dirawat oleh Orang Tua Tergugat dan Tergugat justru sebaliknya dari Pemerintahan Desa Bukit Pariaman dibuatnya surat pernyataan tertanggal 01 Nopember 2006 yang isinya Tergugat bersedia mengembalikan tanah fasilitas Desa yang digarap oleh Tergugat, dikarenakan Tergugat tidak memahami isi surat pernyataan tersebut sehingga Tergugat langsung saja menandatangani surat pernyataan tertanggal 01 Nopember 2006, sehingga pada tahun 2009 sekitar tanggal 6 April 2009 berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Permasalahan Tanah Tergugat keberatan dan tidak dapat menerima tentang surat pernyataan bersama pada tanggal 1 Nopember 2006 yang sangat merugikan Tergugat sebagai pemilik lahan, Dengan demikian dalil dalam gugatan Penggugat tersebut diatas sudah terbantahkan dan patut di tolak.6. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada halaman 3 poin 9, 10 dan 11 tersebut Tergugat menolaknya dengan keras dan tegas serta Tergugat menanggapinya sebagai berikut :? Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang menerangkan Tergugat dengan sengaja menjual tanpa hak beberapa petak tanah milik Desa Bukit Pariaman sehingga Penggugat mengalami kerugian Sebesar Rp.332.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta rupiah) tidaklah benar dan tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu Tergugat tidak pernah mengklaim apalagi menjual beberapa petak tanah milik Desa Bukit Pariaman, Dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut diatas harus ditolak.? Bahwa dalil Penggugat poin 11 ini sama sekali tidak cakap dan tidak memiliki dasar dan fakta kebenaran oleh karenanya dalil ini haruslah ditolak.7. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat halaman 3 poin 12 Tergugat menanggapinya sebagai berikut :? Bahwa terhadap dalil Penggugat Tergugat menolaknya dengan tegas karena tidak terdapat alasan hukum dan dasar hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat dikarenakan dalil yang tidak konsisten dan bukti yang patut diuji dan diSaksikan kebenarannya, oleh karenanya dalil gugatan Penggugat tersebut diatas harus ditolak.Berdasarkan jawaban tersebut diatas, maka Tergugat mohon dengan hormat Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutus sebagai berikut :Dalam pokok Perkara- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul.---------------------Atau setidak-tidaknya------------------------Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil ? adilnya (Ex Aequo et Bono);Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik dan terhadap Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:1. Fotokopi Sertipikat HPL 01 Separi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;2. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 19 April 1990 Yang dibuat oleh Mistorjo dkk, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;3. Fotokopi Surat Penyataan tertanggal 01 November 2006 Yang dibuat oleh Tergugat dkk, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;4. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;5. Fotokopi Surat Pernyataan Manager camp PT KPC, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;6. Fotokopi Gambar Peta objek Sengketa, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;7. Fotokopi Surat Keterangan PT KPC, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;8. Fotokopi Surat Desa Bukit Pariaman No:23/33.2007/II/2009 Hal: Penegasan Tentang Tanah Desa selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-8;9. Fotokopi Berita Acara Penyelesaian Permasalahan Tanah yang Diserahkan oleh Masyarakat Kepada Pemerintah Desa tertanggal 06 April 2009, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;10. Fotokopi Surat Desa Bukit Pariaman No:33/33.2007/V/2011 Hal: Mohon bantuan untuk menyelesaikan permasalahan tanah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;11. Fotokopi Berita Acara Musyawarah Kecamatan Tenggarong Seberang tertanggal 28 Juni 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;12. Fotokopi Surat Desa Bukit Pariaman No:45/33.2007/IX/2011 Hal:Permohonan Penyelesaian Tanah Eks KPC, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12;13. Fotokopi Berita Acara Musyawarah Desa Bukit Pariaman tertanggal 13 Juli 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-13;14. Fotokopi Berita Acara Musyawarah Desa Bukit Pariaman tertanggal 12 November 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-14;15. Fotokopi SURAT PERNYATAAN PENGGARAPAN DIATAS HPL An. EDI SUMARDI, S.E., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-15;16. Fotokopi Surat Perjanjian antara Mujiono dan Sutrisono Basuki, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-16;Menimbang, bahwa fotokopi surat bukti P-3, P-8, P-9, P-10, P-11, dan P-13, P-16 tersebut di atas oleh Majelis Hakim telah diteliti, ternyata telah diberi meterai cukup, dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, sedangkan surat bukti P-1, P-2, P-4, P-5, P-6, P-7, P-12, P-14, dan P-15 juga telah diberi materai cukup dan ternyata sesuai dengan fotokopi (tidak ada aslinya);Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:1. Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 19 April 1990, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor : 468/BP/TGR-S/KUTAI/1986, atas nama; MUSTOREJO, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2;3. Fotokopi Surat Pernyataan dari KPC tahun 1987, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3;4. Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 01 Nopember 2006, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-4;5. Fotokopi Berita Acara Penyelesaian Permasalahan Tanah, tertanggal 06 April 2009, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-5;6. Fotokopi Berita Acara Nomor : 10/33.2007/BA/VII/2011, tertanggal 13 Juli 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-6;7. Fotokopi Surat Pernyataan, Tertanggal 18 Maret 2021, Atas nama SUKEMI., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-7;8. Fotokopi Surat Pernyataan, Tertanggal 21 Maret 2021, Atas nama SUDAR, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-8;9. Fotokopi Memori Serah Terima Jabatan Kepala Sub Dinas Pengembangan Prasarana Jalan Dan Jembatan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tertanggal 16 Februari 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-9;10. Fotokopi Sket/Peta Gambar Objek Sengketa (tanah/lahan yang dikuasai Tergugat), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-10;Menimbang, bahwa fotokopi surat bukti T-1, T-3, dan T-7, T-8, T-9, dan T-10 tersebut di atas oleh Majelis Hakim telah diteliti, ternyata telah diberi meterai cukup, dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, sedangkan surat bukti T-2, T-4, T-5, dan T-6 juga telah diberi materai cukup dan ternyata sesuai dengan fotokopi (tidak ada aslinya);Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat dan menemukan hal-hal sebagai berikut:- Pemeriksaan Setempat dihadiri oleh Prinsipal Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukum Penggugat, Prinsipal Tergugat yang didampingi oleh Kuasa Hukum Tergugat, serta dihadiri Kasi Pemerintahan Desa Bukit Pariaman yang sebelumnya telah dikirimkan Surat Bantuan Pendampingan Pemeriksaan Sidang di tempat tertanggal 5 April 2021 Nomor : W.18-U4/1278/HK.02/4/2021;- Letak Tanah berada di Dusun Sukasari, RT.14 (sekarang), Desa Separi, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur;- Batas-batas tanah menurut versi Penggugat, yaitu :- Sebelah Utara : Sungai;- Sebelah Selatan : Jalan Separi III;- Sebelah Barat : Tanah kosong;- Sebelah Timur : Jalan/Sungai;- Batas-batas tanah menurut versi Tergugat, yaitu :- Sebelah Utara : Sungai;- Sebelah Selatan : Pak MURAD (dulu), sekarang anaknya yaitu Pak EDI;- Sebelah Barat : Pak SINUNG/AHIM;- Sebelah Timur : Jalan simpang KPC;- Diatas tanah sengketa terdapat 5 bangunan rumah milik Tergugat dan adik-adik Tergugat yaitu SUNARTI, DAMAJI, PIAH dimana di belakang rumah adik Tergugat PIAH terdapat rumah petakan. Di tanah sengketa juga terdapat pabrik bata merah;- Setelah diadakan Pemeriksaan Setempat, maka tanah sengketa digambarkan/skets sebagai berikut ;Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:1. ISROIL, di bawah sumpah pada pokok menerangkan sebagai berikut:- Bahwa Saksi mengetahui lahan daerah tanah KPC tambang bukit Pariaman;- Bahwa luas tanah transmigrasi adalah 17.000 m;- Bahwa luas tanah yang disengketakan kurang lebih 2 hektar dengan batas-batasnya;- Utara berbatasan almarhum Sinung.- Selatan berbatasan dengan Sungai;- Barat berbatasan dengan pak Murang.- Timur berbatasan dengan sungai.- Bahwa bentuk tanah agak miring sedikit dan tanahnya gunung;- Bahwa apakah Musterejo garap lahan ada ijin ke Pemerintah Desa, Saksi tidak mengetahui, setahu Saksi kalau tenaga mampu pihak desa mengijinkan;- Bahwa tanah fasilitas umum muncul tahun 2001 (dua ribu satu);- Bahwa adanya sengketa tanah fasilitas umum tahun 2002 (dua ribu dua) setelah pemerintah desa mengadakan rapat;- Bahwa sengketa tanah fasilitas umum bukan tanah trasnmigrasi;- Bahwa Saksi hadir pada rapat sengketa fasilitas umum;- Bahwa sebagian tanah di jual oleh saudara-saudara Mujiono;- Bahwa tidak ada sepengetahuan pemerintah desa tanah tersebut di jual;- Bahwa Saksi tidak mengetahui legalitas tanah tersebut;- Bahwa dulu tanah sengketa dikuasai oleh almarhum bapak Tergugat;- Bahwa yang tinggal di lahan sengketa adalah saudara pak Mujiono sedangkan Mujiono tidak tinggal disana;- Bahwa Saksi tidak mengetahui lahan di kapling-kapling atau tidak;- Bahwa di objek sengketa ada 5 (lima) rumah;- Bahwa di objek sengketa ada tanam tumbuh dan sebagian tambang ilegal;- Bahwa lubang-lubang bekas tambang sudah ditutup;- Bahwa apakah masih ada sisa batubara atau tidak, Saksi tidak mengetahui persis;- Bahwa dusun sejak tahun 1981 (seribu sembilan ratus delapan puluh satu);- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Dusun sejak tahun 2001 sampai 23 Maret tahun 2016;- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan perkara ini adalah menyangkut masalah tanah;- Bahwa ada mediasi oleh pihak desa terkait tambang ilegal;- Bahwa Saksi pernah melihat bukti P. 2 tersebut;- Bahwa Saksi pernah melihat bukti P.3 dan benar Saksi ada bertanda tangan di surat tersebut;- Bahwa Saksi pernah melihat bukti T.3 dan benar bukti tersebut adalah KTP atas nama Musterejo;- Bahwa terkait surat pernyataan P.2 tersebut orang tua Mujiono membuat surat pernyataan bahwa ia menyerahkan tanahnya untuk fasilitas umum;- Bahwa tidak ada unsur paksaan pemekaran oleh desa;- Bahwa yang mengeluarkan dana untuk pengantian sebidang adalah Sukarni, tetapi tidak semua tanah yang diganti;- Bahwa penggantian lahan perubahan pribadi;- Bahwa yang menggarap adalah almarhum Musterejo;- Bahwa Saksi mengetahui landasan heliped KPC dan Saksi mengetahuinya tanah tersebut adalah untuk faslitas umum;- Bahwa yang menerima lahan terkait bukti P-2 Tersebut;- Bahwa yang menerima lahan dari bapak almarhum Abdul Harun ke bapak Hamsani;- Bahwa Pak Musterejo ada menyerahkan lahan;- Bahwa yang pertama kali yang menggarap, menanami dan buka lahan adalah pak Musterejo;- Bahwa bentuk lahan pada waktu di buka pak Musterejo masih hutan;- Bahwa tidak ada orang lain yang merintis dan menanami selain Pak Musterejo orang tua pak Mujiono;- Bahwa Pak Musterejo buka lahan Saksi tidak mengetahui persis kapan pak Musterejo buka lahan, seingat Saksi tahun 1981-1985;- Bahwa tidak ada tanda-tanda pemerintah yang buka lahan;- Bahwa pada saat penyerahan lahan tersebut, Saksi hadir;- Bahwa Pak Mujiono ada bertandatangan dan cap jempol agar untuk meyakinkan cap jempol dan tanda tangannya;- Bahwa kondisi tanah fasilitas umum masih blukar waktu itu;- Bahwa tanah fasilitas umum tidak bisa dimiliki oleh perorangan;- Bahwa diperlihatkan bukti P.4 dan Saksi pernah melihat bukti tersebut;- Bahwa benar surat pernyataan dibacakan didepan umum;- Bahwa Saksi tidak mengetahui sewa helipad, namun lapangan helipad Saksi mengetahui;- Bahwa tanam tumbuh ada sejak orang tua pak Murat sudah ada tanam tumbuh;- Bahwa yang pertama kali garap adalah orang tua Pak Edi dan orang lain;- Bahwa lahan pak Murat dan Pak Musterejo berdampingan;- Bahwa bentuk lahan Pak Murat masih hutan ;- Bahwa lahan Pak Murat dan Musterejo kurang lebih sama;2. SUGITO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:- Bahwa Saksi mengetahui lahan daerah tanah KPC tambang bukit Pariaman;- Bahwa luas tanah transmigrasi adalah 17.000 m;- Bahwa luas tanah yang disengketakan kurang lebih 2 hektar dengan batas-batasnya:- Utara berbatasan almarhum Sinung.- Selatan berbatasan dengan Sungai;- Barat berbatasan dengan pak Murang.- Timur berbatasan dengan sungai.- Bahwa bentuk tanah agak miring sedikit dan tanahnya gunung;- Bahwa Saksi tidak tahu fasilitas umum adalah tanah negara;- Bahwa sengketa tanah fasilitas umum bukan tanah trasmigrasi- Bahwa Saksi hadir pada rapat sengketa fasilitas umum;- Bahwa Saksi mengetahui ada mediasi di Desa;- Bahwa Saksi mengetahui ada tambang illegal;- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis sisa batubara di buang kemana;- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sepengetahuan pemerintah desa tanah tersebut dijual;- Bahwa terhadap legalitas tanah yang 2 hektar, Saksi tidak mengetahuinya;- Bahwa Saksi mengetahui lahan dari dulu emang kayak gitu tidak rata;- Bahwa tanah sengketa dikuasai oleh almarhum orang tua Tergugat;- Bahwa didekat lahan sengketa ada lahan Pak Edi yang memperoleh tanah dari almarhum bapaknya;- Bahwa di atas tanah Pak Edi sudah ada tanam tumbuhnya;- Bahwa tanah pak Edi bukan jatah tanah Transmigrasi;- Bahwa almarhum bapak pak Edi bekerja di dinas transmigrasi dan diijinkan membuat tanah fasilitas umum sama dengan almarhum Pak Murat;- Bahwa yang punya pabrik batu bara adalah almarhum Darmansyah;- Bahwa pabrik batu bara diatas tanah Darmasyah;- Bahwa yang tinggal di lahan sengketa adalah saudara pak Mujiono sedangkan Mujiono tidak tinggal disana;- Bahwa Saksi tidak mengetahui lahan di kapling-kapling;- Bahwa di objek sengketa ada 5 (lima) rumah;- Bahwa di objek sengketa ada tanam tumbuh dan sebagian tambang ilegal;- Bahwa lubang-lubang bekas tambang sudah di tutup;- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis apakah masih ada sisa batubara;- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan perkara ini adalah menyangkut masalah tanah;- Bahwa Saksi pernah melihat bukti P. 2 tersebut;- Bahwa Saksi pernah melihat bukti P.3 tersebut dan Saksi ada bertanda tangan di surat tersebut;- Bahwa Saksi pernah melihat bukti T. 3 tersebut;- Bahwa yang menggarap tanah untuk fasilitas umum tersebut adalah almarhum Musterejo;- Bahwa Saksi mengetahui landasan helipad KPC, Saksi mengetahuinya tanah tersebut adalah untuk faslitas umum;- Bahwa Pak Musterejo ada menyerahkan lahan;- Bahwa yang pertama kali yang menggarap, menanami dan buka lahan adalah pak Musterejo;- Bahwa bentuk lahan pada waktu di buka pak Musterejo masih hutan;- Bahwa tidak ada yang merintis dan menanami selain Pak Musterejo, orang tua pak Mujiono;- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis kapan pak Musterejo buka lahan, seingat Saksi tahun 1981-1985;- Bahwa tidak ada tanda-tanda pemerintah yang buka lahan;- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis Pak Musterejo buka lahan karena rumah Saksi jauh;- Bahwa pada saat penyerahan lahan tersebut Saksi tidak hadir;- Bahwa Pak Mujiono tanda tangan dan cap jempol agar untuk meyakinkan cap jempol dan tanda tangannya;- Bahwa kondisi tanah fasilitas umum dimaksud masih blukar;- Bahwa tanah fasilitas umum tidak bisa dimiliki oleh perorangan;- Bahwa diperlihatkan bukti P.4 dan Saksi menyatakan pernah melihat bukti tersebut;- Bahwa benar surat pernyataan dibacakan didepan umum;- Bahwa Saksi tidak mengetahui sewa heliped, lapangan heliped Saksi mengetahui;- Bahwa tanam tumbuh ada sejak orang tua pak Murat sudah ada tanam tumbuh;- Bahwa bentuk lahan Pak Murat masih hutan; 3. DODI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:- Bahwa benar orang tua Saksi ada membeli tanah ke Mujiono;- Bahwa surat tanah yang di janjikan belum ada;- Bahwa uang belum di kembalikan oleh Tergugat;- Bahwa Saksi merasa dirugikan;- Bahwa bapak Saksi membeli tanah Mujiono pada tahun 2011 dan belum ada surat-suratnya, namun ada bukti jual beli tanah;- Bahwa kerugiannya senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas sebelah kiri tanah Pak Sus dan diatas tanah Pak Didik;- Bahwa benar orang tua Saksi ada membeli tanah ke Mujiono;- Bahwa surat tanah yang di janjikan belum ada;- Bahwa uang belum dikembalikan oleh Tergugat;- Bahwa tidak ada yang klaim tanah tersebut;- Bahwa Saksi tidak ada disana pada waktu pembelian tanah tersebut;- Bahwa antara Mujiono dan Musterejo tidak ada hubungan apa-apa;- Bahwa Saksi sampai sekarang tinggal di tanah tersebut;- Bahwa nama orang tua Saksi adalah Trisno Basuko;- Bahwa ukuran tanah adalah 15x30;- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa tanah milik Mujiono itu bermasalah;- Bahwa sejak beli tahun 2011 langsung dibayar lunas;- Bahwa yang menawarkan tanah Pak Mujiono melalui perantara yang menawarkan kepada orang tua Saksi tanah tersebut;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:1. SUDAR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:- Bahwa Saksi sering bertemu dengan Mujiono;- Bahwa terhadap tanah sengketa surat sertifikat sudah ada yang terbit;- Bahwa Saksi tidak mengetahui program-program prona surat sertifikat;- Bahwa Saksi mengetahui dulu kondisi tanah jurang;- Bahwa tanah batas-batas tanah sengketa adalah utara berbatasan dengan Sungai, Selatan berbatasan dengan jalan, Barat berbatasan dengan tanah kosong, Timur berbatasan dengan jalan;- Bahwa tidak ada yang klaim Musterejo dan Mujiono tinggal dilahan tersebut, sampai ada gugatan baru Saksi mengetahui bermasalah;- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah milik desa;- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah milik KPC;- Bahwa Saksi tidak mengetahui Mujiono menjual tanah;- Bahwa yang buka lahan adalah Musterejo dan Orang tua Edi;- Bahwa sejak 2 (dua) tahun ini ada keributan tanah desa;- Bahwa tanah Mujiono katanya desa yang ambil;- Bahwa tanah Mujiono tidak ada yang punya, tanah ditebangi dan dikosongkan tanahnya;- Bahwa nomor surat Skt Saksi tidak mengetahui;- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat P.2 tersebut;- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebelah selatan tanah Pak Edi;- Bahwa yang buka lahan pertama kali antara Musterejo dan orangtua Pak Edi adalah Pak Musterejo;- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah Pak Edi tanah milik desa;- Bahwa Saksi ikut transmigrasi tahun 1981;- Bahwa lahan sengketa waktu itu adalah kosong;- Bahwa Mujiono mendapatkan tanah pembagian transmigrasi;- Bahwa sekarang tidak ada tanah pembagian;- Bahwa ada penambangan di simpang KPC;- Bahwa Saksi dan Mujiono adalah warga Transmigrasi;- Bahwa tanah Transmigrasi yang memberikan pemerintah ada surat garap setelah itu baru keluar sertifikat;- Bahwa Saksi tidak mengetahui Mujiono ada sertifikat;- Bahwa sepengetahuan Saksi surat-surat Mujiono terhadap tanah sengketa adalah SKT dan Saksi tidak mengetahui nomor berapa;- Bahwa yang tinggal diatas tanah sengketa adalah saudara-saudara Mujiono;- Bahwa apakah Saksi tidak mengetahui Mujiono ada menjual tanah sengketa;- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Pak Tris yang beli tanah Mujiono;- Bahwa Saksi kenal dengan Mujiono sejak tahun 1981;- Bahwa lokasi lahan di daerah Simpang 3 KPC;- Bahwa tanah adalah milik Musterejo;- Bahwa darimana Saksi mengetahui bahwa tanah milik Mustirejo oleh karena Saksi pernah menebang disana;- Bahwa tahun 1982 Musaterejo dan Mujiono menggarap lahan;- Bahwa lahan kosong yang digarap Musterejo dan Mujiono;- Bahwa tidak ada yang melarang Saksi nebang disana;- Bahwa kapan sengketa lahan Saksi tidak mengetahui;- Bahwa lahan tidak ada milik desa;- Bahwa masuk Transmigrasi tahun 1981-1982;- Bahwa kapan Separi berubah menjadi Bukit Pariaman Saksi tidak mengetahui;- Bahwa Saksi pernah melihat Musterejo dan Mujiono menggarap lahan sengketa disana karena Saksi menebang lahan disana;- Bahwa bentuk lahan Musterejo hutan belantara dan jalan masih jelek;- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa lahan Mujiono lahan milik desa;- Bahwa Saksi yakin dengan keterangannya;- Bahwa diperlihatkan bukti T.8, Bahwa benar di surat tersebut adalah tandatangan Saksi;2. SUKEMI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:- Bahwa yang Saksi dengar ada permasalahan sengketa dengan desa;- Bahwa Saksi membuka hutan bersama dengan Mujiono dan Musterejo;- Bahwa apakah Mujiono buka hutan ada suratnya atau tidak, Saksi tidak mengetahui;- Bahwa tanah yang disengketakan adalah tanah Mujiono;- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah Mujiono;- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas lahan Mujiono yang Saksi mengetahui jalan dan sungai yang lainnya Saksi tidak mengetahui;- Bahwa jarak tempat tinggal Saksi dan lahan sengketa 1km;- Bahwa Mujiono tinggal diatas tanah sengketa;- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal Mujiono kembalikan tanah ke desa; - Bahwa tidak pernah rapat desa;- Bahwa Saksi ikut sosialisasi;- Bahwa Saksi tidak mengetahui aset desa;- Bahwa apakah lahan Musterejo ada surat-surat Saksi tidak mengetahui;- Bahwa Saksi tidak mengetahui desa meminta lahan Musterejo;- Bahwa hasil kebun Musterejo adalah Pisang dan durian;- Bahwa apakah Helipad Kpc ada di sana, Saksi tidak mengetahui;- Bahwa di lahan Musterejo ada papan plang milik desa, Saksi tidak mengetahui;- Bahwa nama desa dulu adalah Separi sekarang berganti nama menjadi Desa Bukit Pariaman;- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Rasno, Isro dan Sauji;- Bahwa tanah Saksi bukan bagian dari transmigrasi;- Bahwa tahun 1982 (seribu sembilan ratus delapan puluh dua) Saksi membuka lahan sebelah kanan dekat jalan;- Bahwa lahan Saksi bukan aset desa;- Bahwa Saksi tidak mengetahui lahan Musterejo diminta dikembalikan oleh pihak desa;- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Murad;- Bahwa Saksi tidak mengetahui lahan Murad;- Bahwa lahan Saksi sudah diganti dengan orang lain;- Bahwa diperlihatkan bukti P.3, Saksi tidak pernah melihat bukti P.3 tersebut;- Bahwa Saksi tidka kenal dengan Sukemi dan Imam Suharto;- Bahwa lahan Saksi beseberangan dengan lahan sengketa;- Bahwa Saksi tidak mengetahui lahan Mujiono diperjualbelikan;- Bahwa Musterejo adalah transmigrasi asli bukan pengganti;- Bahwa Saksi kenal dengan Sugeng sebagai Kepala Desa Bukit Pariaman;- Bahwa Saksi kenal dengan Mujiono dan orangtuanya Musterejo;- Bahwa Saksi tidak mengetahui lahan sengketa;- Bahwa Saksi kenal dengan Musterejo selama transmigrasi tahun 1981 (seribu sembilan ratus delapan puluh satu);- Bahwa Saksi ada mempunyai lahan transmigrasi;- Bahwa Mujiono garap lahan tahun 1982;- Bahwa Saksi menguasai lahan tahun 1982;- Bahwa lahan Saksi dijadikan kebun;- Bahwa bentuk lahan Mujiono sama dengan lahan Saksi masih hutan;- Bahwa lahan Mujiono tidak ada yang klaim;- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanda-tanda tanah siapa di lahan Mujiono, lahan kosong tahun 1982;- Bahwa tidak ada yang menyatakan lahan milik desa;- Bahwa tidak ada teguran dari pihak lain bahwa Musterejo menggarap lahan;- Bahwa tidak ada UPT Trans;- Bahwa yang pertama kali menggarap lahan adalah Musterejo dan Mujiono;- Bahwa Saksi menggarap lahan sendiri;- Bahwa lahan yang Saksi garap digunakan untuk perkebunan;- Bahwa letak lokasi lahan mengetahui, lahan yang disengketakan adalah lahan yang sama yang digarap;- Bahwa Saksi tidak mengetahui lahan pernah diperjualbelikan;- Bahwa diperlihatkan surat T.7, Saksi pernah tandatangan di surat tersebut;Menimbang, bahwa selanjut Para Pihak telah mengajukan kesimpulan masing-masing;Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum;Dalam EksepsiMenimbang, setelah mencerimati jawaban Tergugat, bahwa jawaban Tergugat mengandung eksepsi yaitu sebagai berikut:1. Tentang Kedudukan Hukum Penggugat (Legal Standing)2. Tentang Kekeliruan objek (Error in