Putusan PN MEDAN
688/Pdt.G/2020/PN Mdn

Putusan PN MEDAN Nomor 688/Pdt.G/2020/PN Mdn
Tanggal 30 Maret 2021 —Penggugat:
NURUL HUDA O P SYAHPUTRA
Tergugat:
1.PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPR SYARIAH) AL - WASHLIYAH
2.Pemerintah RI c/q Menteri Keuangan RI c/q Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN) c/q Kanwil DJKN Sumatera Utara c/q Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan

MENGADILI:

Dalam Konvensi.

Dalam Provisi.

- Menolak permohonan Provisi dari Penggugat;

Dalam Eksepsi.

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara;

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi.

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi untuk sebahagian;
2. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat yang berlaku bagi Tergugat dan Penggugat terkait Perjanjian Pembiayaan AL Murabahah No. 05 tanggal 9 Desember 2016;
3. Menyatakah sah dan mengikat Grosse Akta Pemberian Hak Tanggungan;

1. No.108/2018 tanggal 10 Desember 2018, terpasang untuk Tanah dan Bangunan Rumah dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik No.1959/Laut Dendang dan Sertipikat Hak Tanggungan No.989/2019;
2. No.096/2018 tanggal 08 Nopember 2018, terpasang untuk Tanah dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1850/Laut Dendang dan Sertipikat Hak Tanggungan No.1157/2019;

1. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan cidera janji (Wanprestasi) dengan tidak melakukan pembayaran angsuran sesuai jatuh tempo yang telah ditentukan sesuai dengan perjanjian dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan lebih secara berturut -turut walaupun Penggugat Rekonvensi telah melakukan upaya penagihan secara langsung maupun dengan mengirimkan surat peringatan hutang secara berturut-turut kepada Tergugat Rekonvensi;
2. Menyatakan sah menurut hukum tindakan yang dilakukan Penggugat Rekonvensi yang akan dan/atau telah melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan di muka umum melalui Tergugat II (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan);
3. Menetapkan menurut hukum kewajiban/hutang yang belum dibayar/dilunasi oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp.201.074.000,00 (dua ratus satu juta tujuh puluh empat ribu rupiah) dikali 6 % setahun sejak Tergugat dalam rekonvensi dinyatakan wanprestasi, dengan rincian sebagai mana dalam pertimbangan pada petitum nomor 6 sebelumnya; :
4. Menyatakan menurut hukum Penggugat Rekonvensi berhak untuk melakukan penjualan atau lelang atas obyek jaminan dan uang hasil penjualan/lelang objek jaminan tersebut dipergunakan untuk membayar/melunasi kewajiban/hutang Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi apabila terdapat sisa dikembalikan kepada Tergugat Rekonvensi dan kalau masih terjadi kekurangan Tergugat Rekonvensi wajib membayar kekurangannya;
5. Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

• Menghukum Tergugat dalam rekonvensi/Penggugat dalam konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.160.000,00 (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah;