Putusan PN BANGLI
82/Pdt.G/2021/PN Bli

Putusan PN BANGLI Nomor 82/Pdt.G/2021/PN Bli
Tanggal 18 Agustus 2021 — Penggugat melawan Tergugat

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan berdasarkan tata cara agama Hindu dan adat Bali dihadapan pemuka agama bernama JRO MANGKU MAS pada tanggal 5 April 2018 di Bangli sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5106-KW-23042018-0012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 23 April 2018 adalah sah;
4. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan berdasarkan tata cara agama Hindu dan adat Bali dihadapan pemuka agama bernama JRO MANGKU MAS pada tanggal 5 April 2018 di Bangli sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5106-KW-23042018-0012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 23 April 2018 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan Penggugat sebagai pemegang kuasa asuh atas anak sah Penggugat dan Tergugat yang bernama NI PUTU ALISHA APRILIANI PUTRI, lahir di Denpasar pada tanggal 24 April 2018, dengan ketentuan pemberian kuasa asuh tersebut dilakukan dengan kewajiban untuk tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat selaku ayah untuk memberikan nafkah dan kasih sayang kepada anak tersebut;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli;
7. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap guna kepentingan pencatatan pada Register Akta Perceraian dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian yang dilaksanakan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana tersebut;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);