Putusan PN KUDUS
15/Pdt.G.S/2019/PN Kds

Putusan PN KUDUS Nomor 15/Pdt.G.S/2019/PN Kds
Tanggal 13 Mei 2019 —Penggugat:
KOPERASI SIMPAN PINJAM KUD MINTOROGO CABANG UNDAAN KUDUS
Tergugat:
FAHRUDDIN

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana mengatur Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana telah diatur yakni:

1. Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cidera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
2. Tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah:
   1. Perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan; atau
   2. Sengketa hak atas tanah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana telah diatur yakni Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana telah diatur yakni Penggugat wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi pada saat mendaftarkan gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana mengatur mengenai Pemeriksaan Pendahuluan yakni:

1. Hakim memeriksa materi gugatan sederhana berdasarkan syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 peraturan ini;
2. Hakim menilai sederhana atau tidaknya pembuktian;
3. Apabila dalam pemeriksaan, Hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka Hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada Penggugat;
4. Terhadap penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa materi gugatan sederhana beserta lampiran bukti surat yang sudah dilegalisasi, dimana pada Surat Pengakuan Utang dan Perjanjian Kredit, pada saat pembuatan perjanjian, Penggugat berkedudukan di Jalan Kudus ? Demak KM 18 Karanganyar Demak dan berdasarkan Perjanjian Kredit pasal 13 bahwa ?segala akibat hukum yang timbul dari perjanjian ini, para pihak memilih tempat / domisili hukum yang umum dan tetap di kantor panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Demak?;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan a quo, hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka hakim perlu mengeluarkan penetapan.

Mengingat, ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana.

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;

2. Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara No. 15/Pdt.G.S/2019/PN Kds dalam register perkara; dan

3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat.