Putusan PN MEDAN
52/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

Putusan PN MEDAN Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn
Tanggal 4 Desember 2020 — Penuntut Umum:
Hendri Edison,SH.MH
Terdakwa:
SALATIELI LAOLI

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SALATIELI LAOLI tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair.
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa SALATIELI LAOLI tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah : ?melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut? sebagaimana dalam dakwaan subsidair.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000., (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
7. Menetapkan barang bukti berupa:
   1. Disita dari SALATIELI LAOLI

• 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor : 84.C Tahun 2011 tanggal 28 Juni 2011 tentang Penggunaan dan Tata Cara Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
• 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor : 42 Tahun 2014 tanggal 02 Desember 2014 tentang Penggunaan dan Tata Cara Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.
• 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor : 33 Tahun 2016 tanggal 05 September 2016 tentang Pembatalan Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor : 42 Tahun 2014 tanggal 02 Desember 2014 tentang Penggunaan dan Tata Cara Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.
• 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor: 900/913/DPPKAD/2014 tanggal 05 Desember 2014 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan.
• 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2013.
• 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2014.
• 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2015.
• 8 (delapan) lembar Daftar Tanda Terima Pembayaran Biaya Pemungutan Pajak PBB Sektor Perkebunan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2013.
• 7 (tujuh) lembar Daftar Tanda Terima Pembayaran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2014.
• 7 (tujuh) lembar Daftar Tanda Terima Pembayaran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2015.
  1. Disita dari AHMAD ZEIN NASUTION

• 1 (satu) bundel Dokumen pembayaran Insentif dari Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Perkebunan Kab. Labuhanbatu Selatan Tahun 2013.
• 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Insentif dari Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Perkebunan Kab. Labuhanbatu Selatan Tahun 2014.
• 1 (satu) bundel Dokumen Pembayaran Insentif dari Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Perkebunan Kab. Labuhanbatu Selatan Tahun 2015.
• 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor : 900/01/DPPKAD/2013 tanggal 02 Januari 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan APBD Kab. Labuhanbatu Selatan T.A. 2013.
• 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor : 900/01/DPPKAD/2014 tanggal 06 Januari 2014 tentang Pelimpahan Wewenang Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kab. Labuhanbatu Selatan T.A. 2014.
• 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor : 188.45/01/DPPKAD/2015 tanggal 02 Januari 2015 tentang Pelimpahan Wewenang Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kab. Labuhanbatu SelatanT.A. 2015.
• 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengeluaran Keuangan dan Aset Daerah Kab. Labuhanbatu Selatan Nomor : 900/785/DPPKAD/2013 tanggal 01 Juli 2013 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
• 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengeluaran Keuangan dan Aset Daerah Kab. Labuhanbatu Selatan Nomor : 900/1471/DPPKAD/2015 tanggal 05 Oktober 2015 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perkebunan.
• 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor : 267 Tahun 2012 tanggal 31 Desember 2012 tentang Penghunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan T.A. 2013.
• 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor : 900/309/DPPKAD/2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang Penghunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan T.A. 2014.
• 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor : 188.45/02/DPPKAD/2015 tanggal 02 Januari 2015 tentang Penghunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan T.A. 2015.
• 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro, Nomor Rekening 212 01.02.000009-0 atas nama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah periode 25 Nopember 2013 s.d. 31 Desember 2013.
• 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro, Nomor Rekening 212 01.02.000009-0 atas nama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah periode 25 Desember 2014 s.d. 31 Desember 2014.
• 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro, Nomor Rekening 212 01.02.000009-0 atas nama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah periode 08 Desember 2015 s.d. 15 Desember 2015.
• 1 (satu) bundel Buku Besar Pembantu Periode 01 Januari s.d. 31 Desember 2013, Nama Rekening Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
• 1 (satu) bundel Buku Besar Pembantu Periode 01 Januari s.d. 31 Desember 2014, Nama Rekening Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
• 1 (satu) bundel Buku Besar Pembantu Periode 01 Januari s.d. 31 Desember 2015, Nama Rekening Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perkebunan.
• 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dan 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara atas Pembayaran PPh Pasal 21 Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perkebunan Tahun 2013.
• 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dan 1 (satu) Lembar Bukti Penerimaan Negara atas Pembayaran PPh Pasal 21 Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perkebunan Tahun 2014.
• 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dan 1 (satu) Lembar Tanda Terima Surat Setoran Pajak atas pembayaran PPh Pasal 21 Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perkebunan Tahun 2015.
• 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor : 900/03/DPPKAD/2013 tanggal 02 Januari 2013 tentang Penghunjukan Pejabat Yang Diberi Wewenang Selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD) Kab. Labuhanbatu Selatan T.A. 2013.
• 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor : 900/307/DPPKAD/2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang Penghunjukan Pejabat Yang Diberi Wewenang Selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD) Kab. Labuhanbatu Selatan T.A. 2014.
• 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor : 188.45/04/DPPKAD/2015 tanggal 02 Januari 2015 tentang Penghunjukan Pejabat Yang Diberi Wewenang Selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD) Kab. Labuhanbatu Selatan T.A. 2015.
• 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro, Nomor Rekening 212 01.02.000001-0 atas nama RKUDKab. Labuhanbatu Selatan terkait Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013.
• 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro, Nomor Rekening 212 01.02.000001-0 atas nama RKUDKab. Labuhanbatu Selatan terkait Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014.
• 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro, Nomor Rekening 212 01.02.000001-0 atas nama RKUDKab. Labuhanbatu Selatan terkait Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan Tahun 2015.
• 1 (satu) bundel Fotocopy yang telah dilegalisir Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.12-60 Tahun 2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati Labuhanbatu Selatan danPengesahan Pengangkatan Bupati Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara.
• 1 (satu) bundel Fotocopy yang telah dilegalisir Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.12-61 Tahun 2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara.
• 1 (satu) bundel Fotocopy yang telah dilegalisir Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengeluaran Keuangan dan Aset Daerah Kab. Labuhanbatu Selatan Nomor: 900/32 /DPPKAD/2013 tanggal 02 Januari 2013 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2013.
• 1 (satu) bundel Fotocopy yang telah dilegalisir Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengeluaran Keuangan dan Aset Daerah Kab. Labuhanbatu Selatan Nomor: 900/155 /DPPKAD/2015 tanggal 22 Januari2015 tentangPenunjukanPejabatPenatausahaanKeuanganSatuanKerjaPerangkat Daerah (PPK-SKPD) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2015.
  1. Disita dari RIZKY DEWANTO, S.T.
• 206 (dua ratus enam) lembar Slip ?Tanda Penerimaan? Bank Sumut.
• 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro, Nomor Rekening 212 01.02.000001-0 atas nama RKUDKab. Labuhanbatu Selatan terkait pengembalian insentif pada tahun 2016.
• 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro, Nomor Rekening 212 01.02.000001-0 atas nama RKUDKab. Labuhanbatu Selatan terkait pengembalian insentif pada tahun 2019.
• 1 (satu) lembar Surat Perintah Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor: 821.24/1165/BKD/II/2013 tentang penunjukkan MARAHALIM HARAHAP, S.Sos sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah KabupatenLabuhanbatu Selatan.
• 1 (satu) lembar PetikanKeputusanBupati Labuhanbatu Selatan Nomor: 800/146/BKD/II/2014 tanggal 29 April 2014 tentang pengangkatan MARAHALIM HARAHAP, S.Sos sebagai Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah KabupatenLabuhanbatu Selatan.
• Petikan Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor: 821.24/229/BKD/II/2013 tanggal 18 September 2013 tentang pengangkatan SALATIELI LAOLI sebagai Kepala Bidang Pendapatan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).