Putusan PN BANGLI
71/Pdt.G/2021/PN Bli

Putusan PN BANGLI Nomor 71/Pdt.G/2021/PN Bli
Tanggal 24 Juni 2021 — Penggugat melawan Tergugat

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 24 Maret 2015 di Banjar Surakarma, Desa Kintamani, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5106-KW-29012018-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 10 Juni 2021 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Penggugat sebagai pemegang kuasa asuh atas anak sah Penggugat dan Tergugat yang bernama I PUTU DIKA SAPUTRA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bangli pada tanggal 12 Juli 2015 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5106-LT-29012018-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 29 Januari 2018, dengan ketentuan pemberian kuasa asuh tersebut dilakukan dengan kewajiban untuk tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat selaku ayah kandung untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap guna kepentingan pencatatan pada Register Akta Perceraian dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian yang dilaksanakan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana tersebut;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).