Putusan PT PADANG
155/PID.SUS/2021/PT PDG

Putusan PT PADANG Nomor 155/PID.SUS/2021/PT PDG
Tanggal 12 Agustus 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : ASNIZAR, SH
Terbanding/Terdakwa : MECHAEL Pgl. MECHAEL Als. KOKO anak dari LOEKAS HALIM.

MENIMBANG, BAHWA BERDASARKAN AKTA PERMINTAAN BANDING NOMOR 63/AKTA PID/2021/PN PDG, TANGGAL 21 JUNI 2021 YANG DIBUAT OLEH YENNI MARIAMI, S.H., PANITERA PENGADILAN NEGERI PADANG BAHWA PENUNTUT UMUM MENYATAKAN BANDING TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PADANG TANGGAL 15 JUNI 2021 NOMOR 307/PID.SUS/2021/PN PDG DAN PERNYATAAN BANDING TERSEBUT TELAH DIBERITAHUKAN KEPADA TERDAKWA TANGGAL 22 JUNI 2021;

MENIMBANG, BAHWA ATAS PERMINTAAN BANDING TERSEBUT PENUNTUT UMUM MENGAJUKAN MEMORI BANDING TERTANGGAL 1 JULI 2021 YANG DITERIMA DI KEPANITERAAN PENGADILAN NEGERI PADANG TANGGAL 2 JULI 2021, DAN MEMORI BANDING DARI PENUNTUT UMUM TERSEBUT TELAH DIBERITAHUKAN DENGAN CARA SEKSAMA OLEH YUSNITA, S.H., JURU SITA PENGGANTI KEPADA TERDAKWA PADA TANGGAL 2 JULI 2021;

MENIMBANG, BAHWA ATAS MEMORI BANDING PENUNTUT UMUM TERSEBUT TERDAKWA TIDAK MENGAJUKAN KONTRA MEMORI BANDING;

MENIMBANG, BAHWA SEBELUM BERKAS PERKARA PIDANA NOMOR 307/PID.SUS/ 2021/PN PDG., TANGGAL 15 JUNI 2021 YANG DIMINTAKAN BANDING DIKIRIM KE PENGADILAN TINGGI PADANG PENUNTUT UMUM DAN TERDAKWA DIBERI KESEMPATAN MEMPELAJARI BERKAS PERKARA BANDING DI KEPANITERAAN PENGADILAN NEGERI PADANG SEBAGAIMANA RELAAS MEMPELAJARI BERKAS PERKARA MASING-MASING TERTANGGAL 22 JUNI 2021 YANG DIBUAT OLEH YUSNITA JURU SITA PENGGANTI PENGADILAN PADANG TERHITUNG MULAI PEMBERITAHUAN INI SELAMA 7 (TUJUH) HARI KERJA;

MENIMBANG, BAHWA OLEH KARENA PERMINTAAN BANDING PENUNTUT UMUM ATAS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PADANG NOMOR 307/PID.SUS/2021/PN PDG., TANGGAL 15 JUNI 2021 TELAH DIAJUKAN DALAM TENGGANG WAKTU DAN MENURUT TATA CARA SERTA SYARAT-SYARAT YANG DITENTUKAN OLEH UNDANG-UNDANG, MAKA PERMINTAAN BANDING TERSEBUT SECARA YURIDIS FORMAL DAPAT DITERIMA;

MENIMBANG, BAHWA PENUNTUT UMUM DALAM MEMORI BANDINGNYA MENGEMUKAKAN PADA POKOKNYA SEBAGAI BERIKUT:

• BAHWA JUDEX FACTIE DALAM PERTIMBANGANNYA TENTANG PASAL DAN HUKUMAN YANG DIJATUHKAN TIDAK SEPENDAPAT DENGAN PENUNTUT UMUM YANG MENUNTUT TERDAKWA DALAM DAKWAAN PRIMAIR PASAL 114 AYAT (1) UU NO.35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA, DENGAN HUKUMAN PENJARA SELAMA 5 (LIMA) TAHUN DIKURANGI SELAMA TERDAKWA BERADA DALAM TAHANAN DAN DENDA RP.1.000.000.000,-(SATU MILIAR RUPIAH) SUBSIDAIR 3 (TIGA) BULAN PENJARA.
• BAHWA DALAM PERTIMBANGANNYA HUKUMNYA MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA PERSIDANGAN;
• BERDASARKAN HAL TERSEBUT MOHON AGAR PENGADILAN TINGGI MEMUTUSKAN :

