Putusan PT JAKARTA
251/PDT/2021/PT DKI

Putusan PT JAKARTA Nomor 251/PDT/2021/PT DKI
Tanggal 16 Agustus 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi

M E N G A D I L I :

• MENERIMA PERMOHONAN BANDING DARI PEMBANDING SEMULA PENGGUGAT TERSEBUT;
• MENGUATKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT TANGGAL 31 MARET 2021, NOMOR: 861/PDT.G/2020/PN JKT.BRT. YANG DIMOHONKAN BANDING TERSEBUT DENGAN PERBAIKAN TERHADAP AMAR DAN TENTANG PENGASUHAN/PERWALIAN ANAK-ANAK DARI PEMBANDING SEMULA PENGGUGAT DENGAN TERBANDING SEMULA TERGUGAT, SEHINGGA AMAR SELENGKAPNYA BERBUNYI SEBAGAI BERIKUT :

1. MENGABULKAN GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA;
2. MENYATAKAN PERKAWINAN ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT YANG DILANGSUNGKAN PERKAWINAN DIHADAPAN PEMUKA AGAMA PDT. JONATAN PRIBADI, DI GEREJA SIDANG JEMAAT ALLAH, JL. BANDENGAN SELATAN NOMOR 41 B, PADA TANGGAL 3 OKTOBER 2010, BERDASARKAN KUTIPAN AKTA PERKAWINAN NOMOR 280/I/PP/2010, TANGGAL 3 OKTOBER 2010, YANG DIKELUARKAN OLEH KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI DKI JAKARTA PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA;
3. MENETAPKAN PENGGUGAT SEBAGAI PEMEGANG HAK ASUH ANAK BERNAMA :

• ANAK DARI PEMBANDING DAN TERBANDING, LAKI-LAKI, 9 TAHUN, LAHIR DI JAKARTA PADA TANGGAL 28 JUNI 2011, SEBAGAIMANA YANG DITERANGKAN DALAM KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NOMOR 12129/U/JB/2011, TERTANGGAL 18 AGUSTUS 2011, YANG DIKELUARKAN OLEH KEPALA SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT;
• ANAK DARI PEMBANDING DAN TERBANDING, LAKI-LAKI, 7 TAHUN, LAHIR DI JAKARTA PADA TANGGAL 5 AGUSTUS 2013, SEBAGAIMANA YANG DITERANGKAN DALAM KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NOMOR 14.677/KLU/JU/2013, TERTANGGAL 26 AGUSTUS 2013, YANG DIKELUARKAN OLEH KEPALA SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA;
• ANAK DARI PEMBANDING DAN TERBANDING, LAKI-LAKI, 4 TAHUN, LAHIR DI JAKARTA PADA TANGGAL 12 MEI 2016, SEBAGAIMANA YANG DITERANGKAN DALAM KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NOMOR 3172-LU-20052016-0067, TERTANGGAL 23 MEI 2016, YANG DIKELUARKAN OLEH KEPALA SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA;

1. MEMERINTAHKAN PANITERA PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT UNTUK MENGIRIMKAN SALINAN PUTUSAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP KEPADA KEPALA KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI DKI JAKARTA DAN KEPALA KANTOR SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT UNTUK DIDAFTARKAN DAN DICATAT DALAM DAFTAR YANG TELAH DISEDIAKAN UNTUK ITU;
2. MEMERINTAHKAN KEPADA PENGGUGAT DAN TERGUGAT UNTUK MELAPORKAN SALINAN PUTUSAN PERCERAIAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP KEPADA KEPALA KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI DKI JAKARTA DAN KEPALA KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL JAKARTA BARAT DALAM TENGGANG WAKTU YANG TELAH DITENTUKAN OLEH UNDANG-UNDANG YAITU 60 HARI UNTUK DICATATKAN DALAM BUKU REGISTER YANG TERSEDIA UNTUK ITU DAN DITERBITKAN AKTA PERCERAIAN ATAS NAMA YANG BERSANGKUTAN;
3. MENGHUKUM TERBANDING SEMULA TERGUGAT UNTUK MEMBAYAR BEAYA PERKARA DALAM KEDUA TINGKAT PERADILAN, YANG DALAM TINGKAT PERTAMA TELAH DITETAPKAN SEBESAR RP520.000,- (LIMA RATUS DUA PULUH RIBU RUPIAH) DAN DALAM TINGKAT BANDING SEBESAR RP150.000,00 (SERATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH);

M E N G A D I L I :

• Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
• Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 31 Maret 2021, Nomor: 861/Pdt.G/2020/PN Jkt.Brt. yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan terhadap amar dan tentang pengasuhan/perwalian anak-anak dari Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan Perkawinan dihadapan Pemuka Agama Pdt. Jonatan Pribadi, di Gereja Sidang Jemaat Allah, Jl. Bandengan Selatan Nomor 41 B, pada tanggal 3 Oktober 2010, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 280/I/PP/2010, Tanggal 3 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak bernama :

• ANAK DARI PEMBANDING DAN TERBANDING, Laki-laki, 9 tahun, lahir di Jakarta pada tanggal 28 Juni 2011, sebagaimana yang diterangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12129/U/JB/2011, tertanggal 18 Agustus 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat;
• ANAK DARI PEMBANDING DAN TERBANDING, Laki-laki, 7 tahun, lahir di Jakarta pada tanggal 5 Agustus 2013, sebagaimana yang diterangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14.677/KLU/JU/2013, tertanggal 26 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara;
• ANAK DARI PEMBANDING DAN TERBANDING, Laki-laki, 4 tahun, lahir di Jakarta pada tanggal 12 Mei 2016, sebagaimana yang diterangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3172-LU-20052016-0067, tertanggal 23 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara;

1. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat untuk didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
2. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan salinan Putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan Kepala kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-undang yaitu 60 hari untuk dicatatkan dalam buku Register yang tersedia untuk itu dan diterbitkan akta Perceraian atas nama yang bersangkutan;
3. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar beaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat pertama telah ditetapkan sebesar Rp520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);