Putusan PN SAMARINDA
509/Pid.B/2019/PN Smr

Putusan PN SAMARINDA Nomor 509/Pid.B/2019/PN Smr
Tanggal 5 Agustus 2019 —Penuntut Umum:
DWINANTO AGUNG WIBOWO,SH.MH
Terdakwa:
1.SLAMET SUTOKARYO bin BADARI
2.MUHDAR bin SAWIAH

1. Menyatakan para terdawka I. SLAMET SUTOKARYO BIN BADARI dan terdakwa II. MUHDAR BIN SAWIAH secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan penipuan"
2. menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. SLAMET SUTOKARYO BIN BADARI dan terdakwa II. MUHDAR BIN SAWIAH dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan
3. menyatakan barang bukti berupa :

• 1 (satu) rangkap fotocopy surat dari departemen tenaga kerja dan transmigrasi nomor B.380/PA Trans/IV/2010 mengenai pemanfaatan tanah pada unit pemukiman transmigrasi tanggal 7 april 2010
• 1 (satu) lembar surat rekomendasi tanah restan (R) tanggal 14 juni 2016
• 1 (satu) lembar rekomendais tanah restan (R) tanggal 24 mei 2017
• 1 (satu) rangkap kwitansi pembayaran dari H.Matro'i
• 1 (satu) rangkap peta lokasi tanah
• 1 (satu) lembar surat keterangan kepala desa bukit raya Nomor : 140/066/64.02.16.2002/I/2019 tanggal 30 januari 2019
• 1 (satu) lembar foto copy susunan pengurus kelompok tani desa bukit raya kec tenggarong sebrang
• 1 (satu) rangkap fotocopy SK bupati kukar Nomor 717/SK-BUP/HK/2013 tentang pengesahan pengangkatan kepala desa bukit raya kec tenggarong sebrang tanggal 25 oktober 2013
• 2 (dua) lembar foto copy buku catatan ekspedisi desa bukit raya
• 1 (satu) lembar kartu surat masuk dari dinas tenaga kerja dan transmigrasi
• 1 (satu) lembar surat disposisi dinas transmigrasi dan tenaga kerja kab kukar
• 1 (satu) lembar surat konfirmasi status areal daru kantor kepala desa bukit raya kab kukar tanggal 5 juli 2017
• 1 (satu) lembar surat mohon fasilitasi status areal dari kel tani makmur tanggal 10 april 2017
• 1 (satu) tangkap peta orientasi kel tani makmur

tetap terlampir dalam berkas perkara

membebankan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)