Objecto)Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:1. Tentang Kedudukan Hukum Penggugat (Legal Standing)Menimbang, bahwa Penggugat dalam positanya mendalilkan dirinya saat ini adalah warga Negara dan sedang menjabat sebagai Kepala Desa Bukit Pariaman, terhadap apa yang didalilkan tersebut Tergugat menilai Penggugat tidak cakap dan tidak mengerti akan kedudukannya dalam bertindak sebagai perseorangan atau lembaga pemerintah untuk mengajukan gugatan perkara a quo ini;Menimbang, bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) huruf n yang berbunyi sebagai berikut:Ayat (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Ayat (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat adalah SUGENG RIYADI selaku Kepala Desa Bukit Pariaman dan bertindak untuk dan atas nama Desa Bukit Pariaman. Majelis Hakim menilai berdasarkan Legal Standing dalam gugatan tersebut Penggugat mengajukan gugatan selaku Kepala Desa dimana Penggugat bertindak untuk dan atas nama Desa Bukit Pariaman;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Majelis Hakim menilai Penggugat memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) dalam perkara aquo, dengan demikian eksepsi ini tidak beralasan hukum dan patut ditolak;2. Tentang Kekeliruan objek (Error in Objecto)Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan dalam jawaban bahwa:ukuran tanah yang di klaim Penggugat dengan ukuran seluas 2 Ha. Serta batas-batas tanah : - Utara berbatas dengan Sungai- Selatan berbatas dengan Jl. Separi III- Barat berbatas degan tanah kosong- Timur berbatas dengan Jalan Separi IIIsedangkan tanah milik Tergugat yang dimiliki / dikuasai sejak tahun 1982 sampai dengan sekarang berukuran seluas 22.020 m2 serta batas-batas tanah Tergugat :- Sebelah Utara berbatas dengan Sungai- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan/ Pak Bantu- Sebelah Selatan berbatas dengan Edi/Murad- Sebelah Barat berbatasan dengan AHIMMenimbang, bahwa Tergugat menyatakan bahwa objek sengketa yang didalilkan Penggugat adalah salah objek;Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai eksepsi ini telah mengenai pokok perkara, maka harus dinilai dalam pertimbangan dalam pokok perkara;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka eksepsi ini tidak beralasan hukum dan patut ditolak;Menimbang, bahwa selain eksepsi yang terkandung dalam jawaban Tergugat, Majelis Hakim secara ex officio akan menilai tentang formalitas yang terkandung dalam gugatan Penggugat;Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata menjelaskan bahwa berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain (hal. 811):1. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan pasal 123 ayat (1) HIR;2. Gugatan tidak memiliki dasar hukum;3. Gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis consortium;4. Gugatan mengandung cacat obscuur libel, ne bis in idem, atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif;Menimbang, bahwa secara teoritis Error in persona/ kekeliruan pihak dalam gugatan dibagi menjadi 3 (tiga) yakni:1. Diskualifikasi in personIni terkait dengan pihak yang menggugat / penggugat. Jika salah pihak yang menggugat maka dikatakan sebagai diskualifikasi in person. 2. Gemis Aanhoeda NigheidIni berarti orang yang ditarik sebagai tergugat salah / keliru dan tentunya juga harus memiliki hubungan hukum antara penggugat dan tergugat.3. Plurium Litis ConsortiumBentuk error in persona ini terjadi karena kurang pihak. Baik itu kurangnya pihak penggugat maupun tergugat;Menimbang, bahwa sebagaimana termaktub dalam posita nomor 8 dan 9 Gugatan Penggugat yang pada pokoknya Tergugat sudah menjual beberapa petak tanah dan telah dibuat rumah permanen dan semi permanen di lokasi tanah Desa tersebut yang notabene adalah tanah sengketa a quo dengan rincian sebagai berikut:- TUKINI : 2 (Dua) petak 10x30 seharga Rp 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah)15x25 seharga Rp 45.000.000,00 (Empat pukuh lima juta rupiah)- TRIS : 1 (Satu) petak 15x30 seharga Rp 60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah)- TIAH : 1(Satu) petak 15x45 seharga Rp 35.000.000,00 (Tiga puluh lima juta rupiah)- DAR : 2 (Dua) petak 15x30 seharga Rp 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah)22x30 seharga Rp 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah)- YANI : 1(Satu) petak 12x45 seharga Rp 12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah)- SAUDI : 1(Satu) petak 10x45 seharga Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah)Sehingga total Penggugat telah dirugikan sebesar Rp 332.000.000,00 (Tiga ratus tiga puluh dua juta rupiah)Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat atas tanah sengketa, bahwa benar Majelis Hakim menemukan di atas tanah sengketa terdapat 5 bangunan rumah milik Tergugat dan adik-adik Tergugat yaitu SUNARTI, DAMAJI, PIAH dimana di belakang rumah adik Tergugat PIAH terdapat rumah petakan dan dalam tanah sengketa juga terdapat pabrik bata merah;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Penggugat bernama DODI yang pada pokoknya menerangkan bahwa bapak Saksi adalah Trisno Basuki ada membeli tanah Tergugat pada tahun 2011 dengan ukuran tanah adalah 15x30m2 senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Atas tanah tersebut belum ada surat-suratnya, namun ada bukti jual beli tanah sebagaimana dikuatkan dengan bukti P-16;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, oleh karena sudah ada jual-beli dan adanya penguasaan orang lain selain Tergugat, maka Majelis Hakim menilai telah terjadi cacat formil dalam gugatan atau error in persona dalam bentuk Plurium Litis Consortium yaitu adanya kurang pihak yang harus dijadikan pihak dalam gugatan;Dalam Pokok PerkaraMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim formalitas Gugatan Penggugat yang menyatakan Gugatan error in persona dalam bentuk Plurium Litis Consortium yaitu adanya kurang pihak yang harus dijadikan pihak dalam gugatan, dengan demikian maka Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Gugatan Penggugat mengandung cacat formil dan dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard), hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yaitu :a. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 78 K/Sip/1972 tanggal 11 Nopember 1975: ?Gugatan kurang pihak/ kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima?.b. Putusan mahkamah Agung RI Nomor : 365 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985: ?Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat?.Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat mengandung cacat formil, maka formalitas dari Gugatan tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan pokok perkara aquo;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan Pasal 195 ayat (1) R.Bg. dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan; MENGADILI:DALAM EKSEPSI- Menolak Eksepsi Tergugat;DALAM POKOK PERKARA - Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang hingga saat ini berjumlah Rp 2.380.000,00 (dua juta tiga ratus delapan ratus ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 oleh kami, KEMAS REYNALD MEI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, OCTO BERMANTIKO DWI L., S.H. dan I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Trg tanggal 8 Februari 2021, Putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, IRMAVITA, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, serta Kuasa Tergugat. Hakim Anggota, Hakim Ketua, OCTO BERMANTIKO DWI L., S.H. KEMAS REYNALD MEI, S.H., M.H.I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, S.H., M.H.Panitera Pengganti,IRMAVITA, S.H. Perincian biaya : 1. Pendaftaran 2. ATK :: Rp 30.000,00;Rp 50.000,00;3. Panggilan : Rp 900.000,00;4. PNBP(akta) : Rp 30.000,00;5. Redaksi : Rp 10.000,00;6. Pemeriksaan setempat : Rp 1.350.000,00;7. Meterai : Rp 10.000,00;Jumlah : Rp 2.380.000,00; (dua juta tiga ratus delapan ratus ribu rupiah)
    Tanggal Musyawarah 2 Juni 2021
    Tanggal Dibacakan 2 Juni 2021
    Kaidah —
    Abstrak
  • Download Zip
  • —
  • Download PDF
  • —


39
6