1. MENERIMA PERMOHONAN BANDING INI;
2. MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PADANG NOMOR 307/PID.SUS/ 2021/PN PDG., TANGGAL 15 JUNI 2021;

MENIMBANG, BAHWA SETELAH MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING MEMPELAJARI DENGAN SEKSAMA BERKAS PERKARA SECARA KESELURUHAN MELIPUTI BERITA ACARA PEMERIKSAAN PENDAHULUAN DARI PENYIDIK, SURAT DAKWAAN, BERITA ACARA PERSIDANGAN, KETERANGAN SAKSI, KETERANGAN TERDAKWA, SALINAN RESMI PUTUSAN PENGADILAN TINGKAT PERTAMA, SURAT MEMORI BANDING DARI PENUNTUT UMUM, BESERTA SURAT SURAT YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERKARA INI MAKA MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING MEMPERTIMBANGKAN SEBAGAI BERIKUT:

MENIMBANG, BAHWA ATAS DASAR FAKTA YANG TERUNGKAP DI PERSIDANGAN, MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING PADA DASARNYA SEPENDAPAT DENGAN PERTIMBANGAN HAKIM TINGKAT PERTAMA DALAM MEMPERTIMBANGKAN UNSUR UNSUR DALAM DAKWAAN PENUNTUT UMUM YANG MENURUT MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING SUDAH TEPAT DAN BENAR DAN SEPENDAPAT DENGAN MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA YANG DALAM PUTUSANNYA MENYATAKAN TERDAKWA TERBUKTI SECARA SAH DAN MENYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN SEBAGAIMANA DALAM DAKWAAN SUBSIDAIR PENUNTUT UMUM MELANGGAR PASAL 112 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 AKAN TETAPI MAJELIS AKAN MEMPERBAIKI SEKEDAR MENGENAI PERTIMBANGAN HUKUM MENGENAI BARANG BUKTI YANG DIAJUKAN DIPERSIDANGAN;

MENIMBANG, BAHWA DIPERSIDANGAN DI TINGKAT PERTAMA PENUNTUT UMUM MENGAJUKAN BARANG BUKTI ANTARA LAIN BERUPA:

- 1 (SATU) PAKET DIDUGA NARKOTIKA JENIS SHABU YANG DIBUNGKUS PLASTIK KLIM WARNA BENING YANG DIBALUT DENGAN TISU WARNA PUTIH, DENGAN BERAT BERSIH 0,25 (NOL KOMA DUA PULUH LIMA) GRAM;

- 1 (SATU) PAKET DIDUGA NARKOTIKA JENIS SHABU YANG DIBUNGKUS PLASTIK KLIM WARNA BENING, DENGAN BERAT BERSIH 0,15 (NOL KOMA LIMA BELAS) GRAM, JADI BERAT TOTAL SELURUHNYA 0,40 (NOL KOMA EMPAT PULUH) GRAM, MAJELIS TINGKAT BANDING TIDAK SEPENDAPAT DENGAN PERTIMBANGAN HUKUM MENGENAI BARANG BUKTI YANG DISEBUTKAN BERUPA 2 (DUA) PAKET YANG DIDUGA NARKOTIKA JENIS SHABU DIMANA BERDASARKAN FAKTA FAKTA YANG TERUNGKAP DIPERSIDANGAN BERDASARKAN KETERANGAN SAKSI DAN KETERANGAN TERDAKWA TELAH TERNYATA BARANG BUKTI YANG DIAJUKAN ADALAH NARKOTIKA JENIS SHABU BUKANLAH BARANG BUKTI YANG DIDUGA NARKOTIKA HAL INI DIKUATKAN JUGA DENGAN HASIL KESIMPULAN LAPORAN HASIL PENGUJIA BALAI POM TANGGAL 23 NOPEMBER 2020 YANG MENYATAN BARANG BUKTI ADALAH METAFETAMIN POSITIF TERMASUK NARKOTIKA GOLONGAN 1 DENGAN DEMIKIAN MAJELIS AKAN MEMPERBAIKI PENYEBUTAN MENGENAI BARANG BUKTI SEBAGAIMANA DALAM AMAR PUTUSAN INI;

MENIMBANG, BAHWA MAJELIS TINGKAT BANDING SETELAH MEMPERHATIKAN DENGAN SEKSAMA MEMORI BANDING DARI PENUNTUT UMUM TERNYATA TIDAK MERUPAKAN HAL HAL BARU YANG DAPAT MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TINGKAT PERTAMA, HAL ITU TELAH DIPERTIMBANGKAN DENGAN SEKSAMA DAN CERMAT OLEH HAKIM TINGKAT PERTAMA DALAM PUTUSANNYA NOMOR 307/PID.SUS/2021/PN PDG., TANGGAL 15 JUNI 2021 YANG DIMINTAKAN BANDING MAKA KEBERATAN MEMORI BANDING DARI PENUNTUT UMUM TIDAK PERLU DIPERTIMBANGKAN LEBIH LANJUT SECARA TERTULIS DAN TERSENDIRI KARENA HAL TERSEBUT TELAH DIPERTIMBANGKAN MUNTATIS MUNTANDIS DALAM PERTIMBANGAN DI ATAS;

MENIMBANG, BAHWA ATAS PERTIMBANGAN TERSEBUT DI ATAS OLEH KARENA MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING SEPENDAPAT DENGAN PERTIMBANGAN MAJELIS TINGKAT PERTAMA DALAM PUTUSANNYA SEHINGGA BERALASAN MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING MENGAMBIL ALIH PERTIMBANGAN PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DIJADIKAN PERTIMBANGAN PENGADILAN TINGGI DALAM MEMUTUS PERKARA INI DALAM TINGKAT BANDING KECUALI SEKEDAR MENGENAI PENYEBUTAN BARANG BUKTI YANG DIDUGA NARKOTIKA AKAN DIPERBAIKI SEBAGAIMANA DALAM AMAR PUTUSAN INI;

MENIMBANG, BAHWA DEMIKIAN TERHADAP PIDANA YANG DIJATUHKAN KEPADA TERDAKWA SEBAGAIMANA DALAM AMAR MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA, MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING SEPENDAPAT DENGAN MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA DIMANA PUTUSAN TERSEBUT TELAH TEPAT DIJATUHKAN KEPADA TERDAKWA, SETELAH MEMPERTIMBANGKAN HAL-HAL YANG MEMBERATKAN DAN HAL-HAL YANG MERINGANKAN ATAS DIRI TERDAKWA;

MENIMBANG, BAHWA OLEH KARENA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PADANG NOMOR 307/PID.SUS/2021/PN PDG., TANGGAL 15 JUNI 2021 YANG DIMOHONKAN BANDING TERSEBUT SUDAH TEPAT DAN BENAR MAKA MAJELIS TINGKAT BANDING BERDASARKAN ALASAN DAN PERTIMBANGAN TERSEBUT MAKA PUTUSAN TERSEBUT HARUSLAH DIPERTAHANKAN DAN DIKUATKAN;

MENIMBANG, BAHWA WALAUPUN PERMOHONAN BANDING DARI PENUNTUT UMUM SECARA FORMAL DAPAT DITERIMA, OLEH KARENA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PADANG TANGGAL 15 JUNI 2021 NOMOR 307/PID.SUS/2021/PN PDG DIKUATKAN, MAKA PERMINTAAN BANDING DARI PENUNTUT UMUM SEBAGAIMANA TERMUAT DALAM MEMORI BANDINGNYA HARUSLAH DITOLAK;

MENIMBANG, BAHWA OLEH KARENA TERDAKWA TETAP DIJATUHI PIDANA DAN MAJELIS HAKIM TIDAK MENEMUKAN ALASAN-ALASAN YANG DAPAT MENGELUARKAN TERDAKWA DARI TAHANAN, MAKA TERDAKWA TETAP BERADA DALAM TAHANAN;

MENIMBANG, BAHWA OLEH KARENA DALAM PERKARA INI DILAKUKAN PENANGKAPAN DAN PENAHANAN, SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 22 AYAT (4) KUHAP, MAKA MASA PENANGKAPAN DAN PENAHANAN YANG TELAH DIJALANI TERDAKWA HARUSLAH DIKURANGKAN SELURUHNYA DARI PIDANA YANG DIJATUHKAN;

MENIMBANG, BAHWA KARENA TERDAKWA DINYATAKAN BERSALAH DAN DIJATUHI PIDANA, MAKA BERDASARKAN PASAL 222 KITAB UNDANG UNDANG HUKUM ACARA PIDANA HARUSLAH DIBEBANI UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA INI DALAM KEDUA TINGKAT PENGADILAN, UNTUK DITINGKAT BANDING AKAN DITENTUKAN DALAM AMAR PUTUSAN INI;

MEMPERHATIKAN KETENTUAN PASAL 112 AYAT (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA, UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN DAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP) SERTA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PERKARA INI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta permintaan banding Nomor 63/Akta Pid/2021/PN Pdg, tanggal 21 Juni 2021 yang dibuat oleh Yenni Mariami, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Padang bahwa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 15 Juni 2021 Nomor 307/Pid.Sus/2021/PN Pdg dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 22 Juni 2021;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 1 Juli 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 2 Juli 2021, dan Memori banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama oleh Yusnita, S.H., Juru Sita Pengganti kepada Terdakwa pada tanggal 2 Juli 2021;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara pidana Nomor 307/Pid.Sus/ 2021/PN Pdg., tanggal 15 Juni 2021 yang dimintakan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang Penuntut Umum dan Terdakwa diberi kesempatan mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang sebagaimana Relaas mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 22 Juni 2021 yang dibuat oleh Yusnita Juru Sita Pengganti Pengadilan Padang terhitung mulai pemberitahuan ini selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding Penuntut Umum atas Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 307/Pid.Sus/2021/PN Pdg., tanggal 15 Juni 2021 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara Yuridis formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

• Bahwa Judex Factie dalam pertimbangannya tentang pasal dan hukuman yang dijatuhkan tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan hukuman penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp.1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
• Bahwa dalam pertimbangannya hukumnya Majelis hakim tingkat pertama tidak sesuai dengan fakta persidangan;
• Berdasarkan hal tersebut mohon agar Pengadilan Tinggi memutuskan :

1. Menerima permohonan banding ini;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 307/Pid.Sus/ 2021/PN Pdg., tanggal 15 Juni 2021;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan meliputi berita acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Penyidik, Surat Dakwaan, Berita Acara Persidangan, keterangan saksi, keterangan Terdakwa, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, surat Memori Banding dari Penuntut Umum, beserta surat surat yang berhubungan dengan perkara ini maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas dasar fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat pertama dalam mempertimbangkan unsur unsur dalam dakwaan Penuntut Umum yang menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar dan sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakan Terdakwa Terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman? sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 akan tetapi Majelis akan memperbaiki sekedar mengenai pertimbangan hukum mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan di tingkat pertama Penuntut Umum mengajukan barang bukti antara lain berupa:

- 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klim warna bening yang dibalut dengan tisu warna putih, dengan berat bersih 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;

- 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klim warna bening, dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram, Jadi berat total seluruhnya 0,40 (nol koma empat puluh) gram, Majelis tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum mengenai barang bukti yang disebutkan berupa 2 (dua) paket yang diduga Narkotika jenis shabu dimana berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa telah ternyata barang bukti yang diajukan adalah narkotika jenis shabu bukanlah barang bukti yang diduga Narkotika hal ini dikuatkan juga dengan hasil kesimpulan laporan Hasil Pengujia Balai POM tanggal 23 Nopember 2020 yang menyatan barang bukti adalah Metafetamin positif termasuk Narkotika Golongan 1 dengan demikian Majelis akan memperbaiki penyebutan mengenai barang bukti sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat banding setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penuntut Umum ternyata tidak merupakan hal hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tingkat Pertama, hal itu telah dipertimbangkan dengan seksama dan cermat oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor 307/Pid.Sus/2021/PN Pdg., tanggal 15 Juni 2021 yang dimintakan banding maka keberatan Memori Banding dari Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut secara tertulis dan tersendiri karena hal tersebut telah dipertimbangkan muntatis muntandis dalam pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Tingkat pertama dalam putusannya sehingga beralasan Majelis Hakim Tingkat banding mengambil alih pertimbangan Pengadilan Tingkat pertama dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali sekedar mengenai penyebutan barang bukti yang diduga Narkotika akan diperbaiki sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa demikian terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana putusan tersebut telah tepat dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 307/Pid.Sus/2021/PN Pdg., tanggal 15 Juni 2021 yang dimohonkan banding tersebut sudah tepat dan benar maka Majelis Tingkat banding berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut maka putusan tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa walaupun permohonan banding dari Penuntut Umum secara formal dapat diterima, oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 15 Juni 2021 Nomor 307/Pid.Sus/2021/PN Pdg dikuatkan, maka permintaan banding dari Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam Memori Bandingnya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dijatuhi pidana dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat pengadilan, untuk ditingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;