1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PT JAYAPURA
  4. Pidana Khusus

Putusan PT JAYAPURA
15/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP

    Putusan PT JAYAPURA Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP
    Tanggal 6 Agustus 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : INDAH PUTRI J BASRI, SH
    Terbanding/Terdakwa : WILLEM PIETER MAYOR
    Nomor 15/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP
    Tingkat Proses Banding
    Klasifikasi Pidana Khusus
    Pidana Khusus Korupsi
    Kata Kunci Tindak Pidana Korupsi
    Tahun 2021
    Tanggal Register 5 Juli 2021
    Lembaga Peradilan PT JAYAPURA
    Jenis Lembaga Peradilan PT
    Hakim Ketua Andi Astara
    Hakim Anggota Petrus Paulus Maturbongs, Brabdur Razak
    Panitera Usmany Pieter
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya

    MENGADILI :

    • MENERIMA PERMINTAAN BANDING PENUNTUT UMUM TERSEBUT;
    • MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI MANOKWARI NOMOR 1/PID.SUS-TPK/2021/PN MNK TANGGAL 8 JUNI 2021 TERSEBUT;

    MENGADILI SENDIRI:

    1. MENYATAKAN TERDAKWA WILLEM PIETER MAYOR TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA SEBAGAIMANA DAKWAAN PRIMAIR;
    2. MENJATUHKAN PIDANA KEPADA TERDAKWA OLEH KARENA ITU DENGAN PIDANA PENJARA SELAMA 4 (EMPAT) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN, DAN DENDA SEBESAR RP 200.000.000.00,- (DUA RATUS JUTA RUPIAH), DENGAN KETENTUAN APABILA DENDA TERSEBUT TIDAK DIBAYAR MAKA DIGANTI DENGAN PIDANA KURUNGAN SELAMA 3 (TIGA) BULAN;
    3. MENETAPKAN MASA PENAHANAN YANG TELAH DIJALANI TERDAKWA DIKURANGKAN SELURUHNYA DARI PIDANA YANG DIJATUHKAN;
    4. MENETAPKAN TERDAKWA TETAP DITAHAN;
    5. MENETAPKAN BARANG BUKTI BERUPA:
    1. DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN-SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA-SKPD) DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI TAHUN ANGGARAN 2010;
    1. DOKUMEN SURAT PERJANJIAN PEMBORONGAN NOMOR : 540/52/SPP/APBD/ 2010 TANGGAL 08 APRIL 2010 KEGIATAN PENINGKATAN JARINGAN LISTRIK ANTARA DINAS PERTAMBANGAN & ENERGI KABUPATEN RAJA AMPAT DENGAN PT. FOURKING MANDIRI TAHUN ANGGARAN 2010;
    2. DOKUMEN ADDENDUM I NOMOR : 540/110.B/ADD/DPE/2010 TANGGAL 15 JUNI 2010 KEGIATAN PENINGKATAN JARINGAN LISTRIK PAKET PEKERJAAN PERLUASAN JARINGAN TEGANGAN RENDAH & MENENGAH TERHADAP KONTRAK NOMOR : 540/52/SPP/APBD/2010 TANGGAL 08 APRIL 2010;
    3. DOKUMEN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT. PLN (PERSERO) WILAYAH PAPUA DAN PAPUA BARAT DENGAN PEMERINTAH KAB. RAJA AMPAT TENTANG PENGOPERASIAN & PENGELOLAAN SISTEM KETENAGALISTRIKAN IBU KOTA KABUPATEN RAJA AMPAT NOMOR PIHAK I : 540/664/2016, NOMOR PIHAK II : 075.PJ/REN.00.03/WP2B/2016;
    4. SURAT KEPUTUSAN BUPATI RAJA AMPAT NOMOR 177 TAHUN 2016 TENTANG TIM PENDAMPINGAN & SOSIALISASI PENYELESAIAN TUNGGAKAN BIAYA REKENING LISTRIK DI DISTRIK WAISAI KAB. RAJA AMPAT;
    5. SURAT KEPUTUSAN BUPATI RAJA AMPAT NOMOR : 176 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN TIM PENYERAHAN OPERASIONAL PERUSAHAAN LISTRIK TENAGA DIESEL (PLTD) MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT KEPADA PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PLN) DI WAISAI KAB. RAJA AMPAT;
    6. PERATURAN DAERAH KAB. RAJA AMPAT NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KAB. RAJA AMPAT;
    7. DOKUMEN LAPORAN HASIL INVENTARISASI ASET KELISTRIKAN PEMDA KAB. RAJA AMPAT DAN REKOMENDASI TINDAK LANJUT HASIL INVENTARISASI OLEH TIM TEKNIS PLN & PEMDA TANGGAL 19-22 APRIL 2016 PT. PLN (PERSERO) WILAYAH PAPUA DAN PAPUA BARAT TAHUN 2016;
    8. DOKUMEN LAPORAN INVESTIGASI SISTEM KELISTRIKAN WAISAI RAJA AMPAT PROGRAM MELISTRIKI IBUKOTA KABUPATEN BELUM BERLISTRIK AGUSTUS 2016 PT. PLN (PERSERO) WILAYAH PAPUA DAN PAPUA BARAT AREA SORONG;
    9. DOKUMEN LAPORAN REALISASI KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2010 TANGGAL 31 DESEMBER 2010;
    10. DOKUMEN SURAT PERINTAH PENCARIAN DANA NOMOR SPM : 33/SPM/DBH/ PERTAMBANGAN/LS/ 2010 TANGGAL 29 JUNI 2010;
    11. DOKUMEN SURAT PENYEDIAAN DANA ANGGARAN BELANJA DAERAH NOMOR : 705/SPD/DBH/ PERTAMBANGAN/LS/2010 TANGGAL 29 JUNI 2010;
    12. DOKUMEN RENCANA PENGGUNAAN DANA SPD NOMOR: 705/SPD/DBH/ PERTAMBANGAN/ LS/2010 TANGGAL 29 JUNI 2010;
    13. DOKUMEN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) NOMOR:32/SPM/DBH/ PERTAMBANGAN/ LS/2010 TANGGAL 28 JUNI 2010;
    14. DOKUMEN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA NOMOR SPM: 23/SPM/ PERTAMBANGAN/LS/2010 TANGGAL 12 MEI 2010;
    15. DOKUMEN SURAT PENYEDIAAN DANA ANGGARAN BELANJA DAERAH NOMOR: 436/SPD/DBH/ PERTAMBANGAN/LS/2010 TANGGAL 12 MEI 2010;
    16. DOKUMEN RENCANA PENGGUNAAN DANA SPD NOMOR : 436/SPD/DBH/ PERTAMBANGAN/ LS/2010 TANGGAL 12 MEI 2010;
    17. DOKUMEN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) NOMOR : 23/SPP/DBH/ PERTAMBANGAN/LS/2010 TANGGAL 12 MEI 2010;
    18. DOKUMEN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) NOMOR: 23/SPM/DBH/ PERTAMBANGAN/ LS/2010 TANGGAL 14 APRIL 2010;
    19. DOKUMEN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA NOMOR SPM : 11/SPM/DBH/ PERTAMBANGAN/LS/2010 TANGGAL 14 APRIL 2010;
    20. DOKUMEN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) NOMOR : 11/SPP/DBH/ PERTAMBANGAN/ LS/2010 TANGGAL 14 APRIL 2010;
    21. DOKUMEN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) NOMOR : 11/SPM/DBH/ PERTAMBANGAN/LS/2010 TANGGAL 14 APRIL 2010;
    22. DOKUMEN SURAT PENYEDIAAN DANA ANGGARAN BELANJA DERAH NOMOR : 269/SPD/DAU/ PERTAMBANGAN/LS/2010 TANGGAL 14 APRIL 2010;
    23. DOKUMEN RENCANA PENGGUNAAN DANA SPD NOMOR : 269/SPD/DAU/ PERTAMBANGAN/ LS/2010 TANGGAL 14 APRIL 2010;
    24. ASLI 1 (SATU) LEMBAR SURAT KETERANGAN NOMOR : 900/428/SETDA/2012 TANGGAL 23 OKTOBER 2018;
    25. ASLI 1 (SATU) LEMBAR KEPUTUSAN KEPALA KANTOR REGIONAL IX BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 00116/KEP/JU/29400/2008 TANGGAL 15 SEPTEMBER 2008;
    26. FOTOCOPY 1 (SATU) LEMBAR KEPUTUSAN GUBERNUR IRIAN JAYA BARAT NOMOR : SK.823.4-109 TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL TANGGAL 11 JUNI 2004;
    27. ASLI 1 (SATU) LEMBAR NASKAH PELANTIKAN NOMOR: 821.22-1199 TANGGAL 1 NOVEMBER 2008;
    28. FOTO COPY 1 (SATU) LEMBAR NASKAH PELANTIKAN NOMOR : 821.22-808 TANGGAL 16 JUNI 2007;
    29. FOTO COPY 1 (SATU) LEMBAR PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI RAJA AMPAT NOMOR : SK.821.22-1252 TANGGAL 26 AGUSTUS 2008;
    30. FOTO COPY 1 (SATU) LEMBAR DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI RAJA AMPAT NOMOR : 821.22/1252 TANGGAL 26 AGUSTUS 2008;
    31. ASLI 3 (TIGA) LEMBAR SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN RAJA AMPAT NOMOR: 671.1/02/KPTS-PPBJ/DPE/RA/2010 TANGGAL 10 FEBRUARI 2009;
    32. FOTO COPY 6 (ENAM) LEMBAR KEPUTUSAN BUPATI RAJA AMPAT NOMOR 31 TAHUN 2010 TENTANG PENUNJUKAN/PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PEMBANTU PADA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DPRD, DINAS, BADAN, KANTOR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN ANGGARAN 2010;
    33. ASLI 1 (SATU) BUNDEL LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KEGIATAN PENINGKATAN JARINGAN LISTRIK TAHUN ANGGARAN 2010 NOMOR : 700/304/LHP/ITKAB-RA/ 2011 TANGGAL 22 DESEMBER 2011;
    34. ASLI 1 (SATU) BUNDEL SURAT PERJANJIAN PEMBORONGAN NOMOR : 540/025.A/SPP/APBD/2011 TANGGAL 28 MARET 2011;
    35. ASLI 1 (SATU) BUNDEL PERATURAN BUPATI RAJA AMPAT NOMOR : 01 TAHUN 2011 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN ANGGARAN 2010 TANGGAL 17 JANUARI 2011;
    36. FOTO COPY 4 (EMPAT) LEMBAR DAFTAR RIWAYAT PEKERJAAN TERDAKWA WILLEM PIETER MAYOR;
    37. FOTO COPY BERITA ACARA SERAH TERIMA JABATAN NOMOR : 821.2/396 TANGGAL 14 MARET 2014;
    38. FOTO COPY SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN NOMOR : 821.22-632 TANGGAL 03 MARET 2014;
    39. FOTO COPY NASKAH PELANTIKAN NOMOR : 821.22-631 TANGGAL 03 MARET 2014;
    40. FOTO COPY PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI RAJA AMPAT NOMOR : SK. 821.22-319 TANGGAL 28 FEBRUARI 2014;
    41. FOTO COPY LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI RAJA AMPAT NOMOR : 821.22/319 TANGGAL 03 MARET 2014;
    42. FOTO COPY SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN NOMOR : 821.23-825 TANGGAL 05 MARET 2010;
    43. FOTO COPY NASKAH PELANTIKAN NOMOR : 821.23-824 TANGGAL 05 MARET 2010;
    44. FOTO COPY PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI RAJA AMPAT NOMOR : SK. 821.23-176 TANGGAL 30 MARET 2010;
    45. FOTO COPY LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI RAJA AMPAT NOMOR : 821.23-176 TANGGAL 30 MARET 2010.

    DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN;

    MEMBEBANKAN KEPADA TERDAKWA MEMBAYAR BIAYA PERKARA DALAM DUA TINGKAT PERADILAN, YANG DALAM TINGKAT BANDING SEJUMLAH RP 6.000,00 (ENAM RIBU RUPIAH);
    Catatan Amar

    MENGADILI :

    • Menerima permintaan banding Penuntut Umum tersebut;
    • Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk tanggal 8 Juni 2021 tersebut;

    MENGADILI SENDIRI:

    1. Menyatakan Terdakwa WILLEM PIETER MAYOR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan primair;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp 200.000.000.00,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
    3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
    4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
    5. Menetapkan barang bukti berupa:
    1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pertambangan dan Energi Tahun Anggaran 2010;
    1. Dokumen Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 540/52/SPP/APBD/ 2010 tanggal 08 April 2010 Kegiatan Peningkatan Jaringan Listrik antara Dinas Pertambangan & Energi Kabupaten Raja Ampat dengan PT. Fourking Mandiri Tahun Anggaran 2010;
    2. Dokumen Addendum I Nomor : 540/110.b/ADD/DPE/2010 tanggal 15 Juni 2010 Kegiatan Peningkatan Jaringan Listrik Paket Pekerjaan Perluasan Jaringan Tegangan Rendah & Menengah Terhadap Kontrak Nomor : 540/52/SPP/APBD/2010 tanggal 08 April 2010;
    3. Dokumen Perjanjian Kerjasama Antara PT. PLN (Persero) Wilayah Papua dan Papua Barat dengan Pemerintah Kab. Raja Ampat tentang Pengoperasian & Pengelolaan Sistem Ketenagalistrikan Ibu kota Kabupaten Raja Ampat Nomor Pihak I : 540/664/2016, Nomor Pihak II : 075.PJ/REN.00.03/WP2B/2016;
    4. Surat Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor 177 Tahun 2016 tentang Tim Pendampingan & Sosialisasi Penyelesaian Tunggakan Biaya Rekening Listrik di Distrik Waisai Kab. Raja Ampat;
    5. Surat Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor : 176 Tahun 2016 Tentang Penetapan Tim Penyerahan Operasional Perusahaan Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat Kepada Perusahaan Listrik Negara (PLN) di Waisai Kab. Raja Ampat;
    6. Peraturan Daerah Kab. Raja Ampat Nomor 4 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kab. Raja Ampat;
    7. Dokumen Laporan Hasil Inventarisasi Aset Kelistrikan Pemda Kab. Raja Ampat dan Rekomendasi Tindak Lanjut Hasil Inventarisasi oleh Tim Teknis PLN & Pemda Tanggal 19-22 April 2016 PT. PLN (Persero) Wilayah Papua dan Papua Barat Tahun 2016;
    8. Dokumen Laporan Investigasi Sistem Kelistrikan Waisai Raja Ampat Program Melistriki Ibukota Kabupaten Belum Berlistrik Agustus 2016 PT. PLN (Persero) wilayah Papua dan Papua Barat Area Sorong;
    9. Dokumen Laporan Realisasi Kegiatan Pembangunan Tahun Anggaran 2010 tanggal 31 Desember 2010;
    10. Dokumen Surat Perintah Pencarian Dana Nomor SPM : 33/SPM/DBH/ Pertambangan/LS/ 2010 tanggal 29 Juni 2010;
    11. Dokumen Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 705/SPD/DBH/ PERTAMBANGAN/LS/2010 tanggal 29 Juni 2010;
    12. Dokumen Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor: 705/SPD/DBH/ PERTAMBANGAN/ LS/2010 tanggal 29 Juni 2010;
    13. Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor:32/SPM/DBH/ PERTAMBANGAN/ LS/2010 tanggal 28 Juni 2010;
    14. Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM: 23/SPM/ Pertambangan/LS/2010 tanggal 12 Mei 2010;
    15. Dokumen Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor: 436/SPD/DBH/ Pertambangan/LS/2010 tanggal 12 Mei 2010;
    16. Dokumen Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor : 436/SPD/DBH/ PERTAMBANGAN/ LS/2010 tanggal 12 Mei 2010;
    17. Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 23/SPP/DBH/ PERTAMBANGAN/LS/2010 tanggal 12 Mei 2010;
    18. Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 23/SPM/DBH/ PERTAMBANGAN/ LS/2010 tanggal 14 April 2010;
    19. Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 11/SPM/DBH/ PERTAMBANGAN/LS/2010 tanggal 14 April 2010;
    20. Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 11/SPP/DBH/ PERTAMBANGAN/ LS/2010 tanggal 14 April 2010;
    21. Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 11/SPM/DBH/ PERTAMBANGAN/LS/2010 tanggal 14 April 2010;
    22. Dokumen Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Derah Nomor : 269/SPD/DAU/ PERTAMBANGAN/LS/2010 tanggal 14 April 2010;
    23. Dokumen Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor : 269/SPD/DAU/ PERTAMBANGAN/ LS/2010 tanggal 14 April 2010;
    24. Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 900/428/setda/2012 tanggal 23 Oktober 2018;
    25. Asli 1 (satu) lembar Keputusan Kepala Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00116/KEP/JU/29400/2008 tanggal 15 September 2008;
    26. Fotocopy 1 (satu) lembar Keputusan Gubernur Irian Jaya Barat Nomor : SK.823.4-109 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil tanggal 11 Juni 2004;
    27. Asli 1 (satu) lembar Naskah Pelantikan Nomor: 821.22-1199 tanggal 1 November 2008;
    28. Foto copy 1 (satu) lembar Naskah Pelantikan Nomor : 821.22-808 tanggal 16 Juni 2007;
    29. Foto copy 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor : SK.821.22-1252 tanggal 26 Agustus 2008;
    30. Foto copy 1 (satu) lembar Daftar Lampiran Surat Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor : 821.22/1252 tanggal 26 Agustus 2008;
    31. Asli 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Raja Ampat Nomor: 671.1/02/KPTS-PPBJ/DPE/RA/2010 tanggal 10 Februari 2009;
    32. Foto copy 6 (enam) lembar Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor 31 Tahun 2010 tentang Penunjukan/Pengangkatan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pembantu Pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun Anggaran 2010;
    33. Asli 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan Kegiatan Peningkatan Jaringan Listrik Tahun Anggaran 2010 Nomor : 700/304/LHP/ITKAB-RA/ 2011 tanggal 22 Desember 2011;
    34. Asli 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 540/025.a/SPP/APBD/2011 tanggal 28 Maret 2011;
    35. Asli 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Raja Ampat Nomor : 01 Tahun 2011 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Raja Ampat Tahun Anggaran 2010 tanggal 17 Januari 2011;
    36. Foto copy 4 (empat) lembar Daftar Riwayat Pekerjaan Terdakwa WILLEM PIETER MAYOR;
    37. Foto copy Berita Acara Serah Terima Jabatan Nomor : 821.2/396 tanggal 14 Maret 2014;
    38. Foto copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.22-632 tanggal 03 Maret 2014;
    39. Foto copy Naskah Pelantikan Nomor : 821.22-631 tanggal 03 Maret 2014;
    40. Foto copy Petikan Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor : SK. 821.22-319 tanggal 28 Februari 2014;
    41. Foto copy Lampiran Surat Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor : 821.22/319 tanggal 03 Maret 2014;
    42. Foto copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.23-825 tanggal 05 Maret 2010;
    43. Foto copy Naskah Pelantikan Nomor : 821.23-824 tanggal 05 Maret 2010;
    44. Foto copy petikan Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor : SK. 821.23-176 tanggal 30 Maret 2010;
    45. Foto copy Lampiran Surat Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor : 821.23-176 tanggal 30 Maret 2010.

    Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

    Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah);
    Tanggal Musyawarah 6 Agustus 2021
    Tanggal Dibacakan 6 Agustus 2021
    Kaidah —
    Abstrak


186
83