Putusan PN KENDARI
424/Pid.B/2020/PN Kdi

Putusan PN KENDARI Nomor 424/Pid.B/2020/PN Kdi
Tanggal 29 Januari 2021 —Penuntut Umum:
RAHMAT, SH., MH.
Terdakwa:
AMRIL LAKOLI

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Amril lakoli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?dengan sengaja memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian? sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa;

• 1 ( satu ) lembar Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Nomor : P.657 / MENLHK / SETJEN / KAP.28 / 11 / 2018, tanggal 28 Nopember 2018, perihal Pengalihan Hak atas Rumah Negara di Dinas Kehutanan Tingkat 1 Provinsi Sulawesi Tenggara.

- 1 ( satu ) rangkap Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.102 / MENLHK / SETJEN / KAP.28 / 11 / 2018, tanggal 28 November 2018 tentang Pengalihan Hak atas Rumah Negara di Dinas Kehutanan TK.I Provinsi Sulawesi Tenggara.

- 2 ( dua ) rangkap foto Copy Sertipikat Hak Pakai No. 566 atas nama pemegang hak Depertemen Kehutanan Republik Indonesia yang sudah dilegalisir sesuai dengan Aslinya oleh Kantor Pertanahan Kota Kendari.

- 1 ( satu ) lembar surat Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 637 / 2070 / 2018 tertanggal 23 Agustus 2018 perihal pengosongan rumah tinggal / Dinas.

- 1 ( satu ) lembar surat Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 028 / 008 / 2019 tertanggal 7 Januari 2019 perihal pengosongan kantor..

- 2 ( dua ) lembar surat Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 620 / 073 / 2019 tertanggal 15 Januari 2019 perihal pengosongan kantor.

- 1 ( satu ) lembar Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 011 / 407 tanggal 24 Januari 2019 perihal Pengosongan Kantor..

- 1 ( satu ) lembar Surat Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara Balai Taman Hutan Raya Nipa-Nipa Nomor : 031 / BTNN / 2019 tanggal 1 Mei 2019 perihal Penertiban Halaman Kantor.

- 1 ( satu ) lembar Surat Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara Balai Taman Hutan Raya Nipa-Nipa Nomor : 038 / BTNN / 2019 tanggal 17 Mei 2019 perihal Penertiban Penegasan terakhir.

Dirampas untuk dimusnahkan.

• 1 (satu) lembar surat klarifikasi surat Menteri LHK dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan No : S 1618/ROOM/PLP/hcp.2/12/2018 tanggal 31 Desember 2018 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Dilampirkan dalam berkas perkara.

